Mohon tunggu...
Jazmeen Arkani
Jazmeen Arkani Mohon Tunggu... Pelajar Sekolah - Siswa

-

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Upaya Bangsa Indonesia Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa

3 September 2024   14:42 Diperbarui: 3 September 2024   14:43 193
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

   Pemerintah pusat menghendaki pergolakan di daerah dapat diselesaikan melalui perundingan, lalu pemerintah membentuk sebuah kepanitiaan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Akan tetapi, ada terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno sebelum panitia mengumumkan hasil rumusannya. Peristiwa tersebut terjadi di sekolah putra dan putri Soekarno, di mana beliau sedang menghadiri acara ulang tahun. Soekarno berhasil selamat, tetapi banyak anak sekolah menjadi korban dikarenakan lemparan granat yang terjadi.

   Pergolakan daerah yang terjadi melemahkan kedudukan Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Karena kondisi yang membahayakan negara, presiden pun mengajak partai politik untuk membentuk pemerintahan yang baru. Soekarno menunjuk Ir. Djuanda untuk menjadi perdana menteri dan mereka membentuk Kabinet Karya pada 8 April 1957. Pada Februari 1958, Kolonel Ahmad Husain menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat yang berisi bahwa Kabinet Djuanda harus menyerahkan mandatnya kepada presiden pada waktu 5x24 jam, atau presiden yang mencabut mandat tersebut, dan presiden menugaskan Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk membentuk Kabinet Nasional.

   Untuk menumpas gerakan ini, pemerintah menggunakan kekuatan militer dengan melibatkan berbagai kesatuan secara penuh seperti laut, udara, dan darat. Pasukan gabungan ini diberi nama Operasi 17 Agustus yang dipimpin langsung oleh Kolonel Ahmad Yani. Operasi militer tersebut bertujuan untuk mencegah meluasnya wilayah basis gerakan perlawanan. 

   Saat operasi militer sedang berjalan, TNI menemukan bukti adanya keterlibatan pihak asing. Selain itu, TNI mengakui bahwa penumpasan terhadap Permesta merupakan penumpasan yang berat karena pemberontak menguasai medan yang sulit dan persenjataan mereka tidak kalah lengkap dengan TNI. Pada pertengahan tahun 1961, para pemimpin gerakan ini menyerah kepada pemerintah RI.

D. Masa Demokrasi Terpimpin

   Demokrasi Terpimpin diperkenalkan oleh Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di mana akhirnya UUD 1945 diberlakukan kembali. Negara mengharapkan keadaan pemerintahan menjadi lebih baik dengan tampilnya Presiden Soekarno, namun disintegrasi masih saja terjadi pada masa tersebut. 

   Ketika Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal (1950-1959), tokoh-tokoh PKI yang melarikan diri ke Moskow kembali ke Indonesia untuk memulai gerakannya lagi. Mereka berhasil menjadi salah satu partai pemenang Pemilu 1955. Pada 1959, terjadi perubahan besar dengan kegagalan Konstituante dalam membentuk UUD baru. Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. PKI menganggap revolusi 1945 telah gagal dan belum selesai. Revolusi hanya akan berhasil apabila dilakukan oleh kelompok komunis. Tujuan akhir PKI adalah membentuk negara komunis Indonesia yang dianggap mampu mewakili demokrasi rakyat. 

   G30S/PKI tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Yogyakarta. Pada 1 Oktober 1965 pagi, PKI berhasil menguasai Radio Republik Indonesia dan Kantor Negara Telekomunikasi. Operasi penumpasan G30S/PKI dilakukan dengan cepat di bawah pimpinan Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto. Peristiwa G30S/PKI menimbulkan kemarahan bangsa Indonesia, dan kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

Kesimpulan

   Upaya yang dulu dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi ancaman disintegrasi bangsa adalah dengan bermusyawarah atau berunding. Mereka cenderung berunding agar mendapatkan jalan keluar dari masalah yang telah terjadi. Bermusyawarah merupakan sila keempat Pancasila dan bangsa Indonesia harus menanam ideologi negara (Pancasila) lebih dalam untuk mencegah perpecahan. 

           Integrasi bisa dikuatkan secara memperkuat toleransi antar masyarakat. Jika sesama masyarakat sekitar tidak ada toleransi, maka akan muncul sebuah masalah yang tidak begitu besar. Namun, jika mereka tidak mencoba untuk bertoleransi, maka masalah tersebut akan menjadi lebih besar dan di situlah terjadinya perpecahan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun