Andika Perkasa Bisa Menjadi Penentu Gagalnya Koalisi Perubahan

DEKLARASI Koalisi Perubahan masih di awang-awang. Itu diksi yang banyak beredar sebagai respon atas belum terbentuknya juga koalisi dari NasDem, Demokrat dan PKS tersebut. Keberadaan poros kemitraan dari ketiga partai itu pun kembali menjadi tanda tanya besar menyusul kuatnya indikasi Surya Paloh dkk akan mengusung Andika Perkasa sebagai pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa sudah sejak lama dilirik NasDem untuk dijadikan bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024. Nama ketiganya yang mencuat dan menjadi pilihan dari fungsionaris dan kader dari partai besutan Surya Paloh itu di daerah-daerah, dan direkomendasikan ke tingkat pusat.

Setelah diumumkan menjadi tiga sosok bacapres NasDem pada pertengahan tahun, nama Anies yang dinyatakan terpilih sebagai "petarung" NasDem di kerja besar demokrasi rakyat di 2024 tersebut.

Diterakannya nama Ganjar Pranowo menjadi satu di antara tiga bacapres NasDem kemudian sempat menimbulkan kegaduhan dari protes para petinggi, elit maupun kader PDIP. Maklum, Ganjar salah satu kader terbaik PDIP, dan namanya terus melambung dalam berbagai hasil lembaga survei, bahkan mendominasi urutan teratas. PDIP tidak rela kadernya dibawa-bawa dalam pilihan NasDem.

Itu berbeda dengan Anies dan Andika Perkasa yang sama-sama bukan orang partai. Namun, pengusungan bukan orang partai sebagai bacapres oleh partai diperbolehkan, walau dalam persfektif demokrasi mestinya partai mengusung figur dari kalangan internal.

NasDem tidak berhenti dengan hanya mengusung Anies. Ada kecenderungan jika mereka juga siap menempatkan Andika Perkasa sebagai pendamping Anies. Sebuah kecenderungan yang bisa memicu potensi kegagalan pembentukan Koalisi Perubahan.

Boleh jadi sikap NasDem dengan mendeklarasikan Anies sebagai bacapres dan kemungkinan Andika Perkasa sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) lebih awal dibanding dua partai pengusung Koalisi Perubahan lainnya karena sikap jemawa mereka sebagai partai yang perolehan suaranya lebih tinggi.

Pada Pemilu 2019, NasDem di urutan kelima dengan perolehan suara 9,05%, di atas PKS yang berada di urutan keenam dengan 8,21% dan Demokrat di urutan tujuh dengan 7,77%. Mungkin atas dasar itu NasDem merasa menjadi pemimpin dalam wacana pembentukan Koalisi Perubahan.

Jelas, sikap jemawa NasDem ini menimbulkan ketersinggungan kubu PKS dan Demokrat. Di luar konteks sebagai sama-sama partai non parlemen, PKS dan Demokrat merasa jika dalam wacana pembentukan Koalisi Perubahan tersebut kedudukan mereka setara dengan NasDem.

Atas dasar memegang teguh prinsip "equal partnership" atau kebersamaan dalam kemitraan tersebut PKS dan Demokrat terus memperjuangkan figur ideal masing-masing dalam bursa bacawapres dari Anies Baswedan. PKS mengusulkan Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heryawan (Aher), sementara Demokrat ngotot mendesak agar ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang terpilih.

Disebut-sebut jika nama Aher dan AHY ini yang terus digodok oleh tim kecil dari ketiga partai, NasDem, PKS dan Demokrat. Akan tetapi, sulit dipungkiri jika Anies tampaknya kurang memperhitungkan keduanya. Anies, yang diberi mandat untuk menentukan calon pendampingnya, cenderung memilih Andika Perkasa.

Adanya potensi kengototan NasDem untuk memberi peluang Andika Perkasa sebagai pendamping Anies inilah yang bisa memengaruhi pembentukan Koalisi Perubahan. PKS dan Demokrat mungkin menghormati keputusan NasDem, akan tetapi bukan berarti mereka legowo menerimanya. PKS atau Demokrat bisa memalingkan hatinya.

Demokrat juga bisa memberi bukti tentang tingginya tingkat keterpilihan duet Anies-AHY dari hasil berbagai lembaga survei. Elektabilitas Anies-AHY konsisten berada di urutan tiga besar pada capres-cawapres hampir setahun terakhir. Bahkan lebih baik dari elektabilitas kombinasi Anies-Andika Perkasa.

Tingginya tingkat keterpilihan kombinasi Anies-AHY ini tentunya juga karena terdorong oleh cukup masifnya safari politik dan sosialisasi yang dilakukan oleh AHY. Berbeda dengan Andika Perkasa, yang belum belum melakukan apa-apa karena kedudukannya sebagai Panglima TNI. Andika Perkasa diyakini akan melejit pasca resmi pensiun sebagai prajurit TNI, efektif sejak 1 Januari 2023, di mana kemudian ia akan menentukan sikapnya. Siap atau tidak masuk bursa capres dan cawapres.

Andika Perkasa banyak memperoleh dukungan untuk maju, dengan kemungkinan besar dipinang NasDem untuk menjadi pendamping Anies Baswedan. Jika itu yang terjadi, jelas akan menambah rumit rencana terbentuknya Koalisi Perubahan, setidaknya memperuncing "pertentangan" NasDem dengan PKS dan Demokrat.

Dalam konteks itu, pertemuan antara antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al-Jufri, pada Rabu (21/12) malam di Cikeas, tidak terlepas dari kemelut yang terjadi di seputar rencana pembentukan Koalisi Perubahan dan sikap NasDem yang terkesan berpotensi memprioritaskan Andika Perkasa...