Besar Tapi Tertekan dan Terancam di Negerinya Sendiri

Kami baru hanya bisa jihad pikiran dan bukan jihad fisik.

Oleh Ibnu Jandi, S.Sos. MM
Tangerang, 21 Juli 2015.

PENDAHULUAN

Isi surat GIDI diantaranya adalah: Oleh karena itu, kami memberitahukan bahwa :

1. Acara membuka lebaran (Idul Fitri –red) tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di Wilayah Kabupaten Tolikara (Karubaga)
2. Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara
3. Dilarang Kaum Muslimat memakai pakain Yilbab (jilbab –red).

BESAR TAPI TERTEKAN DAN TERANCAM DI NEGERINYA SENDIRI.

Besar tapi tertekan dan terancam di negerinya sendiri. Itulah kehidupan Umat Islam di NKRI kita ini. Umat Islam Indonesia Terbesar di Dunia dan diakui dunia tetapi tertekan dan terancam di negerinya sendiri oleh Pemerintahnya sendiri.

Umat muslim di Indonesia agar bertoleransi dengan umat non muslim di NKRI, dan itu sudah dilaksanakan oleh umat muslim di Indonesia. Tetapi sebaliknya, ketika umat muslim melakukan sedikit saja kesalahan atau anarkis, maka aparat Kepolisian dan Densus 88 mengatakan kami sebagai teroris serta memberangus umat muslim. Dicari hingga kelobang semut disiksa dan dan ditembak mati.

Sebaliknya, kalau umat non muslim “Karesten” melakukan kesalahan besar maupun kecil, maka pemerintah kita sibuk memutar balikan fakta “distorsi” membela dan dilindungi habis habisan, dan pelakunyapun tidak mungkin ditangkap apalagi di tembak mati. Dan umat GIDI atau umat Karesten ketika melakukan anarkispun tidak akan mungkin dikatakan TERORIS oleh Pemerintah maupun oleh Polri maupun oleh Densus 88.

KONSTITUSI UUD-RI 1945.
Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

MASALAH MASJID YANG DIBAKAR DI KABUPATEN TOLIKARA TETAPI POLRI DAN DENSUS 88 DIAM.
Kabupaten Tolikara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Papua. Ibukota Kabupaten ini terletak di Karabuga.

Ketika masyarakat Muslim hendak melakukan Salat Idul Fitri yang digelar di Karubaga, ibu kota Tolikara, Papua, pada Jumat pagi, 17 Juli 2015, diwarnai kericuhan, yakni aksi pelemparan oleh ratusan orang ke lokasi ibadah itu. Akibatnya jemaah muslim yang sedang menggelar salat ketakutan dan membubarkan diri.

Juru Bicara Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Rudolf Patrige Renwarin, membenarkan peristiwa itu. Dia menceritakan saat umat muslim menggelar salat takbiran pertama, datang sekelompok orang berteriak melarang pelaksanaan salat. "Massa berteriak melarang salat Id di Tolikara," katanya.

Masyarakat yang sedang melaksanakan salat ketakutan dan membubarkan diri dengan bersembunyi ke kantor Koramil dan pos tentara, tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun, selang sejam kemudian, sekelompok massa melakukan pelemparan ke arah Musala Baitul Mutaqin. Setelah itu massa membakar musala dan sebelas kios serta enam rumah “Data Viva News”.

AKAR PERMASALAHAN
Menurut saya sebagai penulis. Akar permasalahn umat GIDI melakukan anarkis adalah dipicu dari surat selebaran pengurus Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) tertanggal 11 Juli 2015. Lalu setelah kejadian tersebut pemerintahan kita sibuk memutarbalikan fakta “distorsi” untuk membela dan melindungi umat GIDI. Yang ujung ujungnya pasti yang akan disalahkan adalah umat muslim Papua oleh pemerintah, termasuk oleh Polri dan Densus 88. Sebaliknya umat GIDI/Karesten tidak akan mungkin dibilang Teroris oleh Pemerintah oleh Polri dan Densus 88.

Dan mengapa Polri dan Densus 88 seakan-akan diam dan tidak menangkap si pembuat surat tersebut yang isinya sudah jelas-jelas menghina umat muslim, memprovokatif, mengagitasi, melecehkan dan merendahkan serta menistakan umat muslim. Apakah surat GIDI tersebut sebagai bentuk toleransi kepada umat muslim atau sebagai bentuk penghinaan, pelecehan?. Surat tersebut jelas-jelas telah melanggar dan merongrong kewibawaan Konstitusi UUD RI 1945 dan hukumnya wajib di bubarkan.

Sebagai Negara hokum seharusnya pemerintah RI menunjukan kewibawaan hukumnya “Menjaga Kewibawaan Konstitusi” dan bukan malah merendahkan konstitusi itu sendiri. Kalau pejabat Negara atau pejabat Daerah melanggar Konstitusi, sudah pasti hukumannya adalah pidana penjara. Dan kalau yang membuat surat itu adalah Ketua MUI “Majelis Ulama Indonesia” sudah pasti Polri dan Densus 88 memberangus seluruh pengurus MUI. Dan seluruh pengurus MUI bisa dikatakan TERORIS oleh Pemerintah Oleh Polri dan Densus 88.

Kami sebagai umat muslim marah terhadap pengurus GIDI dan umat GIDI yang telah menghina dan merusak sarana prasarana ibadah umat muslim, tetapi kami sesungguhnya lebih marah “lihat masyarakat medsos” terhadap sikap ketidak adilan pemerintah “Baca Presiden - Polri dan Densus 88” yang bersikap dan berperilaku tidak adil terhadap umat muslim di Indoensia.

Kami sebagai umat Muslim terbesar di Indonesia dan terbesar di Dunia, sadar-se sadar sadarnya tidak akan melakukan perlawanan secara anarkis, karena kehidupan umat muslim di Indonesia sesungguhnya sudah tertekan, terancam, oleh perilaku pemerintah dan perilaku Polri serta perilaku Densus 88 yang sering menyiksa, membunuh umat muslim. Dan umat muslin sering diakatan sebagai teroris oleh Polri maupun oleh Densus 88, karena sedikit saja kami melakukan anarkis maka jiwa kami terancam. Seharusnya kami jihad fisik dan bukan jihad pikiran. Sekarang kami baru hanya bisa jihad pikiran.

Kami umat muslim tidak bodoh, walaupun sering dibodoh bodohi.