Pemerintah Sibuk Urus Politik, Saat Petani Semakin Tercekik!

Tidak ada upaya dari Mendag, bagaimana agar harga pupuk subsidi tidak langka dipasaran, harga pupuk tidak melambung tinggi yang membebani modal para petani, dan memastikan standarisasi harga hasil komoditi pertanian.

Dunia agribisnis kita seolah auto pilot, jalan sendiri tanpa ada pengaruh berarti dari keberadaan pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan. Harga komoditi seenaknya dimainkan oleh para mafia dagang, tanpa sekalipun ada intervensi dari Pemerintah untuk menstabilkan harga. Tinggi disaat barang langka, dan murah semurah-murahnya disaat barang membanjiri pasaran.

Yang rugi siapa? Lagi-lagi para petani gang tercekik, karena keegoisan para politisi yang bergabung dipemerintahan.

Belum lagi, pemerintah yang layaknya macan ompong dalam menghadapi para mafia pupuk subsidi. Namanya pupuk subsidi, namun keberadaannya acap kali Ghoib tak kasat mata. Bahkan, Pemerintah seolah tak berupaya sedikitpun mengintervensi harga pupuk non-subsidi yang sangat melambung tinggi. Para petani seolah disuruh beripaya sendiri mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi.

Sampai kapan para petani dibiarkan tercekik, sementara pemerintah lebih sibuk "cawe-cawe" urusan politik 2024 nanti?

Ditengah upaya pemerintah menarik minat kaum milenial dan gen Z agar mau menjadi petani, bukankah "hampanya" peran pemerintah dalam menangani anjloknya harga komoditi hasil pertanian, naik nya harga pupuk dan obat-obatan, serta langkanya pupuk subsidi, menjadi sebuah isu menarik untuk menolak menjadi seorang petani? Belum lagi lahan pertanian yang semakin hari kian berkurang jumlahnya.

Pemerintah terkesan kurang serius membangun ekosistem pertanian kita, apalagi sampai mengembangkannya. Jika pembiaran ini terus dibiarkan, mungkin sebutan sebagai negara Agraris akan lepas dari Indonesia.

Siapa yang mau jadi petani, jika petani kian tercekik, sementara pemerintah lebih fokus pada pesta politik?