Melihat Dampak Pandemi Covid-19 pada APBD Kabupaten Jepara

Lalu ada alokasi APBD untuk dana parpol yang pada masa pandemi ini anggaranya tetap jumlahnya dan sama sekali tidak berubah meskipun pada masa pandemi ini. Kemudian, dikabarkan bahwa APBD Jepara hampir setengah atau sekitar 43% dari jumlah keseluruhannya digunakan untuk menggaji pegawainya. Terkait gaji pegawai, Diyar Susanto sebagai kepala BKD mengatakan bahwa kenyataanya memang seperti itu, kebutuhan untuk belanja pegawai memang sangat tinggi. 

Dia juga mengatakan walaupun biaya yang dikeluarkan untuk pegawai sangat besar. Jumlah dan pengaturan pengeluarannya tetap sesuai dengan peraturan pemerintah. Pada masa pandemi, juga ada satu proyek yang terhenti, yaitu pembangunan dan relokasi puskesmas di Kecamatan Pecangaan. Tahun 2020 dikabarkan pembangunan gedung puskesmas pecangaan harus tertunda akibat pandemi dan direncanaakan akan dijalankan kembali pada tahun 2021 ini.

Oleh banyak pihak, Pemerintah Kabupaten Jepara dinilai lambat dan tidak responsif dalam penanganan kasus corona di wilayahnya. Apa yang diusahakan dan dilaksanakan oleh pihak pemkab dirasa masih kurang maksimal. Seperti yang ditemui Sutrisno, beliau menemukan bahwa pada pabrik-pabrik yang ada di Jepara, sebagian besar belum menerapkan protokol kesehatan yang ada, seperti menjaga jarak agar virus corona tidak mudah menyebar. Sutrisno menyebutkan bahwa regulasi mengenai penanganan virus corona belum dilaksanakan dengan maksimal, sehingga pemkab mau tidak mau harus segera mengambil tindakan. 

Jangan sampai ada kasus misalnya hingga menninggal baru pemerintah mengambil tindakan.  Kasus seperti ini banyak ditemukan di Jepara dimana banyak masyarakatnya yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Kemudian juga dikabarakan bahwa anggaran yang sebelumnya dianggarkan untuk menghadapi pandemi di Jepara tidak terserap maksimal. Terdapat sisa anggaran sebanyak 48 miliar atau sekitar 23,6% dari keseluruhan anggaran untuk penanganan pandemi di Jepara. Juga nampaknya, dampak pandemi corona di Jepara berpengaruh pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian berpengaruh pada APBD Jepara tahun 2021. Jumlahnya turun menjadi 2,075 triliun atau turun sekitar 4 triliun dari tahun sebelumnya.

Dari penjelasan fakta-fakta diatas tadi ada beberapa hal terkait APBD Jepara yang harus dibenahi. Pertama mengenai refocusing anggaran yang terkesan terlalu lama dibahas dan baru benar-benar disahkan pada bulan september, seharusnya pembahasan mengenai hal ini bisa dibahas lebih baik dan maksimal, mengingat bahwa nantinya anggaran ini akan bermanfaat banyak untuk masyarakat Jepara. Juga adanya ketidakmaksimalan  penyerapan anggaran hingga bersisa sekitar 48 miliar yang seharusnya bisa dananya bisa dianggarkan untuk beberapa kebutuhan hal lain seperti pembangunan gedung puskesmas baru Kecamatan Pecangaaan. 

Dimana pada masa pandemi ini, fasilitas kesehatan menjadi satu tempat yang penting. Kemudian satu hal yang disorot dalam APBD Kabupaten Jepara adalah alokasinya untuk belanja dan gaji pegawai yang sangat besar hingga 43%  APBD. Kurangnya PAD Jepara mungkin  menjadi salah satu faktor sehingga anggaran yang ada dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai sesuai dengan standar dan peraturan pemerintah yang berlaku. Dibutuhkan dari masing-masing pihak pembenahan, keputusan, dan kesepakatan bersama dari berbagai pihak di Kabupaten Jepara ini. Baik dari pemkab, DPRD, lembaga-lembaga terkait, dan juga yang paling penting masyarakat sendiri. 

Dengan keputusan juga kesepakatan yang baik, diharapkan hal ini dapat berdampak positif pada perkembangan Jepara, meskipun saat ini sedang diuji oleh pandemi. Jangan sampai ada ketidakmaksimalan dan penyalahgunaan anggaran sehingga hal ini merugikan dan berdampak negatif pada seluruh masyarakat Jepara sendiri.