Kemiskinan dan konsep ekonomi kerakyatan, menurut saya konsep ekonomi kerakyatan dan kemiskinan ini saling berhubungan maksudnya adalah  konsep ekonomi kerakyatan ini dapat membantu mencegah atau menanggulangi kemiskinan,karena konsep ekonomi kerakyatan ini didasarkan pada prinsip kesejahteraan, kebersamaan dan gotong royong yang baik. Konsep ekonomi kerakyatan merupakan salah satu sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Konsep ini digagas oleh Muhammad Hatta. Lahirnya konsep ini dilatar belakangi adanya keterpurukan perekonomian pada masa itu. Pada masa krisis moneter 1997 di Indonesia telah banyak menyebabkan hancurnya perekonomian. Gagasan ini merupakan sebuah konsep politik dalam bidang perekonomian, di mana pusatnya adalah rakyat, kemudian apasih yang di maksud dengan Kemiskinan? Kemiskinan merupakan masalah sosial dan ekonomi yang kompleks dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia masih bergulat dengan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan meski mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dalam beberapa dekade terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 9,78% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada kemajuan, masalah kemiskinan tetap menjadi tantangan yang harus diatasi. Istilah kemiskinan ini merujuk pada suatu individu atau pun kelompok yang tidak mempunyai akses pendapatan maupun materi , melainkan juga mencakup pada akses pendidikan,kesehatan ,dan kesempatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti: makanan ,tempat tinggal dll, kemiskinan juga bukan hanya dari segi ekonomi saja melainkan juga menyangkut aspek sosial dan budaya yang luas. Jadi banyak yang bertanya-tanya apa sih faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia?, jadi. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut  beberapa penyebab utamanya adalah:
-Keterbatasan Akses Infrastruktur: Banyak wilayah di Indonesia, terutama pedesaan, kekurangan akses ke infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan teknologi. Hal ini membuat masyarakat di wilayah tersebut sulit berkembang secara ekonomi.
-Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Kekayaan di Indonesia sering terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Ketimpangan ini membuat sebagian besar masyarakat sulit keluar dari kemiskinan karena akses mereka terhadap sumber daya dan kesempatan sangat terbatas.
-Korupsi: Praktik korupsi di berbagai tingkat pemerintahan menyebabkan program yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin tidak sampai dengan tepat sasaran. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali disalahgunakan. Hal ini memperlambat pembangunan dan memperparah kemiskinan.
-Pertumbuhan Penduduk: Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, sementara kesempatan ekonomi dan layanan sosial belum berkembang seimbang. Hal ini membuat banyak orang, terutama di perkotaan, hidup dalam kemiskinan.
-Krisis Ekonomi dan Bencana Alam: Krisis ekonomi global atau nasional dan bencana alam sering kali memperburuk kondisi masyarakat miskin, terutama karena mereka tidak memiliki cukup cadangan untuk menghadapi situasi darurat.
-Keterbatasan Akses Pendidikan: Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, yang tidak memiliki akses memadai terhadap pendidikan. Yakni kurangnya pendidikan membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak atau memulai usaha sendiri.
-Pengangguran dan Lapangan Kerja Terbatas: Tingkat pengangguran yang tinggi juga menjadi penyebab utama kemiskinan. Banyaknya lulusan yang tidak dapat terserap di dunia kerja menyebabkan mereka sulit mendapatkan penghasilan yang layak.
-Populasi yang Tinggi: Laju pertumbuhan penduduk yang cepat juga menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Jumlah penduduk yang terus bertambah membuat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dan sumber daya semakin ketat.
-Keterbatasan Akses Layanan Kesehatan: Masyarakat miskin sering kali kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Kesehatan yang buruk membuat mereka sulit bekerja atau produktif, yang pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi mereka.
Penyebab-penyebab ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia adalah masalah yang kompleks, yang memerlukan solusi komprehensif dari berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia, dan memerlukan solusi yang komprehensif dari berbagai pihak. Jadi bagaiman cara untuk menanggulangi nya?yaitu dengan memunculkan dan menjalankan konsep ekonomi kerakyatan sebagai jalan alternatif pendekatan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi Indonesia, meskipun negara ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Upaya mengatasi kemiskinan tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga pendekatan yang lebih inklusif, yang mampu menjangkau masyarakat di berbagai lapisan. Salah satu konsep yang relevan dalam mengurangi kemiskinan adalah ekonomi kerakyatan. Konsep ini berfokus pada pembangunan ekonomi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama dari golongan menengah ke bawah, dalam proses produksi dan distribusi kekayaan.
Ekonomi kerakyatan bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat kecil dalam perekonomian, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Konsep ini tidak hanya bertumpu pada upaya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan ekonomi kerakyatan dianggap sebagai pendekatan yang tepat dalam mengurangi kemiskinan, mengingat sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor informal dan ekonomi pedesaan.
1. Penguatan UMKMÂ
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Namun, meskipun UMKM memiliki peran yang signifikan, sektor ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar.
Ekonomi kerakyatan mendorong penguatan UMKM dengan cara memberikan dukungan yang lebih luas dari sisi pembiayaan, pelatihan, dan infrastruktur. Pemerintah dan lembaga keuangan harus lebih proaktif dalam menyediakan akses kredit yang lebih mudah dan terjangkau bagi para pelaku UMKM. Selain itu, pelatihan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan dalam manajemen bisnis menjadi kunci untuk memperkuat daya saing UMKM di pasar lokal dan global.
Dengan meningkatnya kapasitas UMKM, mereka akan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan UMKM melalui pendekatan ekonomi kerakyatan akan membantu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
2. Koperasi untuk Meningkatkan Akses Ekonomi Masyarakat
Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang berlandaskan prinsip kebersamaan dan keadilan sosial, yang sejalan dengan konsep ekonomi kerakyatan. Melalui koperasi, masyarakat dapat berkolaborasi dalam mengelola sumber daya ekonomi secara kolektif dan berbagi keuntungan secara adil. Koperasi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap pasar, modal, dan sumber daya lainnya.
Namun, tantangan yang dihadapi koperasi di Indonesia adalah masalah manajemen yang belum optimal dan kurangnya dukungan teknis serta regulasi yang memadai. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat peran koperasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pengurus koperasi agar dapat mengelola organisasi dengan lebih profesional. Selain itu, regulasi yang mendukung koperasi perlu diperkuat agar koperasi dapat bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya.
Jika koperasi dikelola dengan baik, mereka dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kecil, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Koperasi yang kuat akan membantu anggota-anggotanya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar yang sering kali mengambil keuntungan lebih besar. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia.
3. Pengembangan Ekonomi Desa dan Sektor Pertanian
Sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia tinggal di pedesaan dan bergantung pada sektor pertanian. Sektor ini sering kali dianggap sebagai sektor yang kurang produktif dan tertinggal dari sektor industri atau jasa. Padahal, jika dikelola dengan baik, sektor pertanian dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mengurangi kemiskinan.
Ekonomi kerakyatan menawarkan solusi melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa dan petani. Pemerintah dapat mendorong pengembangan pertanian yang lebih modern dengan menyediakan akses terhadap teknologi pertanian yang lebih canggih, seperti irigasi yang efisien, bibit unggul, dan alat-alat pertanian modern. Selain itu, akses terhadap pasar juga perlu diperbaiki agar petani dapat menjual hasil pertaniannya dengan harga yang lebih adil dan menguntungkan.
Selain pertanian, ekonomi desa juga dapat didorong melalui diversifikasi usaha, seperti pengembangan pariwisata berbasis komunitas, kerajinan tangan, dan pengolahan hasil pertanian. Dengan adanya diversifikasi ini, masyarakat desa tidak hanya bergantung pada sektor pertanian, tetapi juga memiliki sumber pendapatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Melalui pengembangan ekonomi desa dan sektor pertanian yang berbasis pada konsep ekonomi kerakyatan, masyarakat desa akan lebih berdaya secara ekonomi dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini akan berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan di pedesaan.
4. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
Pendidikan dan pelatihan keterampilan adalah aspek penting dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat, yang mengakibatkan terbatasnya akses mereka ke lapangan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, terutama di daerah-daerah yang tertinggal.
Selain pendidikan formal, pelatihan keterampilan juga perlu diperkuat, terutama yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, seperti keterampilan teknis dalam bidang pertanian, perikanan, kerajinan, dan teknologi informasi, akan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar kerja. Dengan memiliki keterampilan yang lebih baik, mereka akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau bahkan memulai usaha sendiri.
5. Peran Pemerintah dan Kebijakan Pro-Rakyat
Untuk menjalankan konsep ekonomi kerakyatan secara efektif, peran pemerintah sangatlah penting. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung penguatan sektor-sektor ekonomi kerakyatan, seperti UMKM, koperasi, dan pertanian. Kebijakan tersebut harus pro-rakyat, yang berarti harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat kecil dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Beberapa kebijakan yang dapat mendukung ekonomi kerakyatan antara lain adalah subsidi pertanian, program kredit mikro dengan bunga rendah, pengembangan infrastruktur pedesaan, dan program bantuan sosial yang bersifat produktif. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi untuk melindungi para pelaku usaha kecil dari persaingan tidak sehat dengan perusahaan besar.
Kesimpulan
Konsep ekonomi kerakyatan memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat kecil, seperti melalui penguatan UMKM, pemberdayaan koperasi, pengembangan sektor pertanian dan ekonomi desa, serta peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, ekonomi kerakyatan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa konsep ekonomi kerakyatan dapat diimplementasikan secara efektif. Hanya dengan langkah-langkah nyata yang inklusif dan berkelanjutan, kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi secara signifikan, dan masyarakat Indonesia dapat menikmati kesejahteraan yang lebih merata.
Lalu,apakah ada tantangan atau kendala dalam menerapkan konsep ekonomi kerakyatan?Meskipun konsep ekonomi kerakyatan memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan, penerapannya tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:
-Kurangnya dukungan kebijakan: Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah masih lebih condong pada pendekatan ekonomi neoliberal yang mendukung investasi asing dan pertumbuhan industri besar. Kebijakan-kebijakan ini seringkali kurang berpihak pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan, seperti koperasi dan UMKM.
-Minimnya akses terhadap sumber daya: Meskipun prinsip ekonomi kerakyatan menekankan pada pemerataan akses terhadap sumber daya, kenyataannya banyak masyarakat miskin yang masih sulit mendapatkan akses terhadap tanah, modal, dan pasar.
-Keterbatasan kapasitas masyarakat: Tidak semua masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola usaha sendiri atau berpartisipasi dalam koperasi. Oleh karena itu, diperlukan program-program pelatihan yang intensif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
Jadi ,dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Kemiskinan adalah masalah yang memerlukan solusi menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep ekonomi kerakyatan menawarkan pendekatan alternatif yang lebih inklusif, dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat dari pembangunan ekonomi. Melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan koperasi, pengembangan UMKM, dan desentralisasi ekonomi, ekonomi kerakyatan dapat berkontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Namun, tantangan dalam penerapan ekonomi kerakyatan juga tidak boleh diabaikan. Diperlukan komitmen politik yang kuat, dukungan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan agar konsep ini dapat berjalan dengan efektif dan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
