Wacana penggabungan PDIP dengan Koalisi Super sendiri pastinya tidak akan mudah. PDIP yang sudah mengantongi tiket langsung menentukan capres dan cawapresnya kemungkinan besar akan ngotot mendaftarkan capres dan cawapresnya idealnya. Untuk capres, antara Ganjar Pranowo atau Puan Maharani.
Dari sisi Koalisi Super, bergabungnya KIB dengan KKIR pastinya juga harus didahului dengan kesepakatan siapa kandidat capres dan cawapres yang akan diusung. Persyaratan itu yang setidaknya diminta oleh Gerindra, yang menjadi kekuatan kunci di KKIR.
Gerindra sudah lama memutuskan Ketua Umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres. Hal ini tidak dipermasalahkan oleh PKB. Namun, PKB meminta jatah cawapres, untuk Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar.
Golkar juga sudah lama memutuskan Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai capres. Akan tetapi, di internal KIB, belum ada kesepakatan untuk figur capres dan cawapres tersebut, meskipun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Mardiono disebut-sebut tidak mempermasalahkan pencalonan Airlangga Hartarto.
Pembahasan soal capres-cawapres ini jelas harus dibicarakan lebih awal sebelum Koalisi Super resmi dideklarasikan. Jika tidak, perjalanan koalisi baru ini akan banyak menemui kendala.
Sudah ada contohnya. Apa yang terjadi di KKIR, misalnya. Gerindra ngotot mengajukan Prabowo Subianto, tetapi tidak legowo menduetkannya dengan Muhainin Iskandar. Itu yang membuat Cak Imin terus bermanuver, termasuk dengan mendekati Golkar dan KIB.
