Mengapa?
Jawaban nya sangat simple sekali. Alasan bisa saja terus dicari-cari. Padahal masalah yang sebenarnya adalah beberapa hutang swasta Indonesia jatuh tempo di tahun 2013.
Silahkan cari tahu, mengapa Bank Mutiara, Merpati Nusantara Airlines, beberapa perusahaan yang dipegang para politisi Indonesia memerlukan Bailout dari Pemerintah Indonesia?
Apakah perusahaan-perusahaan ini harus menunda, atau harus direkonsolidasi utang-utangnya, dalam istilah awamnya kicked cans down the road again?
Mengapa Menteri Keuangan dijadikan Gubernur BI?
Mengapa Indonesia masih terus mengimport Uang Rupiah?
Bagi pembaca yang budiman, silahkan riset sendiri untuk menjawab pertanyaan diatas. Jika saya menjelaskan secara detail, nanti anda akan tertidur atau mungkin akan masuk rumah sakit jiwa, atau masuk kubur.
Jawaban yang simple adalah Infrastruktur. Infrastruktur Informasi Superhighway, storage system, cloud system, security system yang Modern. Pengalaman saya mengenai proyek Palapa, yes….. Palapa adalah demikian, memudahkan transaksi baik antara depatemen, intra depatemen, dengan rekanan-rekanannya, komunikasi yang cepat dan tepat.
Proyek Palapa adalah mengurangi cash tramsaksi khususnya dalam departemen, dan pemerintahan, mulai dari pembayaran gaji pegawai, guru, dan rekanan diseluruh Indonesia. Sehingga peredaran uang Tunai bisa diawasi, dan dikendalikan. Yang paling penting sector perbankan khususnya BUMN bank, bisa dengan mudah melakukan transaksi intra-bank, antar bank, seperti yang dilakukan bank BNI 46, dan Bank BCA sebagai bank pelopor electronik transaksi.
Jadi Infrastruktur itu jawaban yang simplenya.
Lalu pasti ada yang bertanya mengapa tidak terlaksana dengan baik?
Oleh sebab itu akhirnya Orde Baru di runtuhkan dengan Hormat. Karena Gagal, membuat Badan Khusus yang Bergerak Above Politics, Nepotisme, Korupsi, dan SARA. Seperti China, Jepang, Taiwan, Korsel sekarang ini mengikuti gaya Amerika Serikat. Dimana Presiden, Perdana Menteri, atau para politikus, dan neoliberalisme investor, tidak dapat menyentuhnya. Badan Khususnya bisa terlihat dari kebijaksanaan pemerintah tidak bisa mempengaruhi Badan Khususnya.