Mohon tunggu...
Jafier Viola
Jafier Viola Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Politik

Seseorang yang mau mencoba hal baru, dan tidak berhenti belajar karena sejatinya ilmu tidak berat untuk dibawa ke mana pun.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Partai Politik dan Tantangan Parliamentary Threshold: Studi Kasus Refleksi Pemilu Tahun 2024 di Indonesia

17 Juni 2024   21:50 Diperbarui: 20 Juni 2024   22:46 171
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Humas MKRI. (2023). Ambang Batas Parlemen untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

MU’MIN, M. S., & SANUSI. (2020). IMPLIKASI AMBANG BATAS PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP KURSI PARLEMEN. JURNAL HUKUM RESPONSIF VOL. 11, NO. 1, FEBRUARI 2020.

Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta.

Perludem. (2024, Maret 25). Tak Lolos Ambang Batas Parlemen, Ke Mana Larinya Suara PPP? Begini Analisis Perludem. Diambil kembali dari https://perludem.org/2024/03/25/tak-lolos-ambang-batas-parlemen-ke-mana-larinya-suara-ppp-begini-analisis-perludem/#:~:text=Berdasarkan%20rekapitulasi%20hasil%20pemilu%20yang,jumlah%20suara%205.878.777%20suara.

Putri, V. I., Ayuningtyas, V., Mariyam, Y. S., & Syahida, L. S. (2023). Pelanggaran Hak Kedaulatan bagi Rakyat Secara Sistematis dalam Parliamentary Threshold pada Pemilu di Indonesia. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosia Volume 5 Number 1 E-ISSN: 2686-4819P-ISSN: 2686-1607, 673-680.

Taufiqurrohman, M. M. (2021). Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik Vol.12, No. 1, 2021doi: 10.14710/politika.12.1.2021, 128-143.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun