Demokrasi Berkualitas, Hasilkan Pemimpin Berkualitas

Demokrasi Indonesia yang dibangun dan di laksanakan selama Pasca Reformasi Tahun 1998, apakah sudah menghasilkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang  memiliki kemauan, komitmen untuk membangun masyarakat,  pemimpin yang  memenuhi harapan masyarakat dalam berkarya untuk bangun bangsa, negara dan masyarakat? 

Sampai saat ini, hasil pemilukada yang dilaksanakan belum banyak menunjukan dan menghasilkan   pemimpin yang benar benar berpihak pada masyarakat, belum terlihat pemimpin yang benar benar bekerja untuk masyarakat.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dalam masa jabatan ke dua kalinya ini dapat dikatakan sudah memenuhi harapan masyarakat, memilik kepedulian, sederhana, mau berbaur dengan masyarakat,  dengan tulus bekerja tetapi juga memiliki gagasan gagasan yang solutif.

Sepakat  bahwa demokrasi yang berkualitas pasti menghasilkan  pemimpin yang berkualitas, memiliki integritas, gagasan gagasan yang membangun, sikap dan perilaku yang baik. Baik Pemimpin   Eksekutif maupun Pemimpin Legislatif. 

Apakah sampai saat ini demokrasi yang di bangun dan laksanakan secara bebas sudah dapat dikatakan berkualitas ? 

Sejatinya masih jauh dari harapan yang sesungguhnya.

Jika dicermati kondisi objektif lapangan dalam pelaksanaan pemilukada sebagai wujud demokrasi setiap   kali  pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati dan  Anggota Legislatif ;  faktor   yang paling menentukan seseorang dapat terpilih adalah yang bersangkutan harus memiliki kemampuan logistik, material dan uang yang banyak. 

Dalam kondisi tersebut seseorang figur yang memiliki kapasitas dan kompetensi, yang memiliki kemampuan, memiliki ide dan gagasan sangat sulit untuk meraih kemenangan.

Dengan kata lain jika ingin jadi pemimpin baik di eksekutif maupun legislatif harus mempunyai uang dan logistitk yang cukup.

Konsep, ide dan gagasan untuk membangun, tidak  lagi menjadi komoditas politik atau jualan politik yang laku di jual dalam setiap kali kampanye di pemilukada.

Peran  uang dalam percaturan politik dirasakan sangat kental, apalagi didukung dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih miskin. Fakta di lapangan menunjukan bahhwa sistem transaksional yang lebih mengemuka dalam setiap proses pemilukada.  Artinya

mereka yang memiliki uang saja yang dapat meraih kesempatan untuk  menjadi pemimpin di negeri ini dan kondisi ini terjadi disemua tingkatan pemerintahan, Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Inikah kualitas demokrasi yang diharapkan bangsa dan negara ini ? Tentu bukan demikian tetapi yang diharapkan adalah demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang menghasikan pemimpin yang berkualitas untuk membangun negeri.

Pertanyaanya ada apa sesungguhnya dengan demokrasi yang masih seperti ini ? Apa yang salah dan keliru dalam praktek penyelenggaraan demokrasi di negeri ini ?

Semua instrumen demokrasi baik perangkat lunak maupun perangkat keras telah disiapkan dengan baik oleh pemerintah, tidak ada yang kurang.

Secara khusus pada tulisan ini akan menyoroti pemilihan anggota legislatif. Anggota legislatif yang diberi tanggung jawab regulator, anggaran dan pengawasan. Suatu tugas yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia maupun sumber daya alam, untuk membangun masyarakat agar semakin baik hidupnya. 

Anggota Legislatif dengan tugas, peran dan tanggungjawab yang strategis itu seharusnya dituntut memilik kemampuan lebih, kompetensi lebih agar dapat mengarahkan pembangunan secara efisien dan efektif oleh eksekutif.

Kenyataan dilapangan disetiap tingkatan, anggota legislatif belum menunjukan peran dan fungsinya yang diharapkan.  

Lagi lagi uang yang mengantar untuk berhasil menjadi pemimpin khususnya untuk menjadi anggota legislatif.

Dengan tidak mengurangi  pikiran yang lebih cerdas dari yang lain, tetapi  perlu disampaikan beberapa hal yang bisa dijadikan indikator perbaikan, saran dan masukan demi penyempurnaan demokrasi yang semakin berkualitas adalah sebagai berikut :

1. Rekruitmen Calon Legislatif harus lebih berkualitas, lebih selektif dan lebih ketat dengan syarat dan ketentuan yang lebih objektif, misalnya kemampuan, kapasitas, kompetensi, tingkat pendidikan minimal dan seterusnya. 

2. Jika undang undang dan peraturan yang sudah ada belum memberi ruang yang jelas untuk rekruitmen seorang caleg dengan syarat yang di harapkan maka perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

3. Pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting untuk dilakukan pembinaan, pencerahan, pemahaman dan pendampingan  agar mereka semakin dewasa dan rasional dalam menentukan pilihan politiknya, bukan lagi bersifat transaksional dan hal hal yang tidak objektif lainnya.

4. Caleg yang ingin maju sebagai calon harus memiliki konsep, ide dan gagasan yang perlu di uji, apakah ada relevansinya dengan wilayah keterwakilannya ?

5. Sebaiknya ada produk hukum dan peraturan yang tegas antara  masyarakat sebagai konstituen dengan anggota legislatif sebagai sebuah komitmen bahwa dalam kurun waktu tertentu, seseorang anggota legislatif harus mampu menghasilkan mininal sebuah regulasi.

Jika tidak mampu membuat sebuah regulasi (peraturan) maka sesuai dengan peraturan tersebut masyarakat/ konstituen dapat melaksanakan kewajibannya untuk menarik anggota legislatif tersebut. 

Tentu ada partai politiknya dan konstituennya dapat mengatur aturan dan pelaksanaanya secara objek dan rasional. 

Indonesia hari ini masing-masing baik secara individu, kelompok maupun partai politik sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut Pemilukada Tahun 2024. 

Bahkan isue terkini yang sementara berlangsung adalah kudeta partai politik. Bukan bangsa dan negara yang dipikirkan tetapi lebih pada urusan partai politik.

Menyadari, untuk membangun sebuah demokrasi yang benar benar berkualitas tentu membutuhkan waktu dan proses akan tetapi hendaknya harus di  mulai dari sekarang. Kapan lagi ? Harus sekarang, sekarang dan sekarang (jl)