Ketimpangan Infrastruktur Digital

Kemajuan teknologi yang sangat pesat menjadi musuh yang nyata bagi seluruh negara karena menimbulkan dampak yang menguntungkan atau justru merugikan bagi masyarakat.

Pemerintah Indonesia memiliki visi bahwa tahun 2045 merupakan masa "Indonesia Emas". Tentu harapan itu menjadi angin segar bagi seluruh masyarakat supaya pemerintah dapat mewujudkan harapan tersebut.

Slogan yang berbunyi "Indonesia Emas 2045" justru menjadi bahan ejekan netizen dan dirubah menjadi "Indonesia Cemas" serta "Indonesia Emas 20450". Tentu ejekan itu bukan karena mereka tidak suka kepada pemerintah, tetapi melihat kenyataan yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia.

Teknologi yang saat ini semakin cepat dan efektif untuk berbagi informasi yang seharusnya diterima oleh seluruh rakyat justru mengalami ketimpangan pada daerah terpencil.  Salah satu contohnya adalah tidak meratanya infrastruktur digital yang tersedia.

Salah satu kasus yang menyebabkan ketimpangan infrastruktur digital di Indonesia adalah kasus korupsi pengadaan proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johny G. Plate, ia menjabat sebagai Menkominfo sejak 2019-2023.

Johny G. Plate melakukan korupsi pembangunan tower yang awalnya merupakan proyek strategis nasional untuk membangun infrastruktur jaringan komunikasi yang bertujuan meratakan jaringan internet untuk upaya transformasi digital berbagai daerah yang terpencil dan tertinggal.

Akibat korupsi yang dilakukan oleh Johny G. Plate negara mengalami kerugian sebesar Rp8.032 triliun yang ternyata delapan kali lipat lebih besar dari dugaan awal yang hanya sebesar Rp1 triliun. Selain mengalami kerugian materi, negara juga mengalami kerugian bagi warga karena pembangunan BTS 4G memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah direncanakan.

Dengan adanya kasus korupsi pembangunan proyek BTS 4G menunjukan bahwa adanya celah rawan yang dimanfaatkan oleh sejumlah oknum guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Berkaca dari kasus korupsi ini seharusnya pemerintah memanfaatkan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi pada setiap aspek. Terutama yang berkaitan dengan aspek penyediaan barang dan jasa yang seharusnya merujuk dengan regulasi yang telah ditetapkan dari awal.

Padahal pembangunan infrastruktur digital di wilayah terpencil sangat dibutuhkan karena membawa dampak yang luas seperti meningkatnya akses ke pendidikan, layanan kesehatan, serta memberikan peluang ekonomi masyarakat melalui e-commerce dan  pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah tanpa harus ke kantor atau yang dikenal dengan Work From Home (WFH).

Dengan adanya pemerataan infrastruktur digital memberi sebuah kesempatan untuk pemerintah ketika menyebarkan informasi secara efektif dan efesien serta mendukung pembangunan berbasis data. Investasi untuk pemerataan infrastruktur digital di daerah terpencil bukan hanya berfokus pada layanan internet, tetapi juga memberikan peluang yang setara bagi semua kalangan masyarakat.

Ketika memberikan anggaran untuk pemerataan infrastruktur digital di daerah terpencil, pasti pemerintah mempunyai beberapa faktor guna mengkaji bagaimana kondisi dari geografis daerah tersebut seperti kondisi jalan yang sulit ditempuh dan terbatasnya transportasi yang tersedia. Akibat faktor tersebut dapat dipastikan akan meningkatkan biaya pembangunan.

Selain faktor geografis dan transportasi, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dan merawat infrastruktur digital menjadi perhatian khusus. Ada sebuah cara efesien yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengajak para swasta dan beberapa organisasi yang bukan bagian dari pemerintah yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus yang dibutuhkan.

Efesiensi dalam penggunaan anggaran untuk pemerataan infrastruktur digital seperti menggunakan teknologi yang lebih terjangkau tetapi dengan kualitas yang terjamin. Selain itu, melakukan edukasi kepada masyarakat setempat dengan cara melakukan pelatihan dan pengembangan yang bertujuan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya operasional dan pemeliharaan.

Salah satu contoh dari efesiensi biaya adalah proyek pembangunan Palapa Ring atau dikenal dengan istilah Tol Langit. Palapa Ring merupakan proyek pembangunan jaringan serat optic nasional yang membentang dari Sabang daerah paling barat Indonesia sampai Merauke daerah paling timur Indonesia. Keberhasilan Palapa Ring yaituberhasil menghubungkan daerah-daerah terpencil di Indonesia dengan keunggulan yang memiliki jaringan internet yang berkecepatan sangat tinggi.

Proyek Palapa Ring sampai saat ini masih memiliki tantangan yaitu beberapa masyarakat yang berada di daerah terpencil masih awam terhadap teknologi yang dibawakan oleh Palapa Ring. Tetapi memiliki dampak positif  yang tak bisa diabaikan begitu saja yaitu meningkatnya akses informasi dan layanan yang diberikan.

Tentu pemerataan infrastruktur digital sangat dibutuhkan pada saat ini untuk menunjang literasi digital masyarakat. Tujuan literasi digital membentuk masyarakat berpikir kritis ketika menerima informasi, menambah penguasaan kosa kata baru dari informasi yang baru dibaca dan menambah wawasan dari informasi yang diterima

Literasi digital selain membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif yaitu kurangnya bersosialisasi antar individu, dapat menyebabkan kerusakan saraf mata akibat menatap layer gadget dalam waktu yang lama, dan menerima informasi yang tidak jelas kebenarannya.

Pemerataan infrastruktur digital sudah seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah karena itu merupakan kesejahteraan yang harus diterima seluruh masyarakat walaupun mereka berada di daerah terpencil dengan akses yang sangat sulit untuk ditempuh serta melatih sumber daya manusianya untuk membuat mereka menjadi kompeten.

Efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mengemmbangkan pemerataan infrastruktur digital di daerah terpencil merupakan salah satu cara untuk mempersempit ketimpangan infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Dengan kebijakan yang sesuai diharapkan ketika pemerintah melakukan pembangunan untuk pemerataan infrastruktur digital, pemerintah merangkul semua pihak untuk bekerja sama serta berkelanjutan dalam mengawasi, mengelola, dan melaporkan proyek tersebut jika dirasa ada yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Penulis: Jaga Binkha Taba, Mahasiswa semester 5 Program Studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.