Solusi Penyelesaian Pemberitaan Pelanggaran Media Online

Media yang dimiliki dalam dunia sekarang tidak hanya media penyiaran dan media cetak saja. Namun, muncul media berbasis online atau media siber. Pemberitaan yang dapat dilihat tidak hanya dari televisi atau dari Koran, dapat juga dilihat dengan mengakses melalui internet. Orang-orang bila tidak sempat membaca atau melihat pemberitaan tetap dapat mengikuti pemberitaan yang muncul. Itu karena muncul pada media online dengan pemberitaannya mudah dicari dan juga mudah untuk diakses.

Berita online sudah menjadi trend karena sistemnya adalah melalui internet. Peminat banyak dalam membaca berita media online. Trend saat ini seseorang membaca berita melalui media online adalah misal ketika tidak melakukan kegiatan apapun atau sedang terjebak dalam kemacetan ketika di perjalanan, seseorang hanya tinggal mengeluarkan gadget miliknya. Dan setelah itu dia dapat membuka portal media online dan memilih ingin membaca berita dari link yang telah dibuat dalam pemberitaan tersebut. 

Namun bila suatu pemberitaan terdapat ketidakbenaran, trend untuk mengikuti berita melalui media online yang sebelumnya banyak peminat membaca berita yang akan meniggalakan portal media pnline. Itu karena pembaca merasa ditipu dengan munculnya berita ini. Dan seperti yang terjadi pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam media online ketika suatu pemberitaan tidak akurat atau tidak benar, maka pembaca akan sedikit tidak percaya pada pemberitaan yang diberikan melalui media online.

Menurut Johnson dan Kaye dalam buku Online news and the public, menjelaskan bahwa salah satu karateristik di internet memiliki potensi besar untuk akses gratis setiap orang menampilkan informasi dengan memanfaatkan kekurangan dalam pengawasan (2005:148). Ini merupakan  salah satu faktor dari pelanggaran melakukan kesalahan dengan melanggar ketika membuat berita. Dan seharusnya tidak melakukan hal seperti itu dengan melanggar kode etik jurnalstik

Berita melalui online sekarang dilakukan dengan proses cepat. Isu yang didapat lalu dicari data-datanya, dan langsung dibuat oleh wartawan pada saat itu juga. Wartawan media online sekarang tidak perlu untuk jauh-jauh ke kantor untuk memberikan data hasil turun lapangannya. Wartawan dapat langsung membuat berita pada saat turun lapangan, tanpa adanya proses editi. Biasanya sesudah wartawan melakukan turun lapangan mencari data-data dan menulis berita, melalui proses editing terlebih dahulu, melihat apakah ada kalimat yang tidak enak dibaca atau ada kata-kata yang salah. 

Dari situ pelanggaran dalam media online pun muncul. Seorang wartawan yang sedang diburu waktu mengejar deadline harus turun lapangan mencari dan membuat berita. Waktunya agar tidak habis, mereka cepat  membuat berita tanpa memeriksa apakah kalimat tersebut memang sesuai dengan data-data asli. Setelah diluncurkan pemberitaanya dan ternyata tidak sesuai fakta, maka muncul konflik akibat dari pernyataan yang kuran tepat dari hasi tulisan wartawan. Misal, salah dalam penggunaan nama, isi berita tidak sesuai dengan data wawancara, berita menyudutkan seseorang agar menarik pembaca untuk membaca berita tersebut, dan lainnya yang dirasa melanggar dalam pemberitaan media online.

Biasanya pelanggaran terjadi dalam suatu pemberitaan di media online, terlihat kepada wartawan daripada perusahaan medianya. Itu karena sistem wartawan sekarang adalah membuat langsung berita tersebut tanpa melalui proses edit pada perusahaan tempat wartawan tersebut bekerja. Berita dibuat merupakan tanggung jawab dari penulis atau wartawan dalam memberitakannya. Pengaduan atas pelanggaran yang terjadi terjadi selain wartawan membuat berita dengan cepat, juga ada faktor lain yang masih sering dilakukan, seperti: berita dibuat  bercampur antara fakta dan opini, yang terkadang wartawan tidak sadar bahwa pernyataannya juga disertakan dalam berita. Lalu masih ada dalam beritanya tersebut tidak ditemukan narasumbernya siapa. Itu membuat berita tersebut bisa dibilang tidak menjadi akurat.

Dalam media penyiaran, cara yang dilakukan agar tidak melakukan pelanggaran adalah perusahaan media tersebut diberi sebuah surat peringatan. Jika ketahuan melanggar kembali maka perusahaan media tidak boleh menayangkan program yang dirasa melanggar oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dan untuk media cetak, maka sanksi yang diterima adalah  sebuah teguran atau dari seseorang atau perusahaan yang dirasa merugikan, dan toleransinya berita dari media cetak yang ditampilkan pun diperbaiki.

Lalu bagaimana dengan media online sendiri dalam cara penyelesaiannya mengatasi pelanggaran yang terjadi? Tidak mungkin sebuah media online tidak melanggar dalam berita online. Media online yang melanggar berurusan dengan bagian Dewan Pers. Dewan Pers memiliki beberapa peraturan terkait dengan media online. Tidak hanya Dewan Pers, ada UU ITE  nomor 11 Tahun 2008 yang berisi mengenai aturan bagi pengguna informasi yang menggunakan media elektronik. Jadi ke-2  peraturan yang dapat dijadikan sebagai aturan agar tidak dilanggar adalah peraturan Dewan Pers dengan UU ITE.

Adanya beberapa langkah penyelesaian, yaitu langkah pertama yang dapat digunakan adalah seseorang atau perusahaan yang merasa dirugikan melapor kepada bagian redaksi pada perusahaan media yang dirasa memberitakan berita tidak akurat. Mereka memberitahu kepada pihak redaksi dari perwakilan perusahaan media dengan membawa bukti nyata, menunjukkan bahwa informasi yang benar. Langkah kedua, setelah adanya laporan tersebut, dari perusahaan media mencari siapa yang menulis terkait dengan kasus yang akhirnya menjadi pelanggaran. Masuk pada langkah ketiga, kasus pelanggaran ini pun dapat ditujukkan ke Dewan Pers. Disitu akan terlihat bagian mana yang dilanggar dalam pemberitaan. Dan setelah ditemukan, pelapor bisa saja untuk menuju kepada ranah pengadilan untuk dikenakan hukuman.

Namun pelapor pun dapat meminta untuk menghapus pemberitaan atau menggantinya, karena pelapor memiliki hak atas kasus atas nama dirinya atau perusahaan. Perusahaan pers sendiri mensetujui untuk melakukan perubahan itu. Pada saat berita dihapus atau diganti, perusahaan pers harus menjelaskan atas kesalahan dalam pemberitaannya. Dan jalur ini dapat dibilang sebagai jalur damai, yaitu pelapor tidak melaporkan kepada pengadilan  tetapi justru meminta kepada perusahaan media yang telah melanggar pemberitaan yang ditampilkan kurang tepat untuk mengganti atau bahkan menghapus berita.

Selain memiliki kecekatan dalam membuat berita,  harus akurat, tidak mementingkan kepentingan sendiri, misal ketika membuat berita yang heboh agar menarik pembaca tetapi tidak sesuai dengan fakta. Seorang wartawan terutama ketika membuat berita harus berhati-hati, khususnya media online. Kode etik media online tetap harus ada, meskipun suatu berita harus cepat dalam memberitakannya, bukan berarti meninggalkan aturan-aturan kode etik jurnalistik. Jika hal seperti itu dilupakan, maka akibat yang diterima oleh wartawan atau perusahaan media sendiri akan sangat fatal. Apalagi bila melakukan pelanggaran tersebut untuk kesekian kali, konsekuensinya mungkin bagi wartawan akan dikeluarkan dari perusahaan media tempat wartawan tersebut bekerja.

Wartawan harus pintar-pintar dalam mengatur kata-kata yang tidak menyinggung siapapun, berita tidak bercampur antara fakta dan opini dari wartawan itu, tidak menyudutkan atau menjelek-jelekan seseorang atau perusaahaan lainnya, memberitakan berita yang benar-benar apa adanya atau real, dan masih ada hal yang harus dimiliki seorang waratwan, apalagi wartwan trsebut bekerja di media online. Ketrampilan yang dimiliki wartawan  harus ditingkatkan, karena faktor kerja wartawan media online yang turun lapangan dan harus membuat berita pada saat itu juga.

Selain wartawan harus mempunyai kemampuan lebih, dapat melakukan konfirmasi kebenaran mengenai berita tersebut dengan membuat link yang tersedia untuk file foto dan video mengenai berita tersebut dalam buku Stuart Allan (2006:26). Kapasitas ini dibuat agar pembaca mengikuti berita tersebut dari awal hingga akhir isu tersebut. Itu berarti menunjukkan bahwa berita terebut memang benar fakta dan tidak ada kebohongan yang dilakukan oleh penulis. 

Jadi wartawan ketika turun lapangan mencari data-data dari hasil wawancara, dapat juga mengambil beberapa foto dan video. Nantinya data video dan foto bisa dimasukkan bersama dengan berita yang sedang marak diperbincangkan. Hal yang dilakukan ini bisa untuk bukti bagi wartawan ketika ada yang merasa bahwa dirinya diberitakan tidak benar, dapat melihat dari video atau foto siapa benar dan siapa salah. Dan juga agar tidak ada salah paham antar narasumber dengan wartawan, setelah melihat berita disertakan dengan bukti video atau foto, narasumber merasa bahwa sesuai dengan beritanya.

Bagi masyarakat ketika membaca berita, khususnya media online, tetap diperhatikan maksud isi berita. Bila dirasa ada kesalahan atau sekiranya tidak yakin dengan berita tersebut, dapat menggunakan cara verifikasi dengan membandingkan dengan berita lain dalam menjelaskan kasus yang sama. Selain itu dapat menggunakan cara melihat melalui media cetak atau penyiarannya. Masyarakat tidak boleh terlalu percaya, tetap harus mencari tahu berita yang ditampilkan pada hari itu. Lalu bagi wartawan, khususnya wartawan  media online tetap untuk menulis berita sesuai dengan kode etik yang sudah diketahui ketika menjadi calon wartawan. Dari media penyiaran, media cetak, maupun media online tetap harus sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Bila suatu berita dibuat tidak sesuai fakta, lalu tidak berimbang alias memihak atau menyudutkan seseorang, masyarakat pun tidak mendapatkan informasi yang benar terkait kasus-kasus baru yang setiap hari muncul, dan juga tidak dapat mengikuti perkembangan dalam sebuah isu dalam beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Seorang wartawan media online tidak hanya harus cepat mencari dan menulis berita, tetapi harus tepat, tidak hanya dari opininya saja, dan juga berita tersebut berimbang. Itu akan membantu masyarakat khususnya yang membaca berita melalui media online mengenai berita tersebut memang menarik dan juga tidak merugikan kepada pihak siapa pun.

Kesimpulannya  seorang wartawan  membuat langsung berita harus bersikap jujur dan mengikuti kode etik jurnalistik. Sampai sekarang tingkat pelanggaran dalam pemberitaan terbilang masih sangat tinggi. Bila memang diketahui melakukan pelanggaran, pelapor mempunyai dua pilihan yaitu membawa ke pengadilan atau meminta kepada perusahaan media untuk menghapus atau memperbaiki berita tersebut. Sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh perusahaan media apalagi bila seorang wartawan terlibat. 

Solusi atau cara penyelesaian yang dilakukan ketika memang terjadi pelanggaran dalam sebuah pemberitaan media online. Bila tidak adanya dua penyelesaian tersebut, maka penulis akan terus mengulangi pelanggaran yang terjadi dengan mengambil konteks berita berbeda, membuat seseorang atau suatu perusahaan yang diberitakan merasa dihina atau terpojok dengan berita yang muncul, lalu masyarakat yang mengetahui pelanggaran ini tidak membuka portal berita di media online lagi, akibat pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya sudah tahu untuk tidak dilanggar tetapi tetap dilanggar.

 

Daftar pustaka:

-          Allan, Stuart. (2008). Online news. New York: Open University Press.

-          Salwen, Garrison, and Driscoll. (2005). Online news and the public. London: LEA (Lawrence Erlbaum Associates)

-          Bradshaw, Paul. (2012). Model for a 21st Century Newsroom – Redux how digitization has changed news organisations in multiplatform world. Canda: Leanpub.

-          Pedoman pemberitaan media siber. http://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber. Diakses pada 13 April 2016 pukul 22:00 WIB

-           Contoh kasus pelanggaran pemberitaan di media online. https://m.tempo.co/read/news/2013/03/12/173466521/6-pelanggaran-media-siber-ini-yang-sering-diadukan. Diakses pada 12 April pukul 22:30 WIB