3. Dukungan Pada Usaha UMKM: menyediakan akses pembiayaan murah, pelatihan keterampilan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
4. Perbaikan Tata Kelola: kebijakan anti korupsi dan tata kelola yang baik dalam anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara tepat sasaran.
5. Kebijakan Pembiayaan: pemerintah perlu melakukan peningkatan layanan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan bagi masyarakat kecil yang memiliki usaha mikro
Dari poin-poin kebijakan pemerintah tersebut, banyak sekali yang belum terealisasikan dengan baik. Dari kompas.com, KPK menyebut bahwa infrastruktur di Indonesia dinilai Buruk dampak dari korupsi. Menurutnya, salah satu faktor korupsi terjadi karena tingginya biaya politik untuk menjadi wakil rakyat.
Biaya politik kita itu mahal untuk mencalonkan ataupun menjadi anggota DPRD, DPR, engga ada yang gratis bapak ibu sekalian," ujarnya.
Kasus korupsi pembangunan jalan tol ini belum teratasi dengan tepat hingga sampai saat ini. Untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah tepat atau belum. setidaknya ada keberhasilan dalam pemberantasan korupsi.
Keberhasilan KPK bukan hanya OTT. Operasi tangkap tangan tidak hanya semata-mata dipandang sebagai ukuran keberhasilan KPK. Sebab, masih banyak hal yang harus diselesaikan oleh KPK. Hal itu, diantaranya mencakup penyelesaian kasus-kasus korupsi besar yang terhenti dan pengejaran buronan.
Seharusnya KPK harus mulai memikirkan tindakan OTT yang berdampak pada terjadinya pencegahan korupsi. Misalnya, setelah penangkapan tangan, lalu ada perbaikan sistem di daerah tempat pejabat ditangkap. Dengan begitu, menjadi sebuah peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahannya.
Ada beberapa hal yang bisa menjadi fokus KPK dalam peningkatan dampak OTT untuk pencegahan korupsi:
1. Evaluasi dan Perbaikan Sistem: Memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan mekanisme anggaran yang menjadi titik rawan dan korupsi.
2. Rekomendasi Pencegahan: perbaikan tata kelola di instansi atau wilayah yang terkait. Hal ini bisa meliputi kebijakan, penerapan teknologi, dan transparansi dalam pelayanan publik.
