Kondisi Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan PeluangÂ
Demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar, terutama di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti yang dikritik semua elit terutama oleh Rocky Gerung, Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi masa depan demokrasi kita. Kelemahan dalam sistem demokrasi ini tampaknya menjadi salah satu alasan mengapa rakyat mulai berharap akan adanya perubahan yang signifikan dari kepemimpinan baru. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk masalah seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan Omnibus Law, menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk reformasi yang lebih mendalam.Â
Peran Akademisi dan Aktivis: Memperkuat Suara KritisÂ
Para Pengamat berharap agar peran akademisi dan aktivis untuk lebih berani tampil memberikan kritik membangun pada pemerintah. Kurangnya latar belakang sebagai aktivis kampus membuat banyak rektor dan akademisi menjadi lebih berhati-hati dalam bersuara. Yang aneh Rocky mengira bahwa Prabowo Subianto mungkin mau mendorong lingkungan di mana suara kritis dihargai dan dijadikan sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan. Pentingnya pedagogi kritis dalam pendidikan harus menjadi fokus utama, guna memastikan bahwa generasi mendatang dapat berpikir secara independen dan kritis.Â
Menanggapi Sejarah Kelam: Langkah Menuju PenebusanÂ
Meskipun sejarah kelam Prabowo Subianto terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan team Mawarnya masih menjadi topik kontroversial, ada indikasi bahwa sebagian masyarakat mulai memaafkan dan melihat potensi perubahan. Dukungan kuat dari Presiden Jokowi dan kemenangan dalam Pemilu 2024 telah membuktikan persepsi publik atau bahwa rakyat sudah memaafkan. Namun, tantangan untuk menuntaskan keadilan bagi korban pelanggaran HAM dan keluarganya tetap harus menjadi prioritas utama. Penuntasan ini akan menjadi bukti berubahnya Prabowo.
Reformasi dan Kesadaran Publik: Mengukur KeberhasilanÂ
Pemilihan Prabowo sebagai presiden memunculkan pertanyaan tentang keberhasilan Reformasi 1998, yang bertujuan mengakhiri otoritarianisme dan memperkuat demokrasi. Termasuk juga dalam paket reformasi tersebut adalah pemecatan Prabowo. Sedangkan Jokowi yang bukan saksi sejarah atau pelaku reformasi sudah jelas melupakan itu semua.Â
Dan persepsi publik yang didominasi generasi yang bukan saksi sejarah dan bukan pelaku reformasi seperti Jokowi, sudah moved on. Sekarang mereka sudah menakar kemampuan Prabowo dalam pemilu tentang bagaimana Prabowo menjaga stabilitas politik menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang beragam tentang masa depan politik negara. Prabowo perlu belajar supaya dapat menunjukkan komitmen nyata untuk melanjutkan prinsip-prinsip Reformasi, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Walaupun ini adalah suatu paradox.
Kembali ke Demokrasi Militerisme: Menghindari Bahaya PotensialÂ
Kembalinya Prabowo ke panggung politik sebagai presiden mengundang kekhawatiran tentang potensi kembalinya militerisme. Meskipun latar belakangnya sebagai mantan jenderal dapat meningkatkan pengaruh militer, penting untuk diingat bahwa Indonesia telah mengalami konsolidasi demokrasi yang signifikan sejak Reformasi. Prabowo harus menavigasi dinamika politik yang kompleks, menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dan sipil, serta memastikan dukungan dari berbagai kelompok politik dan masyarakat pada program emasnya.
Metamorfosa Politik: Strategi Sementara atau Jangka Panjang?Â
Kemampuan Prabowo untuk beradaptasi dan menjalin hubungan baik dengan Jokowi sering dianggap sebagai bentuk "bunglon politik." Ini menunjukkan fleksibilitas politiknya. Apakah ini strategi jangka panjang atau langkah pragmatis, masih menjadi perdebatan. Prabowo harus menjelaskan dengan jelas visi jangka panjangnya untuk Indonesia, apakah itu merupakan strategi untuk memperkuat posisinya atau bagian dari identitas politiknya yang lebih luas.Â
Bahwa bunglon politik ini menjadi tren, karena pada saat kampanye mereka oposan atau saling menyalahkan program sebelah. Sekarang mengapa berubah program pemerintahannya atau ikutan mayoritas atau pemenang yang dulu sempat disalahkan semua? Berarti, apakah tidak ada kekonsistenan dalam perpolitikan Indonesia?
Potensi dan Tantangan Prabowo: Membangun Kesejahteraan dan KeadilanÂ
Prabowo memiliki potensi yang signifikan dalam upayanya untuk mensejahterakan rakyat dan memperkuat keadilan. Pengalaman militernya dapat menunjukkan bukti awal dalam memberikan kesejahteraan anak buahnya semua. Karir militernya ditunjukkan dari performance team Mawar yang tidak menciptakan kestabilan tetapi kekerasan atau ketidak  stabilan, sementara program-program sosial seperti swasembada pangan tentunya tercermin dari performanya waktu menjadi ketua Himpunan Tani. Sedangkan program makan siang gratis menunjukkan sederhananya bahasa politik yang mudah dipahami rakyat, walaupun komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat mungkin dapat saja berupa tunjangan kemiskinan saja, untuk menghapuskan angka kemiskinan dari pendapatan yang layak untuk sekedar bertahan hidup. Namun, catatan HAM dan tantangan geopolitik tetap menjadi isu penting. Keberhasilan Prabowo akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menavigasi tantangan ini sambil menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.Â
Modal Organisasi dan Korupsi: Menilai Komitmen BaruÂ
Kabinet Indonesia Maju yang penuh nuansa korupsi menjadi catatan penting. Dengan terpilihnya Prabowo, ada kekhawatiran bahwa praktik-praktik korupsi mungkin akan berlanjut. Prabowo perlu menunjukkan komitmen nyata untuk memberantas korupsi dan memperkuat institusi anti-korupsi seperti KPK. Dukungan dari masyarakat dan partai politik akan menjadi kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.Â
Harapan Baru: Melampaui Pencapaian JokowiÂ
Rakyat Indonesia memiliki harapan tinggi terhadap independensi Prabowo untuk merubah kebijakan Jokowi yang secara ekonomis kurang, dengan mulai memperkenalkan poin poin perubahan baru yang mampu menjadikan kebijakan benar benar emas. Perlu digalakkan berbagai program kemandirian seperti swasembada pangan dan pemberantasan korupsi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan terasa peningkatannya. Namun, masa lalu terkait HAM dan hambatan korupsi masih menjadi tantangan utama, karena makin maraknya bargaining antara surat penyidikan korupsi dan dukungan pada pemerintahan eksekutif, yang jelas menghambat kemandirian maupun kesuksesannyaÂ
Kemungkinan Independensi: Menavigasi Hubungan dengan JokowiÂ
Kemungkinan Prabowo untuk berpisah independen dari pengaruh Jokowi memang ada. Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dapat menjadi faktor penghalang dan berusaha tetap menjaga hubungan antara Prabowo dan Jokowi selalu harmonis. Namun, Prabowo juga perlu menunjukkan kebijakan mandiri dan inovatif untuk memperkuat posisi politiknya dan memastikan stabilitas pemerintahan.Â
Membandingkan Mahathir: Mengatur Ambisi dan RealitasÂ
Mengatur ambisi Prabowo untuk setara dengan Mahathir Mohamad harus mempertimbangkan konteks dan tantangan yang berbeda. Kebijakan utama seperti pembangunan IKN, hilirisasi industri, dan swasembada pangan memerlukan implementasi yang efektif. Keberhasilan Prabowo dalam mengatasi tantangan internal seperti korupsi dan pelanggaran HAM akan menentukan apakah ia dapat mencapai atau melampaui pencapaian Mahathir. Keinginan kuatnya untuk menandingi Mahatir, harus mencoba kreatifitas yang tidak mirip dengan Mahatir. Bisa saja menciptakan masyarakat yang smart dan sejahtera, sehingga pasar smart tech akan membanjiri Indonesia dengan kreativitas teknologi science yang tumbuh kembang lebih subur dibanding Malaysia. Juga demokrasi yang lebih transparan dan adil akan jauh mengungguli Mahatir, karena Mahatir kurang demokratis dan mempermainkan hukum.
Keseimbangan Pancasila: Mewujudkan Ideologi dalam KebijakanÂ
Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperkokoh ideologi Pancasila dalam kebijakan-kebijakannya. Mewujudkan setiap sila dari Pancasila, mulai dari Ketuhanan hingga Keadilan Sosial, harus menjadi fokus yang berimbang dan bersama sama. Program-program seperti bantuan gizi dan peningkatan akses kesehatan mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan sosial. Keberhasilan ini akan bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan dari berbagai pihak. Â Â
Prabowo dalam Membangun Indonesia yang Lebih Baik dan Adil
Di tengah tantangan demokrasi dan perlawanan terhadap korupsi, Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi Indonesia. Reformasi 1998 telah meletakkan dasar untuk demokrasi, tetapi banyak pekerjaan masih harus dilakukan. Pemilu 2024 adalah kesempatan emas bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa dirinya tidak hanya dapat menjaga stabilitas, tetapi juga membawa Indonesia menuju kemakmuran yang adil melalui pemberantasan korupsi dan kebijakan sosial yang progresif.
Menghadapi Tantangan Demokrasi Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, tantangan demokrasi telah menjadi sorotan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan Omnibus Law, mencerminkan ketidakpuasan rakyat. Prabowo harus mengambil momen ini untuk memperkuat demokrasi dengan mendengarkan suara kritis dan mengajak akademisi serta aktivis untuk berperan aktif dalam pembuatan kebijakan. Demokrasi bukanlah sekadar formalitas pemilu, tetapi harus dijaga dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Peran Penting dalam Pemberantasan Korupsi Korupsi masih menjadi penghambat utama bagi kesejahteraan rakyat. Kabinet Indonesia Maju, dengan segala kompleksitas politiknya, telah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat. Prabowo dapat memperkuat institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Kebijakan "zero tolerance" terhadap korupsi akan menjadi fondasi yang kuat bagi pemerintahannya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat.
Mewujudkan Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Prabowo memiliki potensi untuk membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang adil. Program-program sosial seperti swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan sosial harus menjadi prioritas utama. Dengan mengedepankan ideologi Pancasila, Prabowo bisa memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Mengatasi Masa Lalu dan Membangun Masa Depan Meskipun tantangan terkait masa lalu dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih menghantui, Prabowo harus menjadikan hal ini sebagai bagian dari proses penebusan. Dengan menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian kasus-kasus HAM, Prabowo bisa memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang membawa perubahan positif. Rakyat Indonesia memiliki harapan bahwa pemimpin yang baru akan lebih independen, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Membangun Kemandirian dan Kebijakan Mandiri Prabowo perlu menunjukkan bahwa dirinya mampu berpisah secara independen dari pengaruh pemerintahan sebelumnya. Kebijakan mandiri dan inovatif, seperti swasembada pangan dan reformasi anti-korupsi, harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa pemerintahan barunya benar-benar membawa perubahan nyata bagi rakyat Indonesia. Dalam proses ini, Prabowo harus menjaga keseimbangan antara dukungan politik dan kebijakan yang benar-benar berdampak positif bagi rakyat.
Dengan langkah-langkah ini, Prabowo memiliki kesempatan untuk mengukir sejarah sebagai pemimpin yang membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang adil, bersih dari korupsi, dan demokrasi yang lebih kuat.
Berikut beberapa kebijakan kesejahteraan rakyat yang dapat diusulkan untuk pemerintahan Prabowo dengan memperhatikan lanskap inflasi dan perubahan perilaku konsumen:
Pengendalian Inflasi dan Perlindungan Konsumen: Implementasikan kebijakan harga yang adil dengan mendorong perusahaan untuk menyeimbangkan keuntungan tanpa membebani konsumen.
Reformasi Sektor Teknologi dan Investasi Jangka Panjang: Berikan insentif untuk investasi yang meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja, terutama di sektor teknologi dan industri lokal.
Program Sosial Progresif: Perluas program bantuan sosial seperti subsidi pangan dan kesehatan untuk mengurangi dampak inflasi pada rumah tangga berpenghasilan rendah.
Swasembada Pangan dan Penguatan Rantai Pasokan: Tingkatkan ketahanan pangan melalui investasi di sektor pertanian dan pembangunan rantai pasokan lokal, mengurangi ketergantungan pada impor.
Reformasi Anti-Korupsi dan Transparansi: Perkuat pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara dan meningkatkan kepercayaan publik.
Pengembangan Infrastruktur Berbasis Demokrasi: Pastikan pembangunan infrastruktur yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.
Kebijakan-kebijakan ini bisa menjadi dasar bagi pemerintahan baru untuk mengatasi tantangan ekonomi sambil tetap berfokus pada kesejahteraan rakyat dan prinsip demokrasi yang kuat. Â
Untuk menghindari pengaruh koruptif dari semua praktek dan deal deal kabinet yang lama, Prabowo dapat mengambil langkah-langkah berikut:
Pemilihan Pejabat yang Transparan: Pastikan penunjukan pejabat tinggi dilakukan melalui proses yang transparan dan berintegritas, menghindari individu yang terkait dengan kasus korupsi.
Penguatan Institusi Anti-Korupsi: Berikan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi pengawasan lainnya untuk bertindak independen.
Membangun Koalisi Independen: Bentuk koalisi politik yang lebih mandiri, dengan mengurangi ketergantungan pada partai atau individu yang memiliki rekam jejak korupsi.
Kebijakan Zero Tolerance: Terapkan kebijakan "zero tolerance" terhadap korupsi, dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran di dalam pemerintahan.
Pengawasan Publik dan Media: Dorong keterlibatan masyarakat sipil dan media untuk aktif mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga setiap tindakan koruptif bisa segera diungkap dan ditindak.
Langkah-langkah ini dapat memperkuat kemandirian Prabowo dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga integritasnya dari pengaruh negatif pihak lain.
