Mohon tunggu...
Jantje Laimeheriwa
Jantje Laimeheriwa Mohon Tunggu... Wiraswasta - Jantje Laimeheriwa

Jadilah orang yang berempati

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Perankan Tiga Tungku MBD

25 Februari 2021   08:24 Diperbarui: 25 Februari 2021   08:35 280
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Yang dimaksudkan dengan perankan Tiga Tiungku di MBD adalah Pemerintah, Adat dan Agama dalam pembangunan di Maluku Barat Daya

Saatnya para pelakupembangunan mau merperbaiki dan merubah paradigma berpikir dalam hal membangun daerah dan masyarakat di Indonesia umumnya dan Maluku Barat Daya khususnya.

Tiga tungku yang di maksudkan disini adalah 3 (tiga) kelembagaan yang selalu ada dan eksis ditengah tengah kehidupan masyarakat di desa desa dan kampung kampung yaitu Pemerintah, Adat dan Agama, dimana perannya sama sama melayani masyarakat dalam peran dan fungsinya masing masing.

Maluku Barat Daya dalam konteks pembangunan daerah dan masyarakat selain Pemerintah, kehidupan masyarakat yang Agamais, Adatis yang memiliki kelembagaan masing masing, ada Lembaga Adat dan ada Lembaga Agama yang sudah sejak dahulu kala menjalankan perannya dalam melayani masyarakat.

Pertanyaannya sampai hari ini sudah 70an tahun indonesia merdeka, sudah belasan tahunan menjadi daerah otonom khusus di Kabupaten Maluku Barat Daya, Apakah fungsi dan peran 3 (tiga) kelembagaan ini sudah optimal dan efektif dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam melayani masyarakat di desa desa dan kampung kampung ? Jawabannya belum berjalan dengan baik bahkan belum sama sekali, boleh saja ada yang berbeda dengan saya karena mungkin ada yang menjawab sudah berjalan dan bagus.

Apakah sudah atau belum ke 3 (tiga) kelembagaan ini sudah menjalankan tugas dan perannya, bukan itu substansi yang harus kita perdebatkan.

Akan tetapi ada baiknya bagaimana solusinya, bagaimana

menemukan pola, bentuk dan kemasan konsep yang tepat untuk mensinergikan ke 3 lembaga ini agar lebih efektif dan efisien dalam membangun dan melayani masyarakat di kampung kampung.

Kenapa demikian karena masing masing lembaga tersebut walaupun dengan fungsi dan peran yang berbeda akan tetapi pada objek pelayanan yang sama, yang di layani orang yang sama, masyarakat yang dilayani adalah masyarakat yang sama.

Telah disampaikan tadi bahwa sebaiknya menemuka pola, bentuk dan kemasan konsep yang tepat agar meminimaliser kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai arah dan tujuan program.

Saran - saran berikut dibawah ini ada baiknya pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk menyikapinya dalam peran sebagai dinamisator, regulator dan fasilitator, mengambil peran dalam merumuskan secara terencana, terarah, sistematis dan terukur adalah sebagai berikut :

1. Berpikir Program Oriented , hanya berpikir tentang program dan membangunan masyarakat agar hidup mereka semakin baik. Jangan terlalu politik oriented, bisnis oriented.

2. Pembangunan sebaiknya fokus, terkonsentrasi, yang berbasis pulau dengan keungguluan komparatif masing masing pulau .

3. Membangun mulai dari Kampung.

4. Sinergikan fungsi dan peran ke 3 ( tiga) lembaga ini Pemerintah, Adat dan Agama agar bersama sama dalam melayani masyarakat yang sama di kampung kampung.

5. Pendekatan Program sebaiknya Integrated Program atau Keterpaduan Program ketiga lembaga tersebut agar dengan sumberdaya manusia, sumberdaya dana dan waktu yang terbatas dapat menghasilkan output dan outcome bagi masyarakat.

6. Rumuskan dalam program, indikator, upaya dan langkah langkah operasional yang terukur dan eksen plannya dalam kurung waktu paling tidak jangka menengah 5 tahun.

7. Diperlukan Regulasi (Perda, Perbup) sebagai dasar, payung hukum untuk mengatur tanggungjawab, komitmen dan konsekwesi pembiayaan program.

8. Politik Anggaran sebaiknya Piramida Terbalik artinya Prosentase biaya terbesar sebaiknya di kuncurkan di kampung kampung atau dengan kata lain sektor ekonomi sebaiknya mendapat porsi pembiayaan lebih besar atau prioritas utama.

Sangat diperlukan pendampingan program secara terstruktur dari tingkat kabupaten sampai ke kampung kampung.

8. Monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan untuk menilai kinerja program.

Tulisan ini bukan untuk menggurui pihak pihak yang berkepentingan akan tetapi mngkin mengingatkan saja jika memang telah memahami dengan baik konsep pembangunan yang disarankan ini.

Mari kita bergandengan tangan sebagai anak anak negeri untuk membangun MBD demi masa depan negeri dan kepentingan anak cucu Kalwedo (jl)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun