Kemiskinan salah satu persoalan yang saat ini banyak dibicarakan. Hal tersebut menjadi masalah utama yang berkaitan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Persoalan ini menjadi masalah serius yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini.
Pemerataan infrastruktur di Indonesia tidaklah merata, bisa dilihat dengan adanya pembangunan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jawa, Papua, dan Kalimantan. Di Jawa banyak sekali infrastruktur yang dibangun, seperti jalan tol, perusahaan besar, mal, dan lain sebagainya. Sedangkan, daerah di luar Jawa belum sepenuhnya pemerintah membangun infrastruktur tersebut. Namun, faktanya infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan dan menurunkan angka kemiskinan.
Selain itu, infrastruktur yang merata dapat memberikan peluang ekonomi yang lebih luas. Ketika akses jalan, listrik, jaringan komunikasi, dan kawasan industri tersedia dengan baik, maka masyarakat akan lebih mudah mengembangkan usaha mereka."
Dalam hal ini, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang masih tertinggal, terutama di luar Pulau Jawa. Dengan adanya infrastruktur yang baik, kegiatan perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik dan pada akhirnya hal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Peran masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Partisipasi aktif dalam menjaga dan memanfaatkan infrastruktur secara efektif sangat penting. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur tersebut tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang.
Dalam prakteknya, pemerintah seringkali tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Seperti halnya pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya seringkali dilakukan tanpa melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaannya. Akibatnya, infrastruktur yang dibangun tidak selalu sesuai dengan kebutuhan, sehingga kurang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat setempat.
Disamping itu juga pajak yang tiba- tiba naik akibat pembangunan yang banyaknya pendanaan yang dari pemerintah di korupsi oleh para dewan rakyat.
Pada kenyataannya banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang diprotes oleh masyarakat, seperti penggusuran lahan warga setempat untuk dijadikan jalan tol atau kawasan industri ilegal. Sehingga, banyak sekali masyarakat yang dirugikan akibat kegiatan tersebut, seperti hilangnya lahan warga yang menyebabkan kegiatan ekonomi mereka terhenti. Hal tersebut membuat banyak pengangguran akibat hilangnya pekerjaan.
Adapun kebijakan pemerintah yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut:
1. Pembangunan Infrastruktur yang merata: pemerintah harus memastikan pembangunan Infrastruktur seperti jalan, listrik dan, aliran internet menjangkau daerah yang tertinggal. Dengan begitu, akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
2.Pengembangan Infrastruktur Digital: memperluas akses internet yang dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam ekonomi berbasis digital dan memanfaatkan pasar online. Hal ini akan membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
3. Dukungan Pada Usaha UMKM: menyediakan akses pembiayaan murah, pelatihan keterampilan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
4. Perbaikan Tata Kelola: kebijakan anti korupsi dan tata kelola yang baik dalam anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara tepat sasaran.
5. Kebijakan Pembiayaan: pemerintah perlu melakukan peningkatan layanan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan bagi masyarakat kecil yang memiliki usaha mikro
Dari poin-poin kebijakan pemerintah tersebut, banyak sekali yang belum terealisasikan dengan baik. Dari kompas.com, KPK menyebut bahwa infrastruktur di Indonesia dinilai Buruk dampak dari korupsi. Menurutnya, salah satu faktor korupsi terjadi karena tingginya biaya politik untuk menjadi wakil rakyat.
Biaya politik kita itu mahal untuk mencalonkan ataupun menjadi anggota DPRD, DPR, engga ada yang gratis bapak ibu sekalian," ujarnya.
Kasus korupsi pembangunan jalan tol ini belum teratasi dengan tepat hingga sampai saat ini. Untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah tepat atau belum. setidaknya ada keberhasilan dalam pemberantasan korupsi.
Keberhasilan KPK bukan hanya OTT. Operasi tangkap tangan tidak hanya semata-mata dipandang sebagai ukuran keberhasilan KPK. Sebab, masih banyak hal yang harus diselesaikan oleh KPK. Hal itu, diantaranya mencakup penyelesaian kasus-kasus korupsi besar yang terhenti dan pengejaran buronan.
Seharusnya KPK harus mulai memikirkan tindakan OTT yang berdampak pada terjadinya pencegahan korupsi. Misalnya, setelah penangkapan tangan, lalu ada perbaikan sistem di daerah tempat pejabat ditangkap. Dengan begitu, menjadi sebuah peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahannya.
Ada beberapa hal yang bisa menjadi fokus KPK dalam peningkatan dampak OTT untuk pencegahan korupsi:
1. Evaluasi dan Perbaikan Sistem: Memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan mekanisme anggaran yang menjadi titik rawan dan korupsi.
2. Rekomendasi Pencegahan: perbaikan tata kelola di instansi atau wilayah yang terkait. Hal ini bisa meliputi kebijakan, penerapan teknologi, dan transparansi dalam pelayanan publik.
3. Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah bisa bekerja sama dengan KPK untuk memberikan pelatihan, membangun pengawasan internal maupun eksternal.
Pencegahan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Sebagaimana peran infrastruktur dalam mendorong sistem ekonomi yang berkesinambungan. Tidak hanya pemerintah, negara ataupun pemerintah mengembangkan dan menggunakannya infrastruktur untuk kemakmuran rakyat dengan menggunakan prinsip ekonomi kerakyatan.
Dengan begitu, pembangunan infrastruktur yang berkembang dengan baik akan memperkuat ekonomi kerakyatan. Disamping itu semua, tidak akan berjalan dengan baik jika para elemen pemerintah dengan KPK, serta masyarakat tidak saling kerja sama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pemerintah memberikan fasilitas dan sarana sebagai wadah akan manfaat bagi peningkatan perekonomian. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri jika ada bagian oknum yang mengakibatkan kerugian tidak hanya negara tetapi berdampak juga untuk masyarakat.
Ekonomi di indonesia juga seiring berjalan waktu juga mengalami pasang surut, dengan adanya hal tersebut solusi dalam ekonomi di indonesia harus ditangani dengan optimal agar tidak berdampak buruk.
Perumusan dan pengukuran indirator ekonomi kerakyatan pada program pemerintah untuk merancang, melaksanakan, mempertanggung jawabkan, dan mengevaluasi. Tanpa indikator yang jelas, pelaksanaan ekonomi tidak dapat mencapai tujuan keberhasilan.
Adapun juga keberhasilan tidak semata-mata tidak mengalami ekonomi bagian dari kunci bahwa berhasilnya kebijakan yang di buat dan di realisasikan oleh pemerintah.
Pembangunan infrastruktur memengaruhi kemiskinan yang ada di pulau Jawa dan luar jawa pembangunan diluar jawa masih cukup minim belum terbangun. Dan masih banyak pemerintah yang belum tepat sasaran dalam pendanaan pembangunan infrastruktur. Salah satu contoh hal tersebut memengaruhi pajak kendaraan yang tinggi.
Dengan begitu, masyarakat juga memiliki keterlibatan partisipatif untuk menyuarakan hak- hak yang seharusnya menjadi milik kita. Keterlibatan sebagai masyarakat penting karena memperkuat dan bisa mendukung ekonomi menjadi salah satu solusi efektif dalam penurunan kemiskinan yang saat ini terjadi di indonesia. Tidak hanya itu, peran masyarakat dalam perekonomian UMKM saat ini berkembang pesat dalam perkulineran yang beragam. Secara keseluruhan, ekonomi menekankan prinsip keadilan, pemerataan, dan partisipasi dalam pembangunan ekonomi.
