Ditinggal Pasukan Perdamaian RI, Rakyat Sudan Banyak Mati Kelaparan

Jenewa Swiss, Pada hari Kamis 15/8/2024, Amerika Serikat menyerukan militer Sudan untuk bergabung dalam pembicaraan yang bertujuan meredakan konflik berkepanjangan di negara tersebut, yang kini tengah menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. 

Meski desakan internasional untuk ikut serta dalam perundingan semakin gencar, militer Sudan tetap memboikot negosiasi di Jenewa, Swiss, yang kini memasuki hari ketiga. 

Militer Sudan saat ini tengah bertempur melawan pasukan paramiliter kuat yang dikenal sebagai Pasukan Dukungan Cepat (RSF). "RSF tetap di sini siap untuk memulai pembicaraan; SAF (Angkatan Bersenjata Sudan) perlu memutuskan untuk datang," ujar Tom Perriello, Utusan Khusus AS untuk Sudan, melalui unggahannya di platform X pada hari Jumat. 

Para diplomat dari Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Uni Afrika, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa hadir dalam perundingan yang dimulai awal minggu ini. Delegasi dari pasukan paramiliter Sudan telah tiba di Jenewa untuk berpartisipasi. 

Pada hari Kamis, dewan pemerintahan Sudan yang dipimpin oleh jenderal-jenderal militer terkemuka mengumumkan bahwa mereka telah membuka jalur perbatasan penting di Adre, yang menghubungkan Sudan dengan Chad dan masuk ke wilayah barat Sudan yang bergolak, Darfur. Daerah ini merupakan wilayah yang paling parah terdampak oleh pertempuran dan pengungsian massal. 

Pengumuman ini disambut baik oleh PBB dan Amerika Serikat, meskipun masih belum jelas bagaimana hal ini akan mempengaruhi penyaluran bantuan di lapangan, terutama karena banjir besar dalam beberapa minggu terakhir telah menghalangi akses ke daerah-daerah yang membutuhkan bantuan.

Kekacauan yang terus berlangsung di Sudan adalah contoh memilukan tentang bagaimana kerakusan akan sumber daya dari negara luar dan hanya demi kekuatan yang dijanjikan mereka untuk merebut kekuasaan dapat menghancurkan sebuah bangsa. Alih-alih mencari perdamaian atau menangani krisis kemanusiaan, berbagai faksi militer dan pemain eksternal, seperti UEA, Iran, dan Rusia, telah mengeksploitasi konflik internal Sudan demi kepentingan mereka sendiri.

 Keterlibatan mereka hanya memperburuk kekerasan, memperpanjang penderitaan jutaan orang. Meskipun dekat dengan negara-negara Arab yang kaya di seberang Laut Merah, Sudan tetap terperangkap dalam konflik brutal di mana kepentingan asing saling bertabrakan memperebutkan kekayaan dari pertambangan emas dan minyak, meninggalkan rakyat negara ini dalam kehancuran dan kelaparan yang mematikan tanpa sempat melihat dan merasakan hasil tambang emas dan minyak mereka sedikitpun. 

Bukan berarti rakyat Indonesia dapat melihat dan merasakan hasil berbagai tambang emas, nikel, batu bara, gas LNG bahkan sampai pasir laut. Semua rakyat dari semua negara pasti mengalami perangkap kekayaan, bahwa  sebagian besar kekayaan masuk dalam perangkap dan sisa tetesannya saja baru dapat dinikmati rakyatnya, atau bahkan tidak dapat dinikmati sama sekali kekayaannya malah menyengsarakan, seperti dalam kasus Sudan atau kobalt merah Kongo yang memperbudak anak anak kecil.

Revolusi demokrasi Sudan yang dulu sempat menjanjikan dan memberikan kekayaan rakyatnya telah dihancurkan oleh kudeta militer dan pertikaian internal. Jadi aliansi antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (rapid support force atau RSF) dengan cepat hancur sejak kudeta ini dilancarkan. Setelah itu meningkat menjadi perang brutal untuk memperebutkan kendali wilayah, terutama ibukota Sudan. 

Sementara itu, keterlibatan kekuatan eksternal telah mengubah konflik ini menjadi perang proxy. Disamping UEA telah mempersenjatai RSF, Iran juga ikut memasok drone ke militer, dan Rusia mendukung kedua belah pihak pada titik-titik yang berbeda, tergantung poin negosiasi dalam konsesi tambang emas  Tambang emas ini akan dijual di Turki atau UEA dan hasil jualnya akan dipakai untuk mengongkosi mesin perang penghancur Ukraina.