Mohon tunggu...
Narliswandi Piliang
Narliswandi Piliang Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Traveller, Content Director, Citizen Reporter, Bloger, Private Investigator

Business: Products; Coal Trading; Services: Money Changer, Spin Doctor, Content Director for PR, Private Investigator. Social Activities: Traveller, Bloger. email: iwan.piliang7@yahoo.com\r\nmobile +628128808108\r\nfacebook: Iwan Piliang Dua , Twitter @iwanpiliang7 Instagram @iwanpiliangofficial mobile: +628128808108

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Baca Dulu, Betul Mau Ganti Jokowi?

30 April 2018   15:15 Diperbarui: 30 April 2018   18:35 9657
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
foto: tribunnews.com/Herudin

Awal masuk  AS mereka membayar di muka US $ 80 ribu per orang. Mereka dipalaki jaringan terindikasi Triad. Namun angka besar dibayar di muka itu, oleh mereka bisa dilunasi dalam 5 tahun bekerja. "Lalu kami over stay kerja lima belas hingga dua puluh tahun. Maka  bisa bawa uang pulang ke Cina, lebih dari Rp 10 miliar," kata Thio, sebut saja namanya demikian. Pemerintah Amerika juga tak pernah melakukan razia terhadap para over stay. Mereka setelah melanggar ketentuan,  tak akan bisa lagi masuk Amerika seumur hidup.

Bagaimana dengan ranah TKA asing Cina ke Indonesia, saya menduga  ada uang masuk juga di awal. Siapa penerima, dugaan saya salah satu partai pendukung Jokowi melakukan kerjasama dengan PKC, juga ada oknum konglomerat dekat dengan  pemerintahan Cina. Marah ke Jokowi, menurut saya, di tengah jurnalisme mati, tiada lagi verifikasi, investigasi dalam, menjadi kurang pas. Lantas siapa bermain? Dalam keadaan inilah  presiden harus bermanuver. Menjuadi presidenn mebutuhkan tiket partai.

Lantas Soal tidak pro umat? Sebagian kecil sudah saya paparkan di atas, contoh kasus soal Baasyir. Sebagai   presiden di lubuk hati ingin membebaskan Baasyir, tetapi lain  kata pejabat terkait, di mana  sang pejabat  juga didukung partai: melarang.

Soal hutang luar negeri? Baru  dua hari sebelum berangkat ke Singapura seorang gubernur dari propinsi kaya mineral bilang ke saya, "Massyarakat adat kami jika diberi kesempatan mengelola sumber daya mineral, jangankan  hutang di era Jokowi, hutang total lebih empat ribu triliun cukup kami saja yang bayar."  Kalimat sesumbar itu bukan tanpa alasan. Saya coba  hitung kadar cooking coal sudah tertakar dan terukur dimilikinya, memang berlipat dari jumlah hutang negara kita. Maha kaya asset satu propinsi saja.

Menurut saya Jokowi tulus, memuliakan keinsanan, telah di-down grade  oleh oknum di sekitarnya. Dua oknum terutama. Pertama, oknum partai mencari keuntungan sempit. Kedua, oknum jenderal masuk ke ranah partai politik, tetapi di-remote hajat hidupnya oleh konglomerat hitam, penyandang dana besar partai. Hal ini dulu sudah saya perkirakan, maka pada  Novembert 2011 saya pernah me-launching Gerakan Krenceng Koin Pemimpin Rakyat. Warga harus membiayai pemimpin pilihannya agar tak dicaplok cukong-garong.

Dikungkung ke dalam kedua temali tadi, kini Jokowi dihadapkan pula dengan rong-rongan ganti presiden. Dalam keadaan inilah Jokowi kini tampil meng-humas-kan diri, ya seakan seorang diri, di tengah humas negara, bangsa, presiden, hampir tak terlihat perannya dilakukan Menteri Komunikasi dan Informasi.

Maka bertanyalah lagi ke lubuk hati terdalam, di tengah pemilik partai bukan rakyat kebanyakan, tetapi berwenang menentukan presiden, melalui tulisan ini saya mengetuk pintu hati Pembaca, untuk  sebaliknya beramai-ramai berada di belakang Jokowi, dari pada Jokowi kian mereka "caplok".

Sebuah ajakan berbeza memang.

Tetapi fix saya tuliskan setelah verifikasi panjang dan berpuluh kali dihambat oknum tertentu bertemu dan tatap muka dengan Presiden Jokowi.  

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun