Kendala Pengelolaan Anggaran: Resapan APBD Masih Tertinggal dari Target

Situasi anggaran di berbagai kabupaten/kota di Indonesia menjadi sorotan pada tanggal 21 Juli 2023, saat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum mencapai tingkat yang diharapkan. 

Data terbaru menunjukkan bahwa realisasi pendapatan kabupaten/kota hanya mencapai 43,21 persen, sementara realisasi belanja berada pada angka 35,41 persen. Angka-angka tersebut mengindikasikan rendahnya resapan APBD dan menimbulkan keprihatinan karena besaran dana yang belum dibelanjakan mencapai Rp 250 triliun (Sumber: Kompas).

Menyikapi kondisi ini, pemerintah pusat tampak khawatir karena realisasi APBD yang rendah bisa berdampak negatif pada berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang tengah berjalan di tingkat daerah. 

Baca juga: Condet Park: Di Balik Keindahan, Kisah Cinta yang Abadi

"Realisasi pendapatan dan belanja yang masih di bawah target adalah sebuah peringatan bagi kita semua. Kita harus segera mengatasi masalah ini agar pembangunan daerah bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya resapan APBD perlu segera diidentifikasi dan diatasi, diantaranya:

1. Tata Kelola Keuangan yang Lemah: Salah satu penyebab utama rendahnya resapan APBD adalah tata kelola keuangan yang belum optimal di daerah. Kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat menyebabkan dana APBD tidak dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

Baca juga: We The Fest 2023: The Strokes Menggebrak Hari Pertama dengan Performa Spektakuler di GBK Senayan

2. Proses Penganggaran yang Lambat: Lambatnya proses penganggaran di daerah menyebabkan banyak proyek atau program yang tertunda atau bahkan dibatalkan. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran.

3. Keterbatasan Kapasitas SDM: Beberapa daerah mungkin mengalami keterbatasan dalam hal kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek atau program dengan baik.

4. Regulasi yang Rumit: Beberapa regulasi pemerintah daerah yang rumit dan berbelit-belit dapat menyulitkan pelaksanaan proyek atau program dengan cepat dan tepat.

Baca juga: Dampak Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap Kesadaran Karyawan dan Integritas Bisnis

Untuk meningkatkan tingkat resapan APBD, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM: Pemerintah Daerah harus meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Pelatihan dan pendidikan terkait pengelolaan keuangan publik perlu diberikan.

2. Peningkatan Transparansi dan Pengawasan: Pemerintah Daerah harus meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana.

3. Pemangkasan Birokrasi: Pemangkasan birokrasi dan penyederhanaan regulasi akan mempercepat proses penganggaran dan pelaksanaan proyek.

4. Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat memastikan bahwa dana APBD dialokasikan untuk proyek yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk Provinsi DKI Jakarta, ada beberapa potensi lahan serapan APBD yang perlu dibenahi, antara lain:

1. Pengadaan BRT (Bus Rapid Transit): Memperkuat sistem transportasi publik dengan pengadaan BRT akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan membantu mengurangi kemacetan.

2. Pembenahan Infrastruktur: Perbaikan dan perawatan infrastruktur yang sudah ada, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, akan meningkatkan kualitas hidup warga dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. Program Penanggulangan Stunting: Investasi dalam program kesehatan dan gizi untuk anak-anak akan membantu mengurangi angka stunting dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

Berikut adalah beberapa usulan ke Pemerintah Daerah  untuk meningkatkan efektivitas belanja APBD:

1. Perkuat Transparansi dan Partisipasi Publik: Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, libatkan masyarakat untuk memberikan masukan dan memantau penggunaan dana secara transparan.

2. Optimalisasi Teknologi: Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, seperti e-procurement dan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi.

3. Evaluasi Program dan Proyek: Lakukan evaluasi berkala terhadap program dan proyek yang telah dilaksanakan untuk menilai kinerja dan dampaknya terhadap masyarakat.

4. Sinergi dengan Swasta dan Lembaga Internasional: Buka pintu kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk mendapatkan investasi dan bantuan teknis dalam proyek strategis.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan APBD dapat dibelanjakan secara efektif dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat bekerja sama mencari solusi guna meningkatkan tingkat resapan APBD. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemangkasan birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

Dengan kerja sama yang baik dan langkah-langkah perbaikan yang tepat, diharapkan realisasi APBD dapat meningkat dan anggaran yang telah disediakan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Masyarakat juga diharapkan akan merasakan manfaat positif dari realisasi anggaran yang lebih optimal.