Mohon tunggu...
Abdul Jalil
Abdul Jalil Mohon Tunggu... Jurnalis - suka tantangan dan hiburan

hidup itu saling melengkapi,,,semuanya,tanpa terkecuali.

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Soal Tugu Palu Arit di Jalan Tol Madiun, Kenapa Politikus Kita Hobi Ngisruh?

19 Februari 2020   23:52 Diperbarui: 20 Februari 2020   08:37 2314
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Tugu JNK di Tol Madiun | Dok. Jasa Marga

"Bagaimana bisa, tugu itu dimirip-miripkan seperti palu arit?" batin saya.

Dari kontroversi tugu ini, menurut saya yang tidak masuk akal adalah dua tokoh politik yang ngompori, Fadli Zon dan Roy Suryo. Padahal kedua orang itu pasti tahu bahwa orang-orang Indonesia itu sangat sensitif terhadap palu arit. 

Kok yo masih aja dikompori. Saya menganggap itu kesengajaan yang dibuat dengan tujuan politik tertentu.

Roy Suryo itu Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Bersatu II dan politikus Partai Demokrat. 

Sedangkan Fadli Zon adalah anggota DPR RI yang lulusan Program Studi Rusia FIB UI, Master of Science Develomment Studies dari The London School of Economic and Political Science Inggris. Politikus Gerindra ini juga telah bergelar Doktor di Program Studi Sejarah FIB UI.

Dengan melihat latar belakang politik dan pendidikan kedua orang ini tentu mereka lebih tahu seperti apa lambang PKI atau simbol komunis. Kalau saja mereka itu bukan tokoh publik, tentu apa yang mereka utarakan di Twitter ya hanya kicauan tak bermakna. 

Tetapi, mereka ini tokoh yang tutur ucapnya hingga cuitannya di media sosial syarat makna politis. Tentu, statemen yang dikeluarkan akan menjadi referensi, minimal bagi para followernya.

Masak menyebut tugu di jalan tol Madiun itu seperti lambang PKI hanya berdasar pengamatan sekilas dan dikaitkan dengan peristiwa pemberontakan PKI 1948 di Madiun. Apa relevansinya?

Meski ini harapan yang sulit terealisasi. Seharusnya sebagai tokoh publik, mereka ini harus lebih bijak dan mempertimbangkan secara matang pernyataannya. Apalagi yang berkait isu sensitif seperti kebangkitan PKI. Tendensi politiknya lebih besar dibandingkan aspek penyadaran kepada masyarakat.

Dengan kuasa mereka, seharusnya ini ya, mereka kan bisa tabayun atau bertanya kepada empunya terlebih dahulu, yakni PT Jasa Marga atau langsung di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Kalau sulit bertemu karena kesibukan, kan bisa menghubungi para pejabat itu lewat WhatsApp atau telepon. Saya yakin para pejabat di Jasa Marga dan PUPR langsung ngangkat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun