Hal ini sebenarnya membenarkan data yang ditampilkan oleh Zaky mengenai besaran nilai anggaran R&D Indonesia walaupun ada perbedaan tahun yang ditampilkan. Kecilnya anggaran R&D Indonesia tentunya sudah disadari oleh pemerintah termasuk presiden Jokowi. Tapi, meningkatkan anggaran R&D tidaklah menjadi penjamin peningkatan kualitas R&D kita.
Presiden Jokowi bahkan sudah menyampaikan kekecewaannya tahun lalu melihat performa penelitian di Indonesia. Anggaran yang sudah disalurkan pemerintah masih belum bisa memberikan dampak maksimal.
Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah dana R&D yang disalurkan tersebar ke begitu banyak lembaga yang mempersulit koordinasi dan kontrol hasil penelitian yang diharapkan. Oleh karena itu pemerintah berencana untuk menyalurkan dana untuk program pengembangan SDM melalui satu kementerian atau lembaga untuk memudahkan proses pelaksanaan dan pengontrolan program tsb.
Pemanfaatan anggaran sebenarnya merupakan salah satu isu yang wajib menjadi perhatian pemerintah. Kementerian dan lembaga pengelola anggaran R&D haruslah bisa memanfaatkan anggaran dialokasikan secara tepat.
Sebagai contoh, hal nyata yang dialami mayoritas dosen adalah kesulitan untuk mengakses database jurnal elektronik internasional yang diperlukan untuk penulisan literature review. Sangat sullit untuk bisa mengikuti perkembangan tren teknologi dan penelitian terbaru tanpa akses basis data jurnal elektronik internasional. Â Â
Mahalnya biaya berlangganan akses basis data jurnal internasional elektronik masih menjadi kendala utama. Kemenristekdikti sudah berusaha membantu menyelesaikan masalah ini melalui menyediakan akses gratis E-journal untuk dosen melalui situ simlitabnas ristekdikti. Sayangnya, hanya Ebsco, Proquest dan Cengage yang tersedia.
Situs basis data lengkap seperti web of science, science direct dan compendex yang sangat bermanfaat untuk dosen khususnya di bidang teknologi masih belum tersedia. Dengan demikian, percuma anggaran R&D ditingkatkan tanpa peningkatan pemanfaatan anggaran yang ada.
Sampai saat ini pemerintah masih menjadi sumber dana utama R&D di Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di negara-negara maju. Sehingga, kontribusi pihak swasta seperti Bukalapak tentunya akan sangat juga membantu perkembangan R&D Indonesia.
Seperti Samsung dan Hyundai yang terus mendorong R&D korsel secara masif, tentunya suatu saat nanti kita harapkan pihak swasta bisa memberikan kontribusi anggaran yang melebihi anggaran yang disediakan pemerintah seperti yang telah berlangsung di negara-negara maju.
Kritik untuk pemerintah tentunya merupakan hal positif yang dapat membantu kemajuan bangsa tetapi kontribusi nyata akan jauh lebih bermanfaat. Bukalapak sendiri sudah mendirikan pusat R&D di Bandung yang akan mendorong kemajuan inovasi bangsa. Sehingga, netizen juga harus bisa mendukung bertumbuhnya perusahaan milik anak bangsa yang bisa turut membantu memajukan R&D Indonesia bukannya dengan menyebarkan tagar uninstall bukalapak yang justru akan merugikan jutaan UMKM Bukalapak.
Tagar uninstall Jokowi juga belum tentu menyelesaikan masalah karena ada begitu banyak pihak terkait baik swasta maupun pemerintah yang harus saling mendukung untuk mencapai perkembangan riset di Indonesia dan siapapun presidennya tetap membutuhkan dukungan masyarakat untuk mewujudkannya.
