Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam penanganan bencana banjir di Desa Karanganyar Demak sangatlah penting. Sebagaimana yang diungkapkan oleh AKBP Muhammad Purbaya, Kapolres Demak, dalam wawancara yang dapat diakses melalui kanal KOMPASTV JATENG, , bahwa "tindakan yang diambil meliputi pengalihan arus lalu lintas dan evakuasi masyarakat menggunakan tim SAR dan kapal-kapal yang disiapkan. Ini mencerminkan pentingnya kesiapan dan responsibilitas pemerintah dalam melayani masyarakat saat terjadi bencana alam seperti banjir",( KOMPASTV JATENG, "Jalur Pantura Karanganyar Demak Terendam Banjir"). Lebih lanjut, Koreseponden Metro TV, Budi Utomo, menyoroti, "Pada hari keenam pasca-bencana, situasi banjir belum juga mereda. Tanggul yang jebol dan tingginya curah hujan telah menyebabkan dampak yang parah bagi warga, hingga memerlukan evakuasi ke pengungsian. Pemerintah Kabupaten Kudus telah berperan penting dalam menyediakan kebutuhan mendasar seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal sementara. Namun, kebutuhan logistik lainnya seperti obat-obatan dan selimut masih menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi bayi dan mereka yang sakit." (Metro TV, "Kondisi Terkini Banjir di Demak Makin Meluas").
Dalam fenomena banjir di desa Karanganyar Demak pemerintah berperan penting terhadap respons masyarakat terhadap bencana banjir sebagai berikut:
- Perbaikan Tanggul Jebol dan: Dalam penanganan bencana banjir di Demak, pengurangan sumber air dari hujan dan penutupan tanggul menjadi strategi untuk mencegah banjir.
- membantu evakuasi korban banjir dan pendistribusian bantuan logistik, serta memberikan bantuan untuk menarik kendaraan yang terjebak.
- Pemerintah berkolaborasi dengan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilakukan untuk menutup tanggul yang bocor dan mengurangi air yang masuk dari hujan.
- Pemerintah menggunakan pompa air untuk mengeringkan daerah yang terkena banjir dan memperbaiki tanggul di Sungai Wulan.
- Pemerintah menyediakan kebutuhan dasar bagi pengungsi dan memberikan layanan kesehatan di tempat pengungsian setelah banjir.
- Setelah tahap tanggap darurat, pemerintah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Pemerintah mengelola evaluasi dan langkah-langkah lebih lanjut untuk menangani penyakit dan menyediakan bantuan bagi pengungsi.
- Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar menyelenggarakan simulasi penanganan banjir secara rutin untuk membantu masyarakat di sepanjang sungai dalam memberikan tanggapan darurat saat terjadi banjir.
Dari pernyataan di atas penulis, menjelaskan bahwa salah satu tugas utama organisasi pemerintahan adalah melakukan rehabilitasi dengan memberikan bantuan dan perlindungan darurat yang ekstra kepada korban. Tujuannya adalah agar korban merasa aman dan mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini mencerminkan prinsip kemanusiaan dari pemerintah yang mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.
Dari situasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menanggulangi banjir, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah bertanggung jawab secara keseluruhan dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk dalam penanganan bencana seperti banjir. Tingkat efektivitas pemerintah dalam menjalankan perannya dapat dilihat dari kinerjanya dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Dalam pembahasan di atas dikaitkan dalam artikel "Citizenship Identity And Social Inequality" oleh Gabriel de la Paz, dalam  peran pemerintah terhadap respons masyarakat terhadap banjir di Desa Karanganyar mencakup beberapa aspek penting, yaitu Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir dengan respons yang cepat dan efektif, termasuk penyediaan tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, dan perawatan kesehatan. Selain itu, pemerintah harus memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang langkah-langkah untuk menghadapi banjir dan mengurangi risikonya, termasuk melalui pelatihan evakuasi darurat dan penyusunan rencana darurat keluarga.Â
penting juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan kebutuhan khusus dari kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi banjir juga dinilai dari sejauh mana mereka memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, termasuk dalam memberikan perlindungan dan bantuan yang memadai, serta melaksanakan respons dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, (zamudio 2004).
Tentunya! pemerintah perlu berkolaborasi dengan masyarakat untuk menangani banjir di Desa Karanganyar. Ini mencakup membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan sistem peringatan, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya memberikan tanggapan singkat saat banjir terjadi, tetapi juga mengambil tindakan preventif berkelanjutan untuk mengurangi ketakutan dan trauma di masa depan,(zamudio 2004).
Menurut saya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menangani masalah banjir di Desa Karanganyar Demak. Dengan bekerja sama, mereka dapat memecahkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Ini mencakup membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan sistem peringatan, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat diciptakan langkah-langkah yang efektif dan dapat diterima oleh masyarakat setempat, serta mengurangi dampak banjir di masa depan. Selain itu, memberikan dukungan itu juga sangat penting kepada masyarakat yang kehilangan dan merasa trauma yang berkelanjutan, dan kita harus memastikan bahwa mereka itu juga perlu mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan secara emosional, maka dari itu keberlangsungan perhatian terhadap kesejahteraan mental juga perlu diprioritaskan.Â
