Hal tersebut dilakukan agar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat daerah dapat diketahui oleh pemerintah pusat, khususnya DPR RI. Sebagai jembatan penghubung, maka masalah-masalah yang terjadi di tingkat daerah dapat secepat mungkin diselesaikan dengan pembuatan kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan masalah tersebut.Â
DPD RI juga dapat memperjuangkan dan berkoordinasi dalam pembuatan kebijakan publik agar kebijakan yang disusun tidak hanya berlaku bagi satu daerah. Tetapi kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh daerah di Indonesia. Dengan perannya sebagai penyampai aspirasi dan jembatan penghubung, maka DPD RI merupakan lembaga yang membuat otonomi daerah menjadi lebih terlihat.Â
Sebagaimana dikemukakan oleh Fernandez bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
DPD RI Merupakan Representasi Dari Sebuah Daerah Â
Sebagaimana  yang tertulis dalam pasal 22 C ayat 2 yang bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dari pasal yang disebutkan dapat diketahui bahwa DPD RI merupakan lembaga perwakilan yang berasal dari setiap provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana dikemukakan dalam pasal 22 C ayat 1 yang berisi "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum".
DPD RI dapat dikatakan sebagai representasi dari otonomi daerah yang selama ini sedang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat dalam pasal 22 D ayat 1,2 dan 3 yang menjelaskan bahwa DPD RI dapat mengajukan, membahas rancangan dan mengawasi rancangan undang-undang otonomi daerah. Dari pasal 22 C dan D dapat diketahui bahwa DPD RI merupakan lembaga dewan yang mewakili daerah pada setiap provinsi serta memiliki tugas dalam pembuatan kebijakan dan aturan-aturan untuk mengurangi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada daerah tempat anggota DPR tersebut terpilih. Sebagai lembaga yang mewakili aspirasi pada masyarakat di daerah, menjadikan DPD RI sebagai garda terdepan dalam pengembangan program otonomi daerah serta memajukan daerah. Hal tersebut disebabkan DPD RI memiliki wewenang dalam memberikan pertimbangan kepada DPR RI.
Dengan wewenang yang dimiliki oleh DPD RI dalam melakukan komunikasi dengan DPR RI, khususnya mengenai pengembangan suatu daerah. Dari komunikasi yang dilakukan oleh DPD RI dengan DPR RI, maka melahirkan prinsip Check and Balances. Check and Balances tersebut timbul dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh DPR RI belum tentu sesuai dengan permasalahan pada suatu daerah. Untuk mengatasi kebijakan yang kurang tepat, maka DPD RI hadir sebagai lembaga yang mampu memberikan saran serta kritik terhadap kebijakan yang telah disusun DPR RI.Â
Dengan hadirnya saran atau kritik dari DPD RI membuat DPR RI Kembali mempertimbangkan mengenai kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan kamus hukum Black's Law Dictionary, Check and Balances diartikan sebagai "arrangement of governmental powers whereby powers of one governmental branch check or balance those Of Other brances" .Â
Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa checks and balances merupakan suatu bentuk pengawasan kekuasaan dan penyeimbangan yang dilakukan oleh satu cabang pada cabang kekuasaan lainnya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa DPD RI memiliki peran sebagai lembaga pengawas kebijakan DPR RI.Â
Dengan check and balances maka kekuasaan otoriter yang dilakukan oleh satu lembaga dapat terhindarkan. DPD RI yang membuat DPR RI tidak berbuat dan membuat kebijakan sesuai dengan keinginannya atau hanya berfokus pada daerah tertentu. Dengan adanya DPD RI menyebabkan lahirnya kebijakan-kebijakan daerah yang bersifat publik.