Dibutuhkan kebijakan fiskal terbatas untuk stimulus. Kemudian dapat dilakukan reformasi pajak yang akan memerlukan waktu (3-5 tahun). Moody (rating investor) telah memberikan peringatan bahwa seiring peran BUMN, infrastruktur, subsidi BBM & Listrik akan meningkat karena harga BBM naik (Pertamina, PLN).
Dalam menjaga daya beli dan kualitas belanja masyarakat, dilakukan kebijakan tak menaikkan harga BBM/ Listrik. Diperlukan pula meningkatkan sektor bawah termasuk UKM.
Belanja pemerintah perlu didukung dengan pendapatan negara yang baik, namun masih hanyak tantangan. Inisiatif pemerintah untuk memperbaiki sistem dengan e-Filling dan e-Billing, merupakan upaya meningkatkan tingkat pelaporan dan pembayaran pajak.Â
Dana PK2UKM Alokasi Dana PK2UKM pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 0,1 trilyun. Program yang ditujukan terutama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada koperasi & UKM, serta pelatihan dan pendampingan bagi 25 ribu pengurus/pengawas/anggota /pengelola koperasi & UKM.
Volatilitas pasar global tercermin dari kebijakan Bank Sentral AS (Fed) menaikkan suku bunga dan bond AS berpengaruh kepada emerging markets termasuk Indonesia. Risiko ketidakpastian keuangan global perlu diwaspadai dengan adanya perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.Â
Membaiknya ekonomi dalam negeri terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 - 5,4% di 2018, BI's RRR 7 hari diperkirakan akan tetap 4,25% hingga akhir 2018 karena inflasi yang stabil.Â
Lalu cadangan devisa lebih dari cukup untuk stabilisasi Rupiah hingga USD 130,2 milyar di akhir 2017. Membaiknya Rating Investasi Indonesia, membuat arus modal diperkirakan tetap stabil karena membaiknya kepercayaan.Â
Di tahun 2018 ini diperkirakan Rupiah akan melemah pada kisaran Rp. 13.400,- hingga Rp. 13.700,-. Sementara inflasi tetap terkelola pada level yang rendah.Â