Mohon tunggu...
Iwan Murtiono
Iwan Murtiono Mohon Tunggu... Lainnya - Google-YouTube project contractor

Pembela hak asasi dan demokrasi dengan bias sebagai orang Indonesia dalam memakai kacamata untuk melihat dunia, termasuk dalam memupuk demokrasi yang agak membingungkan antara demokrasi murni atau demokrasi a la Indonesia. Bahwa kita sering melihatnya dalam perspektif yang berbeda, karena demokrasi itu juga adalah sebuah karya kreatif dalam pembentukannya yang tidak pernah rampung, termasuk yang anti demokrasi juga tidak pernah lelah berusaha terus menguasai demi kepentingan sebagian kecil atau oligarki

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Kesekolah a la Sekolah Marketplace

18 Juni 2024   05:00 Diperbarui: 21 Juni 2024   03:26 161
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

3.Kontrol dan Beban Pendidikan: pendidikan rumahan bisa lebih leluasa mengontrol atau menguasai  kurikulum dan cara mengajar anak didiknya sendiri. Dibanding dengan sekolah negeri yang harus disiplin mengikuti standar kurikulum daerah atau negara.

4.Ukuran Kelas: kelas yang dipakai untuk pendidikan rumahan biasanya berisi siswa yang terbatas dan ruang yang terbatas pula, sehingga memungkinkan mendidik secara one-on-one

5.Kesiapan Akademis: siswa pendidikan rumahan biasanya lebih fleksibel dan mandiri dalam proses pendidikannya, dibanding sekolah negeri yang  lebih menawarkan kebersamaan dan bersosial.

Akhir akhir ini jumlah peserta didik di sekolah negeri menurun terus. Penyebabnya karena para orang tua pada separuh lebih dari jumlah negara bagian, kini dapat menggunakan uang negara untuk mendidik anak-anak mereka di rumah, secara online, di sekolah swasta. Tahun ini, satu juta siswa menggunakan semacam voucher pendidikan swasta, lebih dari dua kali lipat angkanya dibandingkan empat tahun sebelumnya, menurut data dari AdChoice, sebuah kelompok yang mendukung pilihan sekolah swasta dan memantau sektor ini. 

Tahun 2019 - -2020  2.5 Juta

Tahun 2020 - -2021  2.7 Juta

Tahun 2021 - -2022  3.1 Juta

Tahun 2022 - -2023  3.7 Juta

Sehingga terbukti, hasilnya adalah berkembang pesatnya gerakan pendidikan rumahan yang bisa memilih petualangan pendidikan mandiri. Orang tua diperbolehkan untuk menemukan program apapun yang menurut mereka sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan anak mereka. Namun masih belum jelas bagaimana, atau apakah akuntabilitas atau standar akan ditegakkan di luar sekolah tradisional.

Tentu semuanya ini tidak terlepas dari pandemi yang mendorong banyak keluarga untuk mempertimbangkan kembali cara anak mereka belajar yang aman dan sehat. Anggota parlemen dari Partai Republik menerima pilihan sekolah swasta sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk hak-hak orang tua. Pada kancah politik, agenda partai republik yang sok pura pura pro kepada 'privatisasi' menggunakan berbagai cara kotor untuk menyerang sistem yang ada atau melebelinya sebagai kepanjangan tangan 'the deep state' sistem yang harus dihancurkan. Bagi mereka kekuasaan atau jabatan lebih penting ketimbang pendidikan anak mereka. Termasuk menggunakan isu ini untuk melawan kemapanan sistem sekolah negeri yang dikuasai partai demokrat dan cara ini untuk menarik perhatian orang tua siswa yang masih muda, apalagi yang dari kalangan minoritas, yang biasanya kritis terhadap cara sekolah negeri mendidik anak mereka. 

Saat ini para guru muda mengalami titik jenuh dengan kakunya sistem pendidikan, dengan birokrasi sekolah negeri yang mengutamakan pemenuhan standar kurikulum, yang dirasa tidak berguna bagi anak didik. Maklum guru muda yang masih idealis mulai kritis dan kreatif. Ini semua mengancam sekolah negeri . Idealisme ini tidak berhenti, tetapi dilaksanakan yang memperparah persoalan sekolah negeri. Apalagi tindakan migrasi besar besaran dilakukan oleh guru berkualitas. Mereka pindah dari sekolah negeri ke sekolah swasta privat atau bahan pendidikan rumahan. Bagaikan seperti membuka usaha kecil ringan semacam toko kelontong, atau sekolah eceran yang menerima voucher uang pendidikan dari pemerintah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun