Peran Pemerintah terhadap Respon Masyarakat mengenai Bencana Banjir di Desa Karanganyar Demak

Banjir adalah bencana alam di suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Hal ini bisa disebabkan oleh hujan lebat, meluapnya sungai, danau, atau bahkan air laut. Intinya, banjir terjadi ketika air tidak bisa disalurkan atau ditampung dengan baik oleh lingkungan, baik alamiah maupun buatan. oleh karena itu, Dalam kejadian sebenarnya, banjir di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, terjadi dua kali. Banjir pertama disebabkan oleh kerusakan tanggul Sungai Wulan di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, pada Kamis (8/2/2024), yang membuat wilayah tersebut menjadi salah satu yang paling terdampak dengan air mencapai ketinggian 3 meter dan berlangsung selama lebih dari 10 hari sebelum air akhirnya surut pada Kamis (22/2/2024). 

Banjir kedua yang melanda Kabupaten Demak dan sekitarnya hingga Selasa (19/03), menunjukkan bahwa infrastruktur pengendali banjir belum siap menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi akan semakin sering terjadi. Faktor-faktor tersebut mencakup tingginya curah hujan, karakteristik bentuk lahan dan sistem aliran air, pembangunan yang tidak terkontrol, perubahan penggunaan lahan, fasilitas  yang tidak tepat, serta masalah kerusakan saluran air dan penanganan sampah. Pertama, curah hujan tinggi menjadi pemicu utama banjir di daerah tersebut, terutama selama musim hujan. Hujan deras dalam waktu singkat dapat mengakibatkan sungai dan saluran air di sekitar desa meluap. Kedua, Bentuk lahan yang datar atau cekungan, serta sistem aliran air yang kurang baik atau terhambat, bisa jadi penyebab banjir. 

Di daerah yang memiliki tanah datar, air hujan cenderung tidak bisa mengalir dengan lancar ke saluran air utama atau sungai. Sementara itu, cekungan  yang tidak mampu mengalirkan air dengan baik dapat membuat air hujan menumpuk di permukaan tanah. Akibatnya, risiko terjadinya genangan air atau bahkan luapan sungai meningkat, yang kemudian bisa memicu terjadinya banjir. Ketiga, Pembangunan yang tidak terkendali di sekitar tanggul Desa Karanganyar, Demak, dapat mengganggu pola aliran air alami dan meningkatkan tekanan pada struktur tanggul tersebut. 

Akibatnya, risiko kerusakan atau jebolnya tanggul meningkat, terutama saat terjadi hujan deras. Jika tanggul tersebut jebol, akan terjadi genangan air yang luas di sekitarnya, termasuk pemukiman dan lahan pertanian, yang mengakibatkan risiko banjir yang lebih besar di Desa Karanganyar. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dampak pembangunan yang tidak terkendali terhadap fasilitas penting seperti tanggul, guna mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut. Keempat, Perubahan penggunaan lahan di Desa Karanganyar, terutama saat lahan pertanian atau terbuka beralih menjadi pemukiman atau wilayah industri, dapat berpengaruh pada kemampuan tanah untuk menyerap air. 

Ini berarti tanah kehilangan kemampuannya untuk menyerap air hujan dengan baik, sehingga air langsung mengalir ke sungai atau saluran air. Akibatnya, volume air yang mencapai desa menjadi lebih besar, meningkatkan risiko terjadinya banjir. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati dampak dari perubahan penggunaan lahan di Desa Karanganyar agar dapat mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut. Kelima, pembangunan infrastruktur yang tidak tepat dapat secara tidak langsung memengaruhi integritas tanggul. Ketika infrastruktur seperti bendungan atau jembatan tidak direncanakan dengan baik, hal itu dapat menyebabkan tekanan tambahan pada tanggul, yang pada gilirannya dapat mempercepat kemungkinan kerusakan atau jebolnya tanggul. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak dari pembangunan infrastruktur terhadap tanggul secara menyeluruh guna mengurangi risiko banjir di Desa Karanganyar.

Terakhir, kerusakan saluran air dan kurangnya penanganan sampah juga menjadi faktor yang memperburuk banjir di desa tersebut. Saluran air yang rusak atau tersumbat serta penumpukan sampah di sungai atau saluran air dapat menghambat aliran air, menyebabkan genangan air di sekitar desa, dan meningkatkan risiko banjir saat terjadi hujan. Oleh karena itu dari penjelasan di atas penyebab banjir merupakan kerusakan pada saluran air dan ketidaksempurnaan dalam penanganan sampah juga turut memperburuk situasi banjir di Desa Karanganyar. Ketika saluran air rusak atau tersumbat, serta ada penumpukan sampah di sekitar tanggul, hal ini dapat menimbulkan tekanan tambahan pada struktur tanggul tersebut. 

Akibatnya, tanggul menjadi lebih rentan terhadap kerusakan atau bahkan jebol. Selain itu, kondisi saluran air yang buruk dan masalah sampah di sekitar tanggul dapat meningkatkan risiko kegagalan tanggul tersebut. Hal ini menegaskan bahwa banjir di Desa Karanganyar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam semata, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang memengaruhi keandalan infrastruktur seperti tanggul.

Penyebab banjir di Desa Karanganyar dapat dihubungkan dalam artikel "Citizenship Identity And Social Inequality" oleh Gabriel de la Paz, yang menyoroti pentingnya memahami interaksi antara manusia dan lingkungan dalam konteks permasalahan lingkungan. Dalam hal ini, masalah banjir di Desa Karanganyar dapat dipahami sebagai hasil dari ketidakseimbangan antara aktivitas manusia dan kondisi alamiah. Misalnya, perubahan penggunaan lahan dan pembangunan yang tidak terkendali di Desa Karanganyar dapat diinterpretasikan sebagai contoh ketidakseimbangan. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman atau industri mengganggu ekosistem alamiah dan mempengaruhi aliran air, maka dari itu menekankan memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan itu sangatlah penting. 

Selain itu, kerusakan pada saluran air dan kurangnya penanganan sampah juga merupakan faktor yang memperburuk situasi banjir. Ini menunjukkan bahwa penanganan lingkungan yang buruk dapat menyebabkan masalah lingkungan yang lebih besar, dengan mempertimbangkan kerangka kerja kita dapat melihat bahwa masalah banjir di Desa Karanganyar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alamiah seperti curah hujan yang tinggi, tetapi juga oleh intervensi manusia dalam lingkungan. Oleh karena itu, solusi yang efektif untuk mengatasi masalah banjir di Desa Karanganyar harus memperhitungkan dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan dan mengupayakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan, (zamudio 2004).

Dalam sebuah kajian yang terpublikasi dalam Jurnal Ilmu Pemerintah pada bulan Oktober 2015, Vidia Reski Awalia, Mappamiring, dan Andi Nuraeni Aksa memaparkan bahwa, pemerintah memegang peran sentral dalam menghadapi risiko banjir, maka pentingnya peran pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat dalam mengatasi banjir di Desa Karanganyar sangatlah penting. Mereka menyoroti pentingnya perencanaan, kesiapan respons terhadap bencana, dan koordinasi bantuan yang diperlukan sebagai langkah-langkah kunci yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi masalah banjir. Analisis mereka menekankan kepentingan mendesak dari tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi bencana banjir demi melindungi keselamatan masyarakat dan infrastruktur lokal.. 

Dalam menghadapi tantangan rekonstruksi dan penanganan populasi pasca-bencana, pemerintah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan program manajemen bencana yang terkoordinasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kesetaraan di bawah hukum dan pemerintahan, serta keberlanjutan lingkungan hidup yang menjadi pijakan dalam penanganan bencana. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menekankan pentingnya pelaksanaan tugas pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut antara lain kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam penanganan bencana banjir di Desa Karanganyar Demak sangatlah penting. Sebagaimana yang diungkapkan oleh AKBP Muhammad Purbaya, Kapolres Demak, dalam wawancara yang dapat diakses melalui kanal KOMPASTV JATENG, , bahwa "tindakan yang diambil meliputi pengalihan arus lalu lintas dan evakuasi masyarakat menggunakan tim SAR dan kapal-kapal yang disiapkan. Ini mencerminkan pentingnya kesiapan dan responsibilitas pemerintah dalam melayani masyarakat saat terjadi bencana alam seperti banjir",( KOMPASTV JATENG, "Jalur Pantura Karanganyar Demak Terendam Banjir"). Lebih lanjut, Koreseponden Metro TV, Budi Utomo, menyoroti, "Pada hari keenam pasca-bencana, situasi banjir belum juga mereda. Tanggul yang jebol dan tingginya curah hujan telah menyebabkan dampak yang parah bagi warga, hingga memerlukan evakuasi ke pengungsian. Pemerintah Kabupaten Kudus telah berperan penting dalam menyediakan kebutuhan mendasar seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal sementara. Namun, kebutuhan logistik lainnya seperti obat-obatan dan selimut masih menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi bayi dan mereka yang sakit." (Metro TV, "Kondisi Terkini Banjir di Demak Makin Meluas").

Dalam fenomena banjir di desa Karanganyar Demak pemerintah berperan penting terhadap respons masyarakat terhadap bencana banjir sebagai berikut:

• Perbaikan Tanggul Jebol dan: Dalam penanganan bencana banjir di Demak, pengurangan sumber air dari hujan dan penutupan tanggul menjadi strategi untuk mencegah banjir.
• membantu evakuasi korban banjir dan pendistribusian bantuan logistik, serta memberikan bantuan untuk menarik kendaraan yang terjebak.
• Pemerintah berkolaborasi dengan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilakukan untuk menutup tanggul yang bocor dan mengurangi air yang masuk dari hujan.
• Pemerintah menggunakan pompa air untuk mengeringkan daerah yang terkena banjir dan memperbaiki tanggul di Sungai Wulan.
• Pemerintah menyediakan kebutuhan dasar bagi pengungsi dan memberikan layanan kesehatan di tempat pengungsian setelah banjir.
• Setelah tahap tanggap darurat, pemerintah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
• Pemerintah mengelola evaluasi dan langkah-langkah lebih lanjut untuk menangani penyakit dan menyediakan bantuan bagi pengungsi.
• Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar menyelenggarakan simulasi penanganan banjir secara rutin untuk membantu masyarakat di sepanjang sungai dalam memberikan tanggapan darurat saat terjadi banjir.

Dari pernyataan di atas penulis, menjelaskan bahwa salah satu tugas utama organisasi pemerintahan adalah melakukan rehabilitasi dengan memberikan bantuan dan perlindungan darurat yang ekstra kepada korban. Tujuannya adalah agar korban merasa aman dan mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini mencerminkan prinsip kemanusiaan dari pemerintah yang mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Dari situasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menanggulangi banjir, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah bertanggung jawab secara keseluruhan dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk dalam penanganan bencana seperti banjir. Tingkat efektivitas pemerintah dalam menjalankan perannya dapat dilihat dari kinerjanya dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Dalam pembahasan di atas dikaitkan dalam artikel "Citizenship Identity And Social Inequality" oleh Gabriel de la Paz, dalam  peran pemerintah terhadap respons masyarakat terhadap banjir di Desa Karanganyar mencakup beberapa aspek penting, yaitu Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir dengan respons yang cepat dan efektif, termasuk penyediaan tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, dan perawatan kesehatan. Selain itu, pemerintah harus memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang langkah-langkah untuk menghadapi banjir dan mengurangi risikonya, termasuk melalui pelatihan evakuasi darurat dan penyusunan rencana darurat keluarga. 

penting juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan kebutuhan khusus dari kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi banjir juga dinilai dari sejauh mana mereka memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, termasuk dalam memberikan perlindungan dan bantuan yang memadai, serta melaksanakan respons dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, (zamudio 2004).

Tentunya! pemerintah perlu berkolaborasi dengan masyarakat untuk menangani banjir di Desa Karanganyar. Ini mencakup membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan sistem peringatan, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya memberikan tanggapan singkat saat banjir terjadi, tetapi juga mengambil tindakan preventif berkelanjutan untuk mengurangi ketakutan dan trauma di masa depan,(zamudio 2004).

Menurut saya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menangani masalah banjir di Desa Karanganyar Demak. Dengan bekerja sama, mereka dapat memecahkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Ini mencakup membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan sistem peringatan, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat diciptakan langkah-langkah yang efektif dan dapat diterima oleh masyarakat setempat, serta mengurangi dampak banjir di masa depan. Selain itu, memberikan dukungan itu juga sangat penting kepada masyarakat yang kehilangan dan merasa trauma yang berkelanjutan, dan kita harus memastikan bahwa mereka itu juga perlu mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan secara emosional, maka dari itu keberlangsungan perhatian terhadap kesejahteraan mental juga perlu diprioritaskan.