Ekonomi kerakyatan bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat kecil dalam perekonomian, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Konsep ini tidak hanya bertumpu pada upaya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan ekonomi kerakyatan dianggap sebagai pendekatan yang tepat dalam mengurangi kemiskinan, mengingat sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor informal dan ekonomi pedesaan.
1. Penguatan UMKMÂ
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Namun, meskipun UMKM memiliki peran yang signifikan, sektor ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar.
Ekonomi kerakyatan mendorong penguatan UMKM dengan cara memberikan dukungan yang lebih luas dari sisi pembiayaan, pelatihan, dan infrastruktur. Pemerintah dan lembaga keuangan harus lebih proaktif dalam menyediakan akses kredit yang lebih mudah dan terjangkau bagi para pelaku UMKM. Selain itu, pelatihan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan dalam manajemen bisnis menjadi kunci untuk memperkuat daya saing UMKM di pasar lokal dan global.
Dengan meningkatnya kapasitas UMKM, mereka akan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan UMKM melalui pendekatan ekonomi kerakyatan akan membantu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
2. Koperasi untuk Meningkatkan Akses Ekonomi Masyarakat
Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang berlandaskan prinsip kebersamaan dan keadilan sosial, yang sejalan dengan konsep ekonomi kerakyatan. Melalui koperasi, masyarakat dapat berkolaborasi dalam mengelola sumber daya ekonomi secara kolektif dan berbagi keuntungan secara adil. Koperasi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap pasar, modal, dan sumber daya lainnya.
Namun, tantangan yang dihadapi koperasi di Indonesia adalah masalah manajemen yang belum optimal dan kurangnya dukungan teknis serta regulasi yang memadai. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat peran koperasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pengurus koperasi agar dapat mengelola organisasi dengan lebih profesional. Selain itu, regulasi yang mendukung koperasi perlu diperkuat agar koperasi dapat bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya.
Jika koperasi dikelola dengan baik, mereka dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kecil, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Koperasi yang kuat akan membantu anggota-anggotanya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar yang sering kali mengambil keuntungan lebih besar. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia.
3. Pengembangan Ekonomi Desa dan Sektor Pertanian
Sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia tinggal di pedesaan dan bergantung pada sektor pertanian. Sektor ini sering kali dianggap sebagai sektor yang kurang produktif dan tertinggal dari sektor industri atau jasa. Padahal, jika dikelola dengan baik, sektor pertanian dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mengurangi kemiskinan.
