2. Peningkatan Transparansi dan Pengawasan: Pemerintah Daerah harus meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana.
3. Pemangkasan Birokrasi: Pemangkasan birokrasi dan penyederhanaan regulasi akan mempercepat proses penganggaran dan pelaksanaan proyek.
4. Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat memastikan bahwa dana APBD dialokasikan untuk proyek yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
Untuk Provinsi DKI Jakarta, ada beberapa potensi lahan serapan APBD yang perlu dibenahi, antara lain:
1. Pengadaan BRT (Bus Rapid Transit): Memperkuat sistem transportasi publik dengan pengadaan BRT akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan membantu mengurangi kemacetan.
2. Pembenahan Infrastruktur: Perbaikan dan perawatan infrastruktur yang sudah ada, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, akan meningkatkan kualitas hidup warga dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Program Penanggulangan Stunting: Investasi dalam program kesehatan dan gizi untuk anak-anak akan membantu mengurangi angka stunting dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.
Berikut adalah beberapa usulan ke Pemerintah Daerah  untuk meningkatkan efektivitas belanja APBD:
1. Perkuat Transparansi dan Partisipasi Publik:Â Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, libatkan masyarakat untuk memberikan masukan dan memantau penggunaan dana secara transparan.
2. Optimalisasi Teknologi: Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, seperti e-procurement dan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi.
3. Evaluasi Program dan Proyek:Â Lakukan evaluasi berkala terhadap program dan proyek yang telah dilaksanakan untuk menilai kinerja dan dampaknya terhadap masyarakat.
