Mohon tunggu...
Jandris Slamat Tambatua
Jandris Slamat Tambatua Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Pascasarjana MSDM, Pemerhati Lingkungan, Competency Assessor

"Manusia Kerdil Yang Berusaha Mengapai Bintang"

Selanjutnya

Tutup

Lyfe Pilihan

"Redistribusi Pendapatan untuk Mengatasi Kemiskinan: Solusi Berkurangnya Kesenjangan"

2 Februari 2024   12:46 Diperbarui: 2 Februari 2024   12:52 274
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Berkurangnya kesenjangan merupakan tonggak penting dalam membangun masyarakat (Dok. Pribadi)


Berkurangnya kesenjangan adalah tonggak penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil.


Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi telah lama menjadi permasalahan kompleks yang menghambat pembangunan masyarakat. 

Redistribusi pendapatan adalah langkah proaktif pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan manfaat ekonomi kepada yang membutuhkan. 

Program ini dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa bantuan ekonomi tidak hanya sampai kepada mereka yang sudah mapan, tetapi juga kepada lapisan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Dalam upaya mengatasi tantangan ini, kebijakan redistribusi pendapatan muncul sebagai solusi strategis yang tidak hanya menargetkan penurunan tingkat kemiskinan, tetapi juga menciptakan fondasi untuk berkurangnya kesenjangan secara keseluruhan.

1. Kebijakan Pajak Progresif:

Di berbagai negara, kebijakan pajak progresif menjadi instrumen kunci dalam redistribusi pendapatan, berhasil menurunkan kesenjangan pendapatan dengan memperkenalkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk pendapatan yang lebih tinggi. 

Penerimaan pajak ini kemudian dialokasikan untuk program bantuan sosial, seperti beasiswa pendidikan dan layanan kesehatan, yang secara langsung mendukung masyarakat yang kurang mampu.

Hal ini secara efektif meningkatkan pendapatan di kalangan yang membutuhkan, menciptakan fondasi yang lebih stabil untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Contoh kebijakan pajak progresif:

  • Pengenalan tarif pajak yang meningkat seiring dengan tingkat pendapatan. Misalnya, mereka dengan pendapatan tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar daripada mereka dengan pendapatan rendah.
  • Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai program bantuan sosial yang ditargetkan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu, seperti program pendidikan dan kesehatan.

2. Program Tunjangan Sosial yang Tepat Sasaran:

Mempraktikkan pendekatan yang lebih spesifik dengan mengimplementasikan program tunjangan sosial yang tepat sasaran. 

Program pemberian tunjangan sosial yang disasar secara tepat juga menjadi landasan kebijakan ini. Bantuan seperti beasiswa pendidikan, subsidi kesehatan, dan bantuan langsung tunai diberikan kepada keluarga dengan pendapatan rendah, memberikan mereka akses lebih besar terhadap layanan penting dan pendidikan yang dapat mengubah nasib.

Subsidi kesehatan diberikan kepada keluarga dengan pendapatan rendah, sementara beasiswa pendidikan ditujukan untuk siswa berprestasi dari lapisan masyarakat yang kurang mampu. 

Langkah-langkah ini membantu mengatasi tantangan kemiskinan secara langsung dan memberikan dorongan bagi pemerataan akses terhadap layanan penting.

Contoh program tunjangan sosial:

  • Menerapkan program tunjangan sosial yang mencakup subsidi kesehatan bagi keluarga dengan pendapatan rendah.
  • Beasiswa pendidikan diberikan kepada siswa berprestasi dari lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk memastikan mereka memiliki akses setara terhadap pendidikan berkualitas.

3. Pendekatan Holistik dengan Pelatihan Keterampilan:

Mengadopsi pendekatan holistik dengan fokus pada peningkatan keterampilan dan pendampingan usaha mikro. 

Program pelatihan keterampilan dan pembangunan usaha mikro diintegrasikan untuk memberikan peluang jangka panjang kepada masyarakat kurang mampu agar dapat mandiri secara ekonomi.

Program pelatihan keterampilan tidak hanya memberikan masyarakat kurang mampu dengan keahlian yang relevan di pasar kerja, tetapi juga mendorong pendirian usaha mandiri. 

Selain itu, dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM dan pelaku ekonomi mikro dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas. 

Hal ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, di mana lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan merasakan manfaatnya.

Contoh pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha mikro:

  • Mengintegrasikan program pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh keterampilan yang diperlukan di pasar kerja.
  • Pembangunan usaha mikro didorong dengan menyediakan akses ke modal dan pembimbingan untuk mendukung pengembangan usaha mandiri di kalangan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dengan implementasi kebijakan redistribusi pendapatan seperti ini, masyarakat dapat mengalami perubahan positif secara signifikan. 

Bukan hanya berkutat pada pemberian bantuan finansial semata, tetapi juga membuka pintu bagi kesetaraan dan kesempatan yang lebih luas, membawa harapan bagi masa depan yang lebih berkeadilan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Lyfe Selengkapnya
Lihat Lyfe Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun