Supreme Court Justice atau rangkapan Mahkamah Agung sekaligus  Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat  telah menyimpulkan bahwa kekuasaan Eksekutif Presiden AS dalam menjalankan tugasnya sekarang dikualifikasikan sebagai mengemban tugas yang kebal hukum. Keputusan SCJ ini menganulir pernyataan hakim negeri Tanya Chutkan dari Washington, bahwa penugasan US Navy Team 6 untuk menghabisi oposisi adalah ilegal.
Keputusan menetapkan imunitas penuh Presiden AS dalam melaksanakan tugas resminya dikeluarkan kemarin sore 1/7/24. Ini sehubungan dengan kasus pengadilan SCJ yang sempat ditunda 90 hari dalam perkara Trump v. Amerika Serikat. Kasus ini bertujuan untuk menentukan apakah jaksa dapat mengajukan tuntutan terhadap Donald Trump karena mencoba membatalkan pemilu tahun 2020 atau apakah dia kebal dari tuntutan karena dia adalah presiden pada saat itu. Namun keputusan SCJ sebenarnya melampaui apa yang sekedar diminta oleh penasehat hukum Trump.
Pengadilan memutuskan bahwa presiden dianggap terlindungi dari tuntutan atas tindakan resmi. Hal ini mencakup perubahan kebijakan, keputusan militer, dan diskusi dengan pejabat pemerintah lainnya. Hal ini tidak termasuk, misalnya, tindakan pribadi yang dilakukan secara eksklusif sebagai kandidat politik.
Semua ini sebetulnya adalah design skenario partai Republik yang terus berusaha menguasai  hakim agung dengan memaksakan menambah hakim Federalis, tujuannya untuk mendukung dan memuluskan semua keputusan ekstrim pemerintahan Republik. Atau penguasaan partai atas SCJ untuk memenangkan partai seandainya ada masalah di pengadilan. Penggagas dan pendana seandainya para hakim memerlukan sogokan dari the federalist adalah Leonard Leo. Seperti biasa bahwa banyak agitasi dari partai Republik untuk mengkooptasi pemilu, jaksa, dan hakim bahkan gubernur dari partai yang selalu menghalalkan cara untuk berkuasa, apapun cara curangnya dengan alasan tipuan atau yang selalu 'patriotik'. Ini didorong kuat oleh klub billionaire yang sangat tidak tanggung tanggung membiayai semua uang resmi maupun tidak resmi demi memenangkan kepentingan kelompok super rich, termasuk mendanai berbagai hal demi terpilihnya hakim federalis. Sudah banyak terbukti hasil Leonard ini sejak terpilihnya hakim federalis Clearance Thomas tahun 2010. Juga banyak bukti yang mengungkap hakim Thomas ini sangat doyan uang haram. Jadi Leonard sebagai pengelola hakim Federalis mempunyai instruksi yang jelas untuk semua hakim pilihannya, termasuk 3 hakim baru di SCJ Amy Barrett, Gorsuch, dan Kavanaugh. Disamping hakim Alito juga senang menerima suap dari federalis, atau anggota penuhnya. Sehingga tinggal hakim republikan John Robert yang sedang menyenangi grup Federalis ini.
Seperti biasa partai Demokrat selalu tetap berusaha untuk bersahaja tanpa mau mengadakan perlawanan atau membuat kelompok tandingan the Federalis, atau pura pura tidak tahu dan sudah terbukti kedodoran dan tetap tidak mau tahu, karena harus tetap bermain politik cantik apapun resikonya. Sekarang dengan mulusnya infrastruktur hukum untuk menancapkan bendera diktator sudah mulai tampak untuk menyongsong kemenangan sang kandidat diktator Trump. Politik di AS tidak beda dengan politik di seluruh dunia yang sedang dilanda kemerosotan kepercayaan publik pada lembaga demokratik. Sesuai dengan tuntutan zaman yang berubah, maka tuntutan perubahan harus serba cepat, demikian juga rakyat pemilih tidak sabar, mereka maunya semuanya seperti yang dijanjikan oleh pemimpin ilusionis yang siap memberikan semua gula gula janji kampanye. Rakyat mau instant terserah caranya, pokoknya rasanya sudah bahagia mendapat janji muluk instant. Demikian dengan hukum, maunya instan juga, yang pasti bisa mendukung pemimpin kelas mie instan. Menurut rakyat pemilih mereka menyukai sekali pemimpin disrupsi yang bisa menghilangkan beban negara dari pegawai negara yang tidak berguna, pajak yang tidak berguna, dan aturan ekologi yang memberatkan. Walaupun akhirnya mereka semua tertipu sejak pemerintah baru terpilih dan sampai pemerintah baru tidak pernah mau mundur, jadi presiden seumur hidup, dan mereka semuanya sudah terlambat untuk kembali ke demokrasi seperti Hungaria, Rusia, China, Israel dan hampir saja Perancis dan AS. Tapi memang namanya demokrasi harus dijunjung tinggi hasil voting rakyat yang salah, dan ujungnya demokrasi dihapuskan. Salah rakyat? Bukan, karena rakyat harus betul betul merasakan kesengsaraan tiada tara seperti di Israel dan Rusia karena kesalahannya sendiri dan harus berani bertanggung jawab sendiri selamanya. Inilah yang sekarang harus ditelan sebagai pil pahit partai Demokrat yang memilih tidak menandingi dan mengalah terus, untuk akhirnya bisa dihancurkan. Sangat tidak logis, atau demokrasi yang kebingungan. Alternatifnya Biden harus berani menguji keputusan baru SCJ adalah salah, dengan mengirim Navy Team 6 untuk menangkap Trump dalam mengagungkan keputusan ngawur MA.
Mengenai pertanyaan hukum spesifik mengenai peran Trump dalam campur tangan pemilu dan kerusuhan Capitol pada 6 Januari, SCJ menyerahkan kepada hakim dalam kasus federal untuk memutuskan tindakan Trump mana yang memenuhi syarat sebagai tindakan resmi atau tindakan pribadi. "Analisis tersebut pada akhirnya sebaiknya diserahkan kepada pengadilan yang lebih rendah untuk melaksanakannya pada tingkat pertama," tulis Ketua Hakim John Roberts dalam usaha untuk makin membingungkan, karena mengutus team 6 untuk mengeksekusi oposis legal, masak menyerang kongress pada kasus 6 January seolah olah tidak legal. Memang semua hakim federalis pada dasarnya tidak memutuskan berdasarkan apa yang benar tetapi keputusan yang membenarkan permintaan partai Republik.
Dampak praktisnya adalah bahwa keputusan tersebut akan menunda uji coba campur tangan Trump dalam pemilu, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya hal tersebut sebelum Hari Pemilu di bulan November, jika memang hal itu benar-benar terjadi. Kalau lebih tegasnya, bahwa semua ini adalah rancangan untuk mencurangi pemilu secara detail dari setiap kecamatan sampai negara bagian dengan landasan hukum keputusan kaum Federalis. Dan sejauh ini partai demokrat tidak mau membuat tandingan, atau membiarkan dirinya didera.Â
Sejak jaksa penuntut mengajukan tuntutan terhadap Trump, setiap kali team pembela Trump telah selalu melakukan  strategi penundaan sidang, dengan berbagai alasan, untuk menunggu dipilihnya Trump jadi Presiden, dan digugurkannya semua tuntutan ini nantinya. Atau jika dia memenangkan pemilu sebelum kasus pidana lainnya yang menimpanya selesai, dia dapat menggunakan kekuasaan jabatan kepresidenan untuk mencegah persidangan dilanjutkan. Inilah yang selalu dikampanyekan Trump bahwa partai Demokrat yang menggunakan kekuasaan pengadilan untuk memperkusi dia. Jadi ini sudah diumumkan bahwa kalau Trump jadi terpilih Presiden, maka Trump akan melakukan persekusi sebagai balasan kepada siapa saja yang menyerang dan mengkritik Trump.
Keputusan SCJ membantu Trump mencapai tujuan tersebut. Pertama, hakim dalam kasus campur tangan pemilu federal, Tanya Chutkan, harus mengadakan sidang dan memutuskan bagian mana dari kasus tersebut yang melanggar standar kekebalan baru SCJ. Kemudian, kedua belah pihak dapat mengajukan banding atas keputusan Chutkan. Permohonan banding tersebut dapat kembali diajukan ke SCJ lagi, sehingga akan mengakibatkan penundaan selama berbulan-bulan, seperti yang terjadi selama ini.
Putusan SCJ ini sudah memastikan 100% bahwa Trump "tidak akan diadili atas tuduhan berusaha membatalkan pemilu terakhir sebelum para pemilih memutuskan apakah akan mengirimnya kembali ke Gedung Putih pada pemilu berikutnya." Namun, hal ini memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menunjukkan secara terbuka bukti-bukti yang memberatkan Trump, saat mereka mengajukannya di pengadilan untuk dimasukkan dalam persidangan.
Keputusan tersebut juga dapat diterapkan pada dakwaan negara bagian terhadap Trump, di Georgia dan New York. Trump sudah mengajukan mosi kemarin untuk membatalkan hukuman terhadapnya di New York, mengutip buletin SCJ.
