Tren Larinya Investor dari Israel, Maukah Invest ke Indonesia?

Investasi Arab masih kecil di Indonesia, inikah sebabnya karena suka ada konflik kecil kecil dimana mana? Banyak juga perhatian investor kalangan lokal yang sangat menarik kalau Indonesia bisa menonjol sebagai titik terang ekonomi yang langka di kawasan yang bergejolak di laut China Selatan, di Myanmar, ketegangan Taiwan, konflik dan sanksi tariff produk China. Pengembangan sektor teknologi yang harus dilakukan tidak hanya sektor infrastruktur saja, serta iklim tropis dan pemanfaatan pemandangan alam nan indah, ketersediaan pangan yang terjangkau, dan segala macam budaya positif dan menarik bisa dijadikannya pusat bagi investor global yang kaya.  

Sekarang kita lihat penyebab kekacauan yang dirasa oleh para investor di Israel yang mungkin bisa ditangkap dan dimanfaatkan investasinya oleh sang menteri investasi Indonesia di bidang pertambangan saja. Jadi membaca ini mungkin sang menteri akan terbuka untuk mengembangkan investasi tidak hanya dipertambangan atau kosesi hutan saja tatepi juga sumber daya manusia jutawan nekat.

Kekacauan yang dialami investor sekaligus imigran di Israel adalah ketika, PM Israel tidak memikirkan demokrasi dan hak keadilan dan kemanusiaan. bahkan militer Israelpun mengatakan bahwa Hamas tidak dapat dihancurkan, ini seperti pendapat penasehat militer Amerika yang meminta Israel menerapkan counterinsurgency doctrine. Bahkan Biden menelpon Netanyahu sendiri dan mengatakan untuk berdamai dan menghentikan bom acak yang sangat fatal untuk mencapai perdamaian rakyat Israel, karena mereka kan melawan sedahsyat apapun. Ini semua meningkatkan perseteruan dengan Netanyahu, yang sekarang terpojok dari semua negara di dunia dan berusaha memutar mutar fakta yang jelas taktik tipu untuk mendapatkan 'rasa simpati' menurut delusi Netanyahu sendiri. Mana mungkin masyarakat dunia mau menerima akal tipu muslihat statement Netanyahu yang berputar putar hanya untuk bisa terus berperang? 

Bahkan di dalam negeri pertikaian antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pimpinan militer negara itu semakin terbuka setelah juru bicara utama angkatan bersenjata mengatakan tujuan Netanyahu untuk menghancurkan Hamas di Gaza tidak dapat dicapai. "Gagasan bahwa kita dapat menghancurkan Hamas atau menghilangkan Hamas adalah menyesatkan publik," kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada televisi Israel pada hari Kamis pagi 20/6/24. Komentar tersebut merupakan teguran langsung yang jarang dilakukan oleh militer mengenai bagaimana Netanyahu menggambarkan tujuan utama perang di Gaza, yang menurutnya adalah "kemenangan total" atas Hamas dan mengembalikan sandera Israel yang diculik sampai sekarang oleh kelompok tersebut. Perdana Menteri telah berulang kali mengatakan bahwa dia tidak akan menerima berakhirnya perang tanpa pemberantasan kelompok tersebut sebagai kekuatan militer dan pemerintahan. 

Ini yang selalu diajarkan Biden bahwa pemberantasan Hamas adalah mustahil, hanya cara Amerika yang pernah berhasil dalam melawan ISIS adalah dengan doktrin counterinsurgence, atau sederhananya memenangkan hati rakyat Palestina. Secara aktif Biden berusaha untuk menghentikan kekejaman ini dengan menghentikan supply bom yang harusnya sudah dikirim ke Israel untuk membom Rafah. Ini yang jadi pertengkaran dengan Biden, dan Netanyahu berusaha menelikung Biden dengan menyebarkan berita bohong bahwa Biden tidak mau atau menghentikan bantuan untuk Israel seperti yang diperintahkan oleh Kongress Amerika.

Kantor Perdana Menteri menolak komentar Hagari. "Kabinet keamanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Netanyahu mendefinisikan penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas sebagai salah satu tujuan perang. IDF tentu saja berkomitmen terhadap hal ini," katanya, mengacu pada Pasukan Pertahanan Israel. Perselisihan tersebut merupakan ilustrasi ketegangan yang meningkat selama berbulan-bulan antara Netanyahu dan para pemimpin militer negara tersebut, yang berpendapat bahwa Hamas hanya dapat dikalahkan jika Israel menggantinya dengan otoritas pemerintahan lain di Gaza. 

Selama lebih dari delapan bulan perang, militer Israel telah menginvasi sebagian besar Jalur Gaza, namun Hamas kembali berkuasa di wilayah tersebut ketika pasukan Israel mundur. "Apa yang bisa kami lakukan adalah menumbuhkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menggantikannya," kata Hagari, "Para politisi akan memutuskan" siapa yang harus menggantikan Hamas, katanya.

Netanyahu telah menolak serangkaian usulan alternatif pengganti Hamas, termasuk rencana Amerika untuk memasukkan Otoritas Palestina dan seruan Arab untuk pemerintah persatuan Palestina yang akan mencakup Hamas. Beberapa analis militer dan mantan pejabat Israel mempertanyakan apakah pembentukan pemerintahan baru di Gaza mungkin dilakukan, mengingat Hamas berhasil selamat dari serangan militer Israel. 

Keretakan yang semakin besar dengan kepemimpinan militer terjadi ketika Netanyahu juga berada di bawah tekanan dari pemerintahan Biden untuk menerima proposal gencatan senjata yang menurut Presiden Biden akan mengakhiri perang. Minggu ini, Netanyahu memulai perselisihan baru dengan pemerintah, menuduh AS menahan senjata dan amunisi dari Israel. Gedung Putih menolak klaim tersebut, dengan mengatakan pihaknya hanya menghentikan satu pengiriman bom karena kekhawatiran mengenai potensi pembunuhan warga sipil dalam operasi Israel di kota Rafah, Gaza selatan. 

Lebih dari 37.000 orang telah tewas di Gaza sejak dimulainya perang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, kata para pejabat Palestina. Angka tersebut tidak merinci berapa banyak yang menjadi kombatan. Pemboman Israel juga telah membuat sebagian besar wilayah tersebut menjadi puing-puing dan membuat lebih dari satu juta orang mengungsi dari rumah mereka. 

Perang ini dimulai dari serangan pimpinan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas dari kalangan warga sipil, menurut pihak berwenang Israel. Hamas juga menculik sekitar 250 orang sipil, sebagian terdiri dari anak anak dan puluhan diantaranya masih disandera di Gaza.