Kebijakan Hilirisasi Nikel, Pro Rakyat atau Malah Merugikan Indonesia?

Pertama, Pandu Sjahrir, keponakan Luhut Panjaitan, Menteri Investasi dan Maritim yang terbilang getol dalam mewujudkan kebijakan hilirisasi nikel ini. Kedua, Garibaldi Thohir, saudara kandung Erick Thohir, Menteri BUMN yang namanya sempat digadang-gadang sebagai Capres atau Cawapres.

Kekuasaan sepertinya selalu punya cara untuk memoles kebijakan agar terlihat baik. Padahal banyak hal yang rakyat tidak tahu. Rezim pemerintah dengan lingkaran kekuasaannya terkesan melahirkan kebijakan yang pro rakyat, ternyata di balik itu sepertinya ada kepentingan tersembunyi untuk keuntungan sekelompok orang, para pebisnis yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai oposisi pemerintahan memberi catatan penting mengenai kebijakan pemerintah hari ini yang ia anggap terkesan ugal-ugalan. Bagi AHY pemerintah cenderung abai terhadap rakyat. Kemajuan sebuah negara dan kesejahteraan masyarakat sama pentingnya, untuk itu AHY menolak jika kepentingan rakyat dikorbankan dengan alasan kemajuan negara. 

Relevansi pernyataan AHY ini bisa kita rasakan dalam kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi nikel yang pro pebisnis, pro kemajuan, tapi cenderung tidak pro rakyat. Kita tidak tahu pasti soal surplus pendapatan negara yang didapat, apakah benar-benar dialokasikan untuk kepentingan rakyat banyak. Atau hanya korporat dan pebisnis saja yang diuntungkan.

Terlebih lagi, kebijakan perdagangan Indonesia dalam proyek nikel terkesan dikuasai oleh Tiongkok. Indonesia seakan mengabaikan prinsip politik luar negeri yang berimbang. Seharusnya pemerintah dalam kebijakan perdagangan luar negeri harus lebih fair dan membuka kesempatan bagi semua negara dan bisnis dalam investasi. Lalu memilih pihak mana yang paling mampu menawarkan kerjasama bisnis yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Dorongan Uni Eropa yang menuntut larangan ekspor nikel mentah Indonesia di WTO harusnya diimbangi dengan tawaran kerjasama pengolahan nikel bagi anggota WTO lainnya secara fair dan kompetitif. Dengan ini Indonesia akan berhasil menciptakan keseimbangan pasokan energi dunia bagi negara manapun, sehingga tidak terkesan memihak, tanpa membatalkan rencana hilirisasi nikel.

Kita tentu berharap, di kontestasi politik elektoral 2024 akan melahirkan pemimpin yang membawa Indonesia menuju perubahan. Sejauh ini, AHY dan Partai Demokrat paling konsisten dalam menyuarakan gagasan perubahan. 

Dalam kebijakan luar negeri, AHY juga menyampaikan tentang bagaimana menciptakan keseimbangan dunia, menyelesaikan masalah-masalah krusial di dunia seperti masalah pasokan energi dan menegaskan posisi Indonesia yang netral dan berimbang dalam konstelasi politik global. 

Kebijakan luar negeri Indonesia sepatutnya harus sejalan dengan amanat pendiri bangsa, sesuai dengan konstitusi negara yang berlandaskan politik bebas-aktif. Bukan kebijakan luar negeri--baik politik maupun ekonomi--yang terkesan condong ke satu negara saja, yang malah memperuncing ketegangan global di tengah kondisi geopolitik dunia yang tak menentu.