Putusan MK yang Berdampak Pada Kepercayaan Publik

Dalam upaya mengatasi putusan MK yang tidak sesuai perlu dipertimbangkan, karena pasti ada tantangan dan pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

1. Setiap upaya harus diperlukan kehati-hati an agar tidak merusak prinsip kepastian hukum.

2. Dikarenakan MK memiliki otoritas yang tinggi, kekuasaannya yang kuat dalam undang undang dasar, sehingga upaya yang dilakukan harus betul-betul diperlukan ketelitian, pengujian yang sangat berhati-hati.

3. Mengubah undang-undang ini dikarenakan tidak mudah untuk keputusan hukum oleh karena itu, memerlukan waktu dan proses yang memakan waktu cukup lama dan kompleks.

Pemilu sebagai alat pelaksanaan dalam berdemokrasi bentuk menyuarakan suara ambil andil yang menurut Abraham Lincoln yang mengatakan " demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" rancangan demokrasi harus dicapai melalui Pemilu yang demokratis yaitu yang sejalan dan sesuai tuntutan rakyat.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di sistem hukum, posisi MK sebagai lembaga peradilan independen dinilai sangat penting. Jika terdapat kecurangan di dalam pemilu ditindak lanjuti oleh MK dengan permohonan. Dari contoh calon wakil presiden saja sudah terlihat bahwa Gibran Rakabuming Raka sebagai anak presiden diberikan karpet merah. 

Putusan MK terhadap pemilu presiden memiliki dampak signifikan terhadap hasil pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia. Oleh karena itu, MK harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepastian hukum dalam

menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk mempertahankan keamanan situasi politik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan ketidakpastian hukum di Indonesia saat ini sangat penting untuk diperlukan sebagai tugas MK yang tertinggi dalam peradilan pembuatan undang-undang di Indonesia.