Mohon tunggu...
Januariansyah Arfaizar
Januariansyah Arfaizar Mohon Tunggu... Dosen - Dosen STAI Yogyakarta - Peneliti PS2PM Yogyakarta - Mahasiswa HES Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

Bermanfaat dan Memberikan Manfaat

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menghadapi Maraknya Hiburan Malam di Sleman Tantangan Sosial, Budaya, dan Tanggung Jawab Pemerintah

23 September 2024   12:02 Diperbarui: 23 September 2024   12:40 434
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pemerintah harus lebih proaktif dalam melindungi identitas budaya lokal. Pengembangan kawasan wisata harus sejalan dengan pelestarian budaya dan nilai-nilai masyarakat. Pemerintah dapat merumuskan regulasi yang membatasi hiburan malam yang tidak sejalan dengan norma-norma setempat dan fokus pada pengembangan destinasi wisata yang ramah keluarga dan edukatif.

Perluasan Pengembangan Ekonomi yang Berkelanjutan
Salah satu argumen yang sering muncul adalah bahwa hiburan malam menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, ketergantungan pada sektor ini berpotensi merusak struktur sosial dan mengesampingkan bentuk-bentuk ekonomi lainnya yang lebih berkelanjutan dan beretika.

Pemerintah daerah harus mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam yang berkelanjutan, serta promosi UMKM lokal, dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal dan moral masyarakat.

Kesimpulan
Persoalan hiburan malam di Sleman bukan hanya masalah kebisingan dan izin operasi, tetapi menyangkut perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi seluruh masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten Sleman perlu segera merespons keluhan masyarakat dengan tindakan nyata, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, maupun perlindungan terhadap identitas budaya lokal. 

Pendekatan yang lebih inklusif, di mana warga dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, akan membantu menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun