Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji mengatakan, Pemkot Sukabumi berkomitmen mendorong program pengarusutamaan gender. Indikatornya karena memberikan kesempatan yang sama berbagai sisi kepada kaum perempuan. Sehingga perempuan bisa berekspresi dalam berbagai bidang. Didukung semua sektor memberikan peluang yang sama. '' Perempuan bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya dan program mengarah kesana,'' jelasnya. Hal ini beliau katakan  dalam  verifikasi lapangan evaluasi pengarusutamaan gender tahun 2023 dalam rangka Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di Ruang Pertemuan Setda, Balai Kota Sukabumi, Jumat (10/11/2023).
Verifikasi yang dilakukan kurang lebih 1 jam itu dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji sekaligus memaparkan program-program yang sudah di gagas Pemkot Sukabumi. Kusmana optimistis pada tahun ini bisa kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya. Sebab, capaian yang disampaikan bisa divalidasi.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dalduk KBP3A) Kota Sukabumi Yadi Mulyadi mengatakan, Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas keberhasilan dan prakarsa dalam pencapaian pembangunan pengarusutamaan gender. Selain itu pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah.
'' Indikator pelaksanaan pengarusutamaan gender dilihat dari aspek kelembagaan dan implementasi dari tujuh prasyarat,'' ungkap Yadi. Ke tujuh hal itu yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, sistem informasi dan data terpilah, alat analisis gender dan partisipasi masyarakat.
APE yang dilaksanakan sekali dalam dua tahun ini terang Yadi, terbagi atas empat kategori yaitu, Pratama, Madya, Utama, dan Mentor. APE merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender yang melandasi pembangunan di negeri dengan memberdayakan semua masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki agar dapat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka, serta berujung pada peningkatan perekonomian sebuah negara.
Yadi menuturkan, beberapa indikator yang digunakan dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator dampak.
APE, Pemberdayaan Perempuan atau Memperdaya Perempuan?
Perempuan didorong untuk setara dengan pria, adalah lagu usang yang terus menerus digaungkan oleh pemerintah kita dalam bingkai demokrasi. Setiap berganti pemimpin seruannya selalu sama. Seolah perempuan Indonesia khususnya sangat menderita dan terbelakang sehingga perlu diberdayakan, namun benarkah diberdayakan atau justru program ini memperdaya perempuan?
Dari hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa UGM selama bulan Mei sampai minggu pertama bulan Juni 2017 , di Kawasan Industri Bekasi, jumlah buruh perempuan dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam kerja industri. Isu gender faktanya tak serta merta membawa perempuan lebih baik. Justru di dunia kerja, perempuan mendapat lebih banyak perlakuan tidak adil. Terutama dari pemilik perusahaan yang menganggap gender perempuan lebih murah, mudah ditata sebab kebanyakan tidak suka ikut organisasi buruh, dan yang miris tenaga kerja perempuan menjadi senjata ampuh untuk menekan biaya produksi dibandingkan ketika memperkerjakan pria.
 Dampak yang ditimbulkan ketika perempuan terpaksa berdaya di luar rumah bahkan di luar fitrahnya, menggantikan suami menjadi tulang punggung sangat luar biasa. Selain anak yang kurang kasih sayang, rumah tangga menjadi kering.  Sempat viral jumlah perceraian di PA Cibinong, naik hingga angka 100 lebih perkara per hari pada dua pekan usai Idulfitri. Pihak PA Cibinong akhirnya membatasi pendaftaran gugatan cerai dan permohonan masalah lainnya hingga 50 perkara per hari karena keterbatasan fasilitas dan pegawai. Faktor penyebab angka perceraian tinggi di Kota Bekasi bervariasi. Namun, perceraian paling banyak terjadi karena faktor perekonomian, khususnya usai pandemi covid-19. Banyak para penggugat yang mayoritas wanita mengaku, sudah tidak mendapat nafkah dari pasangannya (metrotvnews.com, 17/5/2023).
Jaminan Negara Seharusnya Ada Untuk Perempuan
Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya sejatinya adalah bentuk pengabaian pemerintah akan kesejahteraan perempuan. Nasib perempuan justru dijadikan ajang kompetisi antar daerah, dengan maksud menjadikan kota atau wilayahnya mendapatkan nama dan ketenaran, sementara rakyatnya, dalam hal ini perempuan menjadi tumbalnya. Isu gender yang menganggap perempuan tak mendapatkan keadilan sejatinya adalah pemikiran Barat. Ia sejalan dengan ide feminisme, dimana awalnya para perempuan Eropa menolak ketertindasan mereka dari kaum pria. Pada masa Eropa dalam kegelapan, perempuan tak ubahnya sebagai benda yang bebas dikuasai atau dipertukarkan ketika pri tak butuh atau bosan. Perempuan dianggap tak memiliki keinginan atau pikiran.
 Dimana semua itu tak pernah ada dalam Islam. Berbagai generasi, sejak Rasulullah memimpin negara di Madinah hingga berakhirnya kekhilafahan Turki Utsmani, tak pernah ada persoalan terkait perempuan. Tak ada dalam sejarah perempuan berontak meminta haknya, justru banyak perempuan yang bebas mengekspresikan potensi yang ada dalam dirinya hingga muncul tokoh Mariam Al Astrulabi, Astronom Muslim Wanita Penemu Astrolab. Astrolab pada dasarnya adalah model astronomi alam semesta kuno seukuran tangan. Atau Fatima Al-Fihri pendiri universitas pertama di dunia. Dan masih banyak lainnya.
 Negara tak pernah mengadakan kompetesi bagi setiap wilayah yang berada dibawah pemerintahannya, sebab menarik perempuan berdaya di luar untuk sekadar  dapat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka, serta berujung pada peningkatan perekonomian sebuah negara hanya ada dalam sistem kapitalis sekuler. Sedangkan dalam Islam, perkara peningkatan perekonomian berikut terwujudnya kesejahteraan adalah jaminan negara.
 Fungsi negara sebagaimana sabda Rasulullah saw.,"Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR al-Bukhari). Jelas bukan di pundak perempuan. Pada pria pun perintah syariat sebatas memberikan nafkah yang makruf kepada keluarga, bukan kesejahteraan rakyat atau bahkan negara.
 Maka sungguh sayang disayang jika program APE ini dianggap solusi paling jitu mengangkat harkat dan martabat perempuan sehingga terus menerus diadakan oleh negara. Sebab ini hanya solusi abal-abal yang tak akan menghasilkan apapun untuk perempuan, bukan pemberdayaan tapi terpedaya. Hanya Islam dengan sistem ekonominya mampu mensejahterakan perempuan hingga level tak terbatas. Sebab, perempuan dalam Islam tak ada kewajiban bekerja, ia bebas menentukan bekerja atau tidak, asal tidak melanggar hukum syara. Kewajiban utamanya adalah pencetak dan pendidik generasi cemerlang.
 Sistem ekonomi Islam, bukan yang sekadar berembel-embel syariat sebagaimana hari ini akan mendudukan segala sesuatu secara adil. Sebab, setiap kekuasaan akan dimintai pertanggung jawaban. Wallahualam bissawab.
