Tidak Ada Moral Hazard, Bagaimana Dengan Syariat?

Pro kontra pemberian konsensi tambang kepada ormas keagamaan terus berlanjut, beberapa pihak,  pun rakyat merasa ada yang salah namun Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan, diketoknya kebijakan pemerintah ini sudah melalui kajian akademis, diskusi mendalam antar kementrian/lembaga sekaligus tandatangan, lalu dibawa ke rapat terbatas di istana.

 Presiden Jokowi sendiri yang memimpin rapat. Dari aspek legalitas hukumnya sudah diverifikasi landasan-landasannya oleh Kemenkumham, dan juga mendapat persetujuan dari jaksa agung, maka lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 sudah sesuai (republika.co.id, 8/6/2024).

Dari arahan presiden, ada target pemerataan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga tidak hanya dikuasai kelompok-kelompok tertentu seperti pengusaha nasional dan  asing. Harapannya,  ormas keagamaan yang sudah mendapat IUP ini bisa  mengurangi beban  dalam  menjalankan program-program keumatan, kemasyarakatan, baik di pendidikan, kesehatan, sosial. Sebab ormas adalah garda terdepan menyelesaikan persoalan mereka yang belum mampu.

 Ada kekhawatiran bagaimana ormas keagamaan bisa mengelola tambang yang bukan keahliannya? Bahlil balik bertanya di mana perusahaan di republik ini, lahir, tiba-tiba langsung kerja tambang. Freeport saja ada kontraktor, pemegang-pemegang IUP ini, sebagian dikerjakan oleh kontraktor. Maka jelas pemerintah akan mencarikan partner profesional untuk ormas keagamaan yang mendapatkan IUP sehingga tidak mudah dipindahtangankan.

 Pemerintah juga memastikan kontraktor yang bakal menjadi partner tidak memiliki conflict of interest dengan pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) sebelumnya.  PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.

Jelas tak ada  moral hazard  dan pasti transparan apalagi fakta ini bukan hal yang asing lagi  di Eropa,  organisasi-organisasi gereja mempunyai konsesi.

Kapitalisasi Ulama, Sangat Berbahaya!

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan, Bisman Bakhtiar berpendapat, dilihat dari berbagai aspek kebijakan pemerintah ini justru menguntungkan kelompok tertentu yaitu mitra ormas keagamaan itu sendiri. Dari aspek dampak terhadap lingkungan juga mengkhawatirkan apalagi dunia sudah berada di masa transisi menuju energi terbarukan.

Sangat berkebalikan, dunia internasional susah meninggalkan pengelolaan berbasis energi fosil ini justru ormas keagamaan yang mulia malah mengelolannya.

 Di sisi lain, ormas keagamaan tentulah berisi para alim ulama, mereka yang konsisten dalam pemahaman agama, fikih, hadis dan staqofah Islam. Sebab tugas ulama adalah mencerdaskan masyarakat sekaligus menjadi pengingat kepada penguasa ketika zalim kepada rakyatnya karena kebijakan yang tidak sesuai.

 Dengan mengatakan pemberian konsensus tambang kepada ormas keagamaan, dengan maksud sebagai garda terdepan pemberi manfaat kepada rakyat, bahkan juga bagi mereka yang kesusahan sungguh tindakan berbahaya. Pertama pengelolaan tambang akan meninggalkan dampak rusaknya ekosistem yang tak sepele, kedua peran ulama yang sangat krusial akan terdekstruksi karena suap tambang yang pasti akan memberikan hasil yang berlimpah sehingga pasti akan membuat lidah kelu ketika melihat penyimpangan.

 Hati para ulama itu tak lagi akan sama, iklas dan hanya bermunajat kepada Allah atas setiap amalnya, berganti bagi-bagi materi keuntungan hasil pengelolaan tambang, lantas apa bedanya dengan penguasa dan pengusaha hari ini? Idealisme akan hancur seiring dengan didapatnya kenikmatan dunia tanpa batas.

 Ketiga, jelas inilah tindakan abainya pemerintah terhadap jaminan kesejahteraan rakyat. Sebab, meskipun ormas keagamaan jaringannya luas, bisa jadi hingga ke luar negeri namun tetap saja terbatas, tidak bisa menjangkau seluruh rakyat. Apalagi rakyat itu bukan anggota ormas keagamaan jelas tak akan mendapatkan prioritas. Lantas ,apakah rakyat umum tidak berhak untuk sejahtera?

Keempat jelas pelanggaran syariat. Rasulullah Saw. Bersabda,"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : dalam air, padang rumput [gembalaan], dan api." (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah). Syariat menetapkan hanya negara yang bisa mengelola tambang sebagai kepemilikan umum, dimana hasilnya dikembalikan kepada rakyat baik dalam bentuk benda atau manfaatnya dan juga dalam bentuk pembangunan infrastruktur pelayanan umum bagi rakyat seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan dan lainnya.

Islam Solusi Hakiki

Moral hazard, yaitu perilaku tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu kerugian demi keuntungan, misalnya kecelakaan yang dibuat-buat supaya mendapat ganti rugi asuransi, mengajukan klaim fiktif, memperbedar jumlah klaim, dan secara sengaja membakar benda yang diasuransikan.

Jika pemberian IUP tambang dibantah bukan moral hazard, lantas bagaimana dengan syariat yang jelas-jelas mengharamkan mengalihkan pengelolaan tambang pada ormas keagamaan? Bukankah ini sama saja mengundang murka Allah sebab ketentuanNya dianggap tidak berlaku dan diganti dengan aturan manusia. Tambang adalah kepemilikan umum yang haram dimiliki oleh individu maupun ormas bukan karena jumlahnya yang terbatas saja, tapi juga karena  jika tidak ada, langka dalam ketersediaan,  rakyat akan mengalami pertentangan terhadap kondisi tersebut.

 Semestinya, ormas keagamaan berdiri lantang di hadapan penguasa yang semena-mena memperlakukan rakyat tidak adil bahkan zalim dengan ilmu dan nasehat yang ada padanya. Menyadarkan umat bahwa pangkal kerusakan hari ini adalah ketiadaan penerapan syariah Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Allah berfirman, "Ini adalah jalan-Ku yang lurus. Ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan (yang lain). Sebabnya, jalan-jalan itu akan menceraiberaikan kalian dari jalan-Nya. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa (TQS al-An'am 6: 153). Wallahualam bissawab.