Mohon tunggu...
Jademan
Jademan Mohon Tunggu... -

mahasiswa

Selanjutnya

Tutup

Politik

Penyelewengan Bea Perjalanan Dinas di KBRI Mexico City dan Kebiasaanya Membuat Nota-nota Bodong

14 Juni 2012   05:46 Diperbarui: 25 Juni 2015   04:00 313
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Nama saya FIK saya WNI berdomisili di Mexico City, Mexico. Saya tergelitik dengan pernyataan Kementrian Pendayagunaan Aparatur negara yang berkaitan dengan kebijakan penghematan/pengetatan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri. Suatu hal yang lucu karena di KBRI Meksiko bea Perjalanan Dinas bisa digelembungkan dan di manipulasi dengan mudah

Saya bekerja di KBRI Meksikositi, maret 2003 - 2012 sebagai staf lokal. Dalam satu tahun terakhir (sepanjang 2011) saya dengan mata kepala sendiri melihat penggelembungan jumlah hari perjalanan dínas atasan-atasan saya (diplomat Deplu RI), dalam sistem kami dinamakan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dengan honor sebesar $315,-(perhari utk Dubes), $280,-USD (perhari untuk diplomat) dan $224,-USD (untuk staf lokal). MODUS Operasinya adalah apabila kegiatan yang hanya berlangsung 1(satu) hari, SPPD/honor yang diberikan adalah 3(tiga hari), Jalan dinas 3(tiga) hari tetapi honor SPPD yang diberikan 5(lima) hari. Dan sebagainya dan seterusnya.

Perilaku atasan2 kami ini pertama kali saya temui ketika saya membuat surat konsolidasi kegiatan KBRI yang membutuhkan tandatangan atasan saya sebagai Kabid, Atasan tersebut menolak untuk menandatangani surat tersebut dan menginstruksikan agar surat tersebut ditandatangani diplomat lain dan beliau menjelaskan bahwa atas perintah Duta Besar dari tanggal X sampai Y beliau tidak bisa absen dan menandatangai dokumen apapun, saya pun menanyakan kejanggalan tersebut ke rekan staf Lokas administrasi(Admin). Rekan tersebut menjelaskan bahwa atasan saya saat itu sedang dalam hitungan SPPD, sehingga dalam manifes KBRI, atasan saya harus seolah-olah sedang diluar kota melakukan Jal Dis. Menurut rekan admin tersebut, praktik penggelembungan ini menjadi hal yang lumrah sepanjang 2011.

MASALAHNYA ADALAH, pada akhir 2011 saya dipaksa untuk melakukan hal tersebut, pada sebuah kegiatan di negara bagian Guanajuato, kegiatan promo Indonesia tersebut bersifat pulang pergi menginap 1 malam sehingga secara total adalah 2(dua) hari Jalan Dinas, TETAPI ketika menerima honor jalan dinas saya diberi 3(tiga) hari. Pada saat itu saya menolak dan hanya mengambil honor 2(dua) hari sebagaimana mestinya. Saya menanyakan ke rekan bagian admin, rekan tersebut menceritakan bahwa atasan saya diberi honor 3(tiga) hari Jalan Dinas oleh Dubes, jadi saya mau nggak mau harus menerima seperti atasan saya karena kegiatannya sama dan jalan dinasnya bebarengan. SATUMINGGU kemudian saya dipanggil oleh Kabid Admin/BPKRT (Bendaharawan dan penata Kerumahtanggaan Perwakilan). Saya dipaksa menerima honor 3(tiga) hari, saya jelaskan bahwa Jaldis saya hanya 2(dua) hari dan semua pengeluaran sampingan(bea bensin, tol dan pendukung kegiatan) telah dibayar kantor secara terpisah, kenapa saya masih menerima 1 (satu) hari tambahan, tetapi Bpk. BPKRT malah marah sembari berkata bahwa Pak Duta Besar bilang kalo dapatnya 3(tiga) hari pokoknya harus diterima. Saya pun terpaksa menandatangani dan menerima uang yang bukan hak saya tersebut.

Memang selama sembilan tahun bekerja di KBRI, bukan pertamakali saya melihat penyelewengan penyelewengan di administrasi KBRI, dari nota2 bodong, nota yang digelembungkan, tapi baru kali ini saya dipaksa untuk melakukan hal-hal yang mungkin biasa bagi diplomat deplu RI, dan semenjak kedatangan Dubes baru tahun lalu yang juga dari Deplu, praktik-praktik semacam ini menjadi biasa. Belum lagi dengan pengadaan Brosur dan alat promosi yang biasa dicetak disini (diMeksiko- tentu dengan estándar kualitas Kemlu dan Kembudpar dengan bea cetak yang kurang lebih sama) satu tahun terakhir ini harus dicetak di Indonesia sehingga terjadi pemborosan sebesar USD4000,- -- USD9000,- untuk biaya pengiriman (10(sepuluh) ribu) Brosur dari Jakarta ke Mexico City

SAYA MOHON KEPADA MENPAN, DEPLU, DEPKEU untuk dapat lebih mengontrol yang demikian, karena ada 130 perwakilan (KBRI/KONJEN) diseluruh dunia dan letaknya jauhhhh. dari Jakarta, jangan hanya mengirim auditor yang bisa disogok dengan tarian striptease atau bolpen montblanc saja, kirim auditor yang memiliki integritas tinggi!!!

Untuk Tanah Air yang lebih Baik
Salam

FIK
Mexico City, Mei 2012
Keterangan file Attach:
Nota Pengadaan Tas ekologis(BOLSAS ECOLOGICAS IMPRESAS POR AMBOS LADOS) tersebut fiktif, mohon di chek/periksa alamatnya yang juga fiktif, pada total kedua nota tersebut KBRI melakukan pengadaan tas sebanyak 6000(enam ribu) unit tas,
pada kenyataannya KBRI hanya membeli 5000(lima ribu) tas, sehingga terjadi penggelembungan (1000 tas x $15,-MXN = $15.000,-MXN) atau sekitar 10-an (SEPULUHAN)JUTA RUPIAH
NAMA DAN ALAMAT pada nota tersebut adalah FIKTIF,
Saya yang bertanggung jawab atas pembelian tas tersebut (sebagai ast. fungsi SOSBUD) pada saat itu, memang hanya membeli 5000(lima ribu) unit tas

SEDEMIKIAN MUDAHNYA BIKIN LAPORAN KEUANGAN BOONG BOONGAN KE JAKARTA, DAN SEKALI LAGI KARENA KBRInya JAUH DARI JAKARTA, SEDEMIKIAN AMAN MENGGELEMBUNGKAN NOTA PERJALANAN DINAS DAN BIKIN NOTA NOTA FIKTIF MACAM INI

bagi yg tidak bisa lihat attachment-file terlampir, sebagian bukti2 penyelewengan dapat dilihat pada pranala berikut:

http://s1061.beta.photobucket.com/us...exico/library/

berikut disampaikan pula alasan utama/pemicu awal terjadinya pengunduran diri lokal staf secara masal di KBRI mexico
mungkin kami semua merasa batas kezaliman ini terasa pada pertengahan oktober 2011(kasus supiani ismail TKI asal jember), ketika kami mendengar keluhan dari rekan staf lokal di seksi konsular bahwa ada TKI/WNI yang dianiaya di mexico city dan telah berbulanbulan meminta pertolongan dan perlindungan kepada Dubes dan KBRI......... tetapi dubes dan KBRI (diplomat2 RI ) cuek bebek(konon TKI tersebut sudah memohon kepada KBRI sejak pertengahan tahun/ bulan mei baik lewat jasa pesan lisan kepada diplomat RI maupun surat tulis tangan yang ditujukan K KBRI)
pada saat itu juga kami meminta rekan konsuler untuk memberi akses data kasus, dari sini kami mendapat nomor telpon dan kopian surat TKI Supiani tersebut, kami melakukan penyelidikan(ats nama pribadi BUKAN KBRI karena KBRI tidak akan memberi otorisasi dan diplomat2nya memang cuek abis ama Ibu Supiani tersebut)... dan ternyata benar menurut investigasi kami dengan mewawancarai org2 sekitar dan saksi saksi serta mewawancarai Ibu Supiani (terekamdengan kamera handphone)..semua benar Ibu supaini dianiaya oleh majikannya& telah meminta bantuan ke KBRI akan tetapi KBRI+Dubes cuek abiss
kami pun mengirimkan surat(email beserta kopi video dan bukti2) meminta [pertolongan kepada instansi2 di Meksiko, di negara asal majikan dan juga media media di indonesia, LSM serta badan perlindungan WNI di KemluRI... semua tidak ada tanggapan kecuali dari Migrant care Indonesia (mbak Anis hidayah) serta kemlu negara asal majikan... dan berkat tekanan kemlu negara asal majikan dan Migrant care.. Ibu supiani pun dapat diantar ke KBRI... dan sungguh kami semua staf lokal melihat betapa PASIF-nya dubes dan KBRI
sekali lagi berkat migrant care dan kemlu negara majikan supiani... Ibu supiani dapat dipulangkan,,,sekali lagi DUBES pasiff sekali dan itu merupakan titik terendah kehilangan rasa hormat kami kepada dubes dan diplomat2KBRI
Konon dari peristiwa ini Dubes dan KBRI mendapat teguran dari Itjend Deplu karena dianggap lalai menangani kasus WNI... dan gara gara surat teguran tersebut, Dubes menjadi tidak suka kepada kami(terutama saya) karena kamilah yang mengangkat ke permukaan kasus TKI(supiani sehingga supiani bisa ditolong) (surat teguran dan kebencian dubes tersebut kami ketahui dari cerita salah satu diplomat kepada kami), dari sini pula kami tahu bahwa DUBES tidak berniat menanggapi TKI SUpiani- karena kasus ini terjadi di Mex City(sama kota dgn KBRI).. jadi tidak ada SPPD/uang jalannya...beda dengan kasus2 TKI bewrmasalah di negara bagian lain di mexico yg langsung ditangani KBRI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(( KBRI selalu memiliki anggaran untuk membantu memulangkan TKI2 bermasalah ke tanah air SELALU bahkan bebrapa kasus disini TKInya sampai dianter pulang oleh petugas kbri..... bila KBRI kurang beaya tinggal minta ABT (anggaran biaya tambahan ) ke Jakarta dan semua beres//// makanya saya sebel kemarin baca koran tempo -edisi IPAD rabu 13 juni 2012- tentang TKI di suriah yg dibiarkan mati.. malah ditodong rp40 juta ama oknum KBRI......huh dasar maling ))
walhasil pada bulan februari 2012 ketika perpanjangan kontrak saya di pecat ( we wanna let you go)diberi syarat2 tertentu untk dapat melanjutkan kontrak serta di kata2in secara kasar oleh dewan kepegawaian (kumpulan diplomat2 KBRImexico).. sehingga harga diri kami pun mengatakan TIDAK akan melanjutkan kontrak,, anehnya beberapa hari kemudian (mungkin karena saya tanggapi gertakan ancaman dipecat tersebut dan saya tidk masalah keluar dari KBRI // beberapa diplomat dan atasan saya meminta saya memikirkan kembali keputusan saya utk tidak bekerja di KBRI/// saat itu saya bingung.. "loh katanya dipecat kok sayaditahan tahan tidak boleh keluar???

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun