Apakah Pindah Ibu Kota Semudah Pindah Kos?

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengatakan pihaknya bersama pemerintah bakal membahas revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah UU Ibu Kota Negara (IKN) disahkan pada 18 Januari 2022 lalu (beritasatu.com, 21/1/2022).

Revisi UU DKI Jakarta, kata Arse, bisa menjadi inisiatif DPR atau menjadi inisiatif pemerintah. Dimana pembahasannya menyangkut status DKI Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara lagi. Menurutnya, masih terbuka segala kemungkinan untuk status DKI Jakarta ke depannya, termasuk menjadi daerah khusus atau istimewa.

Hem, artinya pemerintah serius terkait pemindahan ibukota negara, sebenarnya pengesahan UU IKN untuk kepentingan siapa? sejumlah tokoh menggugat UU IKN ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin. 

Selain Din Syamsuddin, UU IKN digugat juga oleh Ekonom Senior Faisal Basri, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, dan eks jurnalis Jilal Mardhani (fajar.co.id, 22/1/2022). 

Para tokoh itu merasa tidak ada urgensitas memindahkan ibukota, Din Syamsudin juga menyinggung soal kondisi pandemi Corona yang menyengsarakan rakyat, serta utang pemerintah yang bengkak.

"Jika demi itu (IKN) aset negara di Ibu Kota Jakarta dijual serta akan merusak lingkungan hidup dan menguntungkan kaum oligarki, maka pemindahan Ibu Kota Negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak," tegas Din. 

Sedangkan para tokoh yang lain telah menandatangani pakta integritas proyek pemindahan ibukota. Menurut mereka petisi ini penting jika di kemudian hari, Jokowi dan pemerintahannya gagal melanjutkan proyek raksasa tersebut, mereka harus mau bertanggung jawab.

Dan jika dihubungkan dengan pembangunan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang akhirnya memakai dana APBN bahkan dengan 75% utang kepada China yang digadang mempermudah jalur dari daerah ke ibukota bagaimana? sementara ibukotanya bakal pindah, utang tetap harus dibayar? Infrastruktur yang membebani umat nir manfaat. 

Pembiayaan IKN pemerintah dirasakan juga inkonsisten dari sisi sumber anggaran, awalnya mengandalkan pemanfaatan aset, anggaran pembangunan ibu kota akan bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dukungan BUMN, hingga modal swasta. 

Bahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menampik pembangunan IKN di Penajam Paser Utara ini bakal menggerus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro sebelumnya menyatakan pembangunan IKN membutuhkan anggaran Rp 45 triliun untuk tahap pertama. Kebutuhan itu telah dianggarkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Terakhir malah menggunakan dana PEN yang sedianya untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Jika dana APBN untuk membiayai rakyat dikatakan beban, lantas untuk pemindahan ibukota apakah tidak lebih membebani?

Terlebih pindah ibukota tak semurah dan semudah pindah kos. Akan ada banyak hal yang harus diperhitungkan, mengapa tidak memilih berkosentrasi saja kepada penanganan pandemi? Satu menteri memperkirakan Omicron, varian baru virus Corona akan membludak di bulan April-Mei, satu menteri yang lain menetapkan satu harga untuk minyak goreng yang rakyat pun sedang berebut, satu menteri lagi sibuk mencabut larangan ekspor batubara dan lain-lain, namun semua tak ada yang seia sekata bahwa yang dibutuhkan rakyat bukan IKN, tapi kesejahteraan yang nyata?

Dari sejak awal rencana pembuatan IKN yang sudah melibatkan asing sebagai dewan penasehat, aroma asing merebak, aroma kapitalisasi di dalamnya juga sudah bisa ditebak. Semua ini bukan untuk kepentingan rakyat, namun pengusaha yang berusaha memuaskan nafsu tamaknya bermain dalam bisnis pembangunan ibukota, dengan green energi teknologi, digitalisasi sistem dan pengarusutamaan opini bahwa ibukota ini adalah ikon kemutakhiran teknologi. 

Namun terasa ironi, ketika keadaan rakyat justru menderita karena banjir, bencana alam, kebutuhan pokok yang langka dan tak terbeli dan pada akhirnya belum terwujud kesejahteraan. Lantas masih pantaskah bicara pemindahan ibukota? Akankah keadaan lebih baik? Kapitalisme tak akan pernah bisa memberikan kebaikan sebab ia dibangun di atas landasan sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. 

Hukum manusia yang menjadi penentu kesejahteraan padahal manusia adalah makluk yang lemah dan terbatas. Allah SWT berfirman, "Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS Al Madinah 5:50).