MENGENAL KLAUSUL PILIHAN HUKUM DALAM PERSELISIHAN KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Sebagai konsekuensi dari era globalisasi, hubungan hukum antar masyarakat dunia menjadi terbuka dan mudah sekali, Kontrak Perdata Internasional merupakan salah satu hubungan hukum yang digunakan untuk mempermudah kerjasama diantara mereka, namun terkadang kemudahan dalam kerjasama tersebut seringkali mengalami hambatan apabila terjadi sengketa diantara mereka, misalkan salah satu pihak tidak memenuhi janjinya (prestasinya).apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena perbuatan pihak lainnya yang wanprestasi dapat menuntut kepada lembaga yang berwenang, misalnya pengadilan (Aminah, 2019).
Pilihan hukum dalam kontrak internasional
Hukum Perdata Internasioanal adalah hukum yang mengatur hubungan privat (antar perorangan) yang mengandung unsur asing atau melintasi batas wilayah Negara. Unsur asing atau melintasi batas wilayah Negara tersebut bisa terkait dengan subyek, obyek maupun lokasi pembuatan atau pelaksanaan perbuatan hukum. Terkait dengan subyeknya misalnya hubungan hukum yang dilakukan oleh mereka yang berbeda kewarganegaraannya atau domisilinya, terkait dengan obyeknya yaitu misalnya obyek dari perjanjian tersebut berada di luar negeri, terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan perbuatan hukum misalnya perbuatan hukum tersebut dibuat /dilaksanakan di luar negeri.
Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut para pihak dapat membuat pilihan hukum (pilihan hukumnya atau pilihan forumnya) sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak Perdata Internasional yang memuaskan oleh para pihak yang terlibat di dalam sengketa tersebut
Prinsip-Prinsip Pilihan Hukum Kontrak Dagang Internasional
Masalah pilihan hukum terhadap suatu kontrak internasional adalah masalah klasik dalam hukum kontrak internasional. Masalah pilihan hukum adalah masalah yang tidak mudah. Suatu hukum yang dipilih oleh satu pihak belum tentu diterima oleh pihak lainnya. Kalau pun akhirnya hukum tersebut telah dipilih, bukan berarti tidak ada masalah.
Ada cukup banyak alasan apakah pengadilan akan menerapkan pilihan hukum tersebut atau tidak Doktrin hukum kontrak internasional mengidentifikasikan 3 (tiga) prinsip utama mengenai pilihan hukum dalam hukum kontrak internasional, yaitu: (1) prinsip kebebasan para pihak; (2) prinsip bonafide; dan (3) prinsip real connection. yang penjelasan masing-masingnya adalah sebagai berikut:
- Prinsip Kebebasan
- Para Pihak Dalam menentukan hukum yang akan berlaku terhadap suatu kontrak internasional. Prinsip yang berlaku adalah kesepakatan para pihak yang didasarkan pada kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian atau kesepakatan (party autonomy). Adalah kesepakatan para pihak untuk menerapkan hukum yang akan berlaku terhadap suatu kontrak ini
- Kebebasan para pihak ini tampaknya sudah menjadi prinsip hukum umum.
- Artinya, hampir setiap sistem hukum di dunia, yaitu sistem Common Law, Civil Law, hukum komunis, atau hukum Amerika Latin, atau bahkan sistem hukum agama (Islam, Hindu, Kristen) mengakui eksistensinya. Bahkan, dalam prakteknya, para pelaku bisnis atau pedagang melihat prinsip kebebasan para pihak untuk menetapkan aturan-aturan dagang yang berlaku di antara mereka sebagai suatu prinsip yang telah terkristalisasi. Prinsip inilah yang antara lain melahirkan prinsip atau doktrin lex mercatoria (law merchants atau hukum para pedagang).
- Prinsip Bonafide
- Prinsip bonafide berarti bahwa pilihan hukum tersebut didasarkan pada itikad baik. Tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur kapan suatu tindakan pilihan hukum itu beritikad baik atau buruk. Standar yang mungkin digunakan adalah ketertiban umum. Maksudnya adalah, apakah pilihan hukum para pihak itu akan tercermin ke dalam itikad baik atau buruk.
- Prinsip Real Connection (Koneksi nyata)
Doktrin yang berlaku mengenai prinsip ini yaitu bahwa pilihan hukum yang telah disepakati oleh para pihak harus memiliki hubungan atau kaitan dengan para pihak atau kontrak. Hukum Amerika Serikat menggunakan istilah “a reasonable relation”. Konotasinya sama. yaitu bahwa hukum yang dipilih harus memiliki hubungan yang lebih reasonable (layak) dengan para pihak atau transaksi.
