Keresahan Hati di Tengah Demo RUU Pilkada: Mengapa Demokrasi Indonesia Seperti Ini?

Oleh: Jeff Zelaya

Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar. Namun, belakangan ini, keresahan hati masyarakatnya semakin mendalam melihat bagaimana demokrasi kita diuji oleh berbagai kebijakan kontroversial, salah satunya adalah revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Pada tanggal 22 Agustus 2024, ribuan masyarakat dari berbagai kalangan turun ke jalan dalam aksi yang dikenal sebagai “Peringatan Darurat”, untuk menolak revisi UU Pilkada yang dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Demonstrasi ini bukan hanya sekadar protes, tetapi juga cerminan dari keresahan masyarakat terhadap arah demokrasi di Indonesia.

Tanggapan Masyarakat

Banyak masyarakat yang merasa bahwa revisi UU Pilkada akan mengurangi transparansi dan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Mereka khawatir bahwa perubahan ini akan memperkuat kekuasaan pusat dan mengurangi otonomi daerah. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil, menunjukkan betapa seriusnya isu ini.

Di media sosial, tanggapan juga sangat kuat. Banyak netizen yang menggunakan platform seperti Twitter dan Instagram untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap RUU Pilkada. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar dan peduli terhadap isu-isu politik yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dampak dari Demonstrasi

Salah satu dampak langsung dari demonstrasi ini adalah penundaan pengesahan RUU Pilkada. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menunda pengesahan setelah rapat paripurna tidak memenuhi kuorum. Ini adalah kemenangan kecil bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa suara rakyat masih memiliki kekuatan.

Demonstrasi ini juga meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Banyak yang mulai lebih aktif terlibat dalam isu-isu politik dan pemerintahan. Namun, di sisi lain, aksi ini juga memberikan tekanan besar terhadap pemerintah untuk lebih mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang diusulkan.

Mengapa Demokrasi Kita Seperti Ini?

Keresahan hati saya muncul dari pertanyaan mendasar: mengapa demokrasi kita seperti ini? Mengapa kebijakan yang seharusnya memperkuat demokrasi justru menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat?

Mungkin jawabannya terletak pada kurangnya komunikasi dan transparansi antara pemerintah dan rakyat. Kebijakan yang diambil tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sering kali menimbulkan kecurigaan dan penolakan. Selain itu, adanya kepentingan politik tertentu yang lebih mengutamakan kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat juga menjadi faktor yang memperburuk situasi.

Harapan untuk Masa Depan

Sebagai warga negara yang peduli, kita harus terus mengawal proses demokrasi ini. Kita harus memastikan bahwa suara kita didengar dan diperhitungkan dalam setiap kebijakan yang diambil. Hanya dengan demikian, kita bisa berharap bahwa demokrasi di Indonesia akan semakin kuat dan benar-benar mewakili kepentingan rakyat.