1. Kasus Suap
Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam upaya memanipulasi penetapan anggota DPR RI dari PDIP pada Pemilu 2019. Ia berusaha menggantikan Riezky Aprilia, yang meraih 44.402 suara, dengan Harun Masiku, yang hanya memperoleh 5.878 suara di Dapil Sumsel I. Langkah-langkah yang dilakukan Hasto meliputi mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, meminta fatwa, hingga menahan surat pelantikan Riezky untuk memaksa pengunduran dirinya. Ketika strategi ini gagal, Hasto diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina bersama Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah. Suap senilai USD 19.000 dan SGD 38.350 diberikan antara 16--23 Desember 2019. Hasto disebut berperan sebagai pengendali utama, mulai dari menyediakan dana suap hingga mengatur operasi teknis. Skema ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dan uang digunakan untuk mengabaikan prinsip demokrasi demi kepentingan politik pribadi.
2. Perintangan Penyidikan
Hasto Kristiyanto diduga melakukan berbagai upaya sistematis untuk menghalangi penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 8 Januari 2020, ia memerintahkan penjaga rumah aspirasi PDIP agar meminta Harun Masiku merendam ponselnya dalam air dan melarikan diri untuk menghindari penangkapan. Tindakan serupa terjadi pada 6 Juni 2024, ketika Hasto meminta Kusnadi menenggelamkan ponselnya guna menghilangkan bukti. Selain itu, Hasto diduga mengarahkan saksi-saksi terkait kasus Harun Masiku untuk memberikan keterangan tidak benar selama penyelidikan. Tindakan ini dianggap sebagai perintangan penyidikan (obstruction of justice) yang secara langsung menghambat penegakan hukum oleh KPK. Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya Hasto untuk menghindari tanggung jawab hukum dalam kasus ini.
Akibat perbuatannya, Hasto dijerat dalam dua perkara pidana oleh KPK: pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024, dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penyidikan KPK dalam kasus Harun Masiku.
Masalah dalam kasus dugaan manipulasi penetapan anggota DPR RI dan perintangan penyidikan KPK ini dapat memberikan beberapa efek kebijakan kepada politik di Indonesia, seperti, (1) peningkatan pengawasan partai politik, skandal ini dapat mendorong kebijakan yang meningkatkan transparansi internal partai politik, termasuk dalam penetuan caleg dan pengelolaan keuangan. (2) peningkatan independent penegak hukum, kasus ini dapat memperkuat desakan publik untuk menjaga independensi lembaga seperti KPK terutama dalam menangan kasuh-kasus yang melibatkan politik besar. (3) penuruan kepercayaan publik terhadap PDIP dan pemerintah, keterlibatan pejabat partai besar dalam kasus korupsi dan obstruction of justice dapat mengurangi legitimasi politik PDIP dan pemerintahan terkait, terutama jika partai itu tidak menunjukkan langkah koreksi yang tegas. Efeknya, pemerintah mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan untuk kebijakan strategis. (4) dorongan reformasi sistem penegakan hukum, kasus ini menyoroti tantangan dalam menangani dugaan perintangan penyidikan dan penghilangan bukti. Pemerintah mungkin akan menghadapi tekanan untuk memperkuat aturan dan mekanisme penegakan hukum terkait obstruction of justice, sehingga memperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana serupa.
Solusi yang dapat diberikan:
      Dari kasus yang telah kita bahas ini, ada beberapa solusi yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai masyarakat yang mendambakan keadilan dan keterbukaan dalam pemerintahan, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjadi perhatian penting. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mencegah dan menangani kasus serupa di masa depan:
1. Perkuat KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu terus diperkuat, baik dari segi kewenangan, jumlah petugas, maupun teknologi yang digunakan. Dengan penguatan ini, penyelidikan dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Selain itu, KPK perlu diberikan kebebasan penuh tanpa intervensi politik agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Hal ini mencakup perlindungan hukum bagi penyidik dan penegasan sanksi terhadap pihak yang mencoba menghalangi kinerja KPK.
2. Gunakan Teknologi untuk Pengawasan
Penggunaan teknologi canggih seperti blockchain untuk mengelola dana politik dapat membantu meminimalkan peluang korupsi. Blockchain memungkinkan semua transaksi tercatat dengan baik, sulit dimanipulasi, dan mudah diawasi. Selain itu, aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk menganalisis data dan mendeteksi pola transaksi mencurigakan. Dengan teknologi ini, upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan lebih awal.
3. Tegakkan Hukum dengan Adil
Hukum harus ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti bersalah, baik sebagai pemberi maupun penerima suap, harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukuman berat dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi peringatan bagi orang lain. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus diawasi oleh lembaga independen untuk memastikan mereka bekerja dengan profesional dan tidak terlibat dalam praktik korupsi.
