Kemungkinan Prabowo untuk berpisah independen dari pengaruh Jokowi memang ada. Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dapat menjadi faktor penghalang dan berusaha tetap menjaga hubungan antara Prabowo dan Jokowi selalu harmonis. Namun, Prabowo juga perlu menunjukkan kebijakan mandiri dan inovatif untuk memperkuat posisi politiknya dan memastikan stabilitas pemerintahan.Â
Membandingkan Mahathir: Mengatur Ambisi dan RealitasÂ
Mengatur ambisi Prabowo untuk setara dengan Mahathir Mohamad harus mempertimbangkan konteks dan tantangan yang berbeda. Kebijakan utama seperti pembangunan IKN, hilirisasi industri, dan swasembada pangan memerlukan implementasi yang efektif. Keberhasilan Prabowo dalam mengatasi tantangan internal seperti korupsi dan pelanggaran HAM akan menentukan apakah ia dapat mencapai atau melampaui pencapaian Mahathir. Keinginan kuatnya untuk menandingi Mahatir, harus mencoba kreatifitas yang tidak mirip dengan Mahatir. Bisa saja menciptakan masyarakat yang smart dan sejahtera, sehingga pasar smart tech akan membanjiri Indonesia dengan kreativitas teknologi science yang tumbuh kembang lebih subur dibanding Malaysia. Juga demokrasi yang lebih transparan dan adil akan jauh mengungguli Mahatir, karena Mahatir kurang demokratis dan mempermainkan hukum.
Keseimbangan Pancasila: Mewujudkan Ideologi dalam KebijakanÂ
Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperkokoh ideologi Pancasila dalam kebijakan-kebijakannya. Mewujudkan setiap sila dari Pancasila, mulai dari Ketuhanan hingga Keadilan Sosial, harus menjadi fokus yang berimbang dan bersama sama. Program-program seperti bantuan gizi dan peningkatan akses kesehatan mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan sosial. Keberhasilan ini akan bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan dari berbagai pihak. Â Â
Prabowo dalam Membangun Indonesia yang Lebih Baik dan Adil
Di tengah tantangan demokrasi dan perlawanan terhadap korupsi, Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi Indonesia. Reformasi 1998 telah meletakkan dasar untuk demokrasi, tetapi banyak pekerjaan masih harus dilakukan. Pemilu 2024 adalah kesempatan emas bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa dirinya tidak hanya dapat menjaga stabilitas, tetapi juga membawa Indonesia menuju kemakmuran yang adil melalui pemberantasan korupsi dan kebijakan sosial yang progresif.
Menghadapi Tantangan Demokrasi Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, tantangan demokrasi telah menjadi sorotan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan Omnibus Law, mencerminkan ketidakpuasan rakyat. Prabowo harus mengambil momen ini untuk memperkuat demokrasi dengan mendengarkan suara kritis dan mengajak akademisi serta aktivis untuk berperan aktif dalam pembuatan kebijakan. Demokrasi bukanlah sekadar formalitas pemilu, tetapi harus dijaga dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Peran Penting dalam Pemberantasan Korupsi Korupsi masih menjadi penghambat utama bagi kesejahteraan rakyat. Kabinet Indonesia Maju, dengan segala kompleksitas politiknya, telah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat. Prabowo dapat memperkuat institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Kebijakan "zero tolerance" terhadap korupsi akan menjadi fondasi yang kuat bagi pemerintahannya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat.
Mewujudkan Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Prabowo memiliki potensi untuk membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang adil. Program-program sosial seperti swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan sosial harus menjadi prioritas utama. Dengan mengedepankan ideologi Pancasila, Prabowo bisa memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Mengatasi Masa Lalu dan Membangun Masa Depan Meskipun tantangan terkait masa lalu dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih menghantui, Prabowo harus menjadikan hal ini sebagai bagian dari proses penebusan. Dengan menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian kasus-kasus HAM, Prabowo bisa memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang membawa perubahan positif. Rakyat Indonesia memiliki harapan bahwa pemimpin yang baru akan lebih independen, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
