Kata siapa islam tidak bisa berpolitik?
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan oleh Abdurrahman Wahid, yang lebih sering disebut sebagai "Gus Dur," Presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur dilengserkan dari jabatannya melalui proses politik yang melibatkan partisipasi tokoh-tokoh seperti Amien Rais dan rekan-rekannya. Namun, sepanjang sejarahnya, PKB juga diwarnai oleh konflik internal.Â
Salah satu peristiwa penting adalah penggulingan Gus Dur oleh keponakannya sendiri, Muhaimin Iskandar, yang juga dikenal sebagai Cak Imin. Akibatnya, mayoritas anggota NU yang selama ini setia kepada Gus Dur memilih untuk tidak mendukung PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin.
Para anggota NU yang tetap setia kepada Gus Dur termasuk tokoh-tokoh seperti Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Yeni Wahid (putri Gus Dur), dan juga sejumlah ulama tradisional di pesantren-pesantren. Kesetiaan mereka yang terus berlanjut pada keluarga Gus Dur membuat PKB pimpinan Muhaimin sulit untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai politik besar lainnya, termasuk PDI-P, Golkar, Gerindra, dan PPP.
Selain itu, orientasi politik para anggota NU beragam dan tidak terkonsentrasi pada satu partai. Sebagai contoh, Nusron Wahid berafiliasi dengan Golkar, Saefullah Yusuf aktif di PDI Perjuangan, dan Khofifah Indar Parawansa berhubungan dengan Partai Demokrat. Oleh karena itu, pernyataan bahwa PKB adalah partai eksklusif anggota NU adalah tidak tepat. Anggota NU memiliki sejarah keterlibatan politik yang lebih luas dan beragam.
Dalam konteks sejarah politik Indonesia, perlu dicatat bahwa partai-partai yang berafiliasi dengan NU sebelumnya telah meraih kemenangan penting.
Kesimpulan
Dunia Islam dihadapkan pada tantangan yang signifikan dalam mempertahankan relevansinya dalam lanskap politik kontemporer. Hal ini disebabkan oleh penekanan yang tidak semestinya pada masalah budaya dan kurangnya aplikasi pragmatis dari teori Islam. Stereotip negatif dan akses terbatas terhadap sumber daya semakin membatasi peluang yang tersedia bagi para pemimpin Muslim untuk berkontribusi secara maksimal.Â
Namun demikian, Islam menunjukkan ketangguhannya melalui konsep 'Islam Beras' di Indonesia. Terdapat bukti keterlibatan Islam dalam politik dalam partisipasi umat Islam di berbagai partai. Terlepas dari konflik internal dalam komunitas Muslim, keragaman politik anggota NU menggambarkan pentingnya Islam dalam sistem politik yang demokratis.Â
Penting untuk memperkuat peran Islam dalam politik dengan mengadopsi pendekatan adaptif yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam sambil beradaptasi dengan kebutuhan birokrasi modern dan demokrasi global. Tetap bergerak dan berdampak serta lakukan banyak perubahan dengan mengamalkan nilai ajaran yang tidak bertentangan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H