Perang dagang ini juga berdampak pada volume perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan adanya penerapan tarif dan hambatan perdagangan antara kedua negara, hal ini menghambat pengaliran jasa dan barang dari kedua negara. Sebagai contoh, barang-barang seperti baja, teknologi, dan produk pertanian menjadi pusat perselisihan, yang mengakibatkan peningkatan biaya dan harga bagi para konsumen akhir. Dalam jangka panjang, penurunan perdagangan dapat berdampak negatif pada perekonomian global.
"Made in China 2025" adalah rencana strategis nasional dan kebijakan industri dari Partai Komunis Tiongkok untuk mengembangkan lebih lanjut sektor manufaktur Tiongkok. Rencana ini dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, Xi Jinping, dan kabinet Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, pada Mei 2015.Â
Sebagai bagian dari Rencana Lima Tahun ke-13 dan ke-14, Tiongkok bertujuan untuk beralih dari menjadi "pabrik dunia" - produsen barang murah berteknologi rendah yang difasilitasi oleh biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan keuntungan rantai pasokan.Â
Kebijakan "Made in China 2025"Â diimplementasikan melalui berbagai cara, termasuk peningkatan produksi produk dan layanan berteknologi tinggi, dengan industri semikonduktor menjadi pusat rencana industri. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai kemandirian dari pemasok asing dan mendorong produksi dalam produk dan layanan berteknologi tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Tiongkok memberikan dukungan keuangan dan kebijakan lainnya kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri-industri tersebut.
 Kebijakan "Made in China 2025" telah memicu ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat. Beberapa negara menganggap bahwa Tiongkok tidak adil dalam perdagangan internasional dan telah melakukan dumping (penjualan produk dengan harga lebih murah dari harga pasar) untuk menguasai pasar global. Selain itu, Tiongkok juga melakukan subsidi terhadap industri tertentu untuk mendorong ekspor. Hal ini dianggap melanggar aturan perdagangan internasional.
Kedua kebijakan antara, "America First" dan "Made in China 2025", memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, pendekatan yang digunakan oleh kedua negara ini berbeda. "America First" lebih berfokus pada proteksionisme dengan menaikkan tarif impor dan membatasi akses pasar bagi produk asing.Â
Sementara itu, "Made in China 2025" lebih berfokus pada pengembangan teknologi tinggi dan inovasi dengan memberikan dukungan keuangan dan kebijakan lainnya kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri-industri tersebut. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi topik yang mendominasi perdebatan global dalam beberapa tahun terakhir.Â
Sebagai dua negara terbesar dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki banyak negara yang bergantung dan terikat. Dengan adanya penerapan tarif dan hambatan perdagangan antara kedua negara, hal ini menghambat pengaliran jasa dan barang dari kedua negara. Sebagai contoh, barang-barang seperti baja, teknologi, dan produk pertanian menjadi pusat perselisihan, yang mengakibatkan peningkatan biaya dan harga bagi para konsumen akhir. Dalam jangka panjang, penurunan perdagangan dapat berdampak negatif pada perekonomian global.
Referensi:
McBride, J. (2019, May 13). Is 'Made in China 2025' a threat to global trade? Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/backgrounder/made-china-2025-threat-global-trade
Muhamad Kemal, . (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AMERICA FIRST ENERGY PLAN (AFEP) PADA MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP (2017-2020): Isu Perubahan Iklim. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
