MK Amerika Juga Rentan KKN

Banyak kasus pelanggaran norma, etika dan hukum di dalam sistem pengadilan di seluruh dunia. Dulu semua ini adalah hal yang biasa dan umum dilakukan karena pada zaman dahulu semua negara berbentuk monarki absolut. 

Pada akhir abad ini saja baru terasa dibutuhkannya aturan, undang undang dan hukum yang mampu membatasi absolutisme badan badan tertinggi di setiap negara yang berdemokrasi tentunya, atau sudah bukan monarki absolute. Ide tentang sistem peradilan yang bersih dari pengaruh politik, yang serba tidak melanggar etika atau norma adalah hal yang baru dalam sistem peradilan, atau belum ada sebelumnya.  

Diambil dari cerita Romawi zaman Plato dan Socrates. Siapa yang mengawasi seorang Raja filsuf dengan penunjukan jabatan seumur hidup? Raja filsuf, ide yang menurutnya bentuk pemerintahan terbaik adalah di mana para filsuf memerintah. Cita-cita seorang raja filsuf lahir dalam dialog Republik Plato, sebagai bagian dari visi kota yang adil. 

Rupanya ini adalah referensi yang diambil dari Kekaisaran Romawi dan selalu dipakai dalam pemikiran politik di zaman raja Eropa absolut. Anehnya, ini juga banyak dicoba dalam perpolitikan modern yang mengklaim elit penguasa yang sempurna. 

Maka zaman yang serba ideal ini setiap penunjukan tugas seumur umur pasti merugikan siapapun baik rakyat maupun penguasa sendiri, karena dalam menjalankan fungsinya dengan cara otokratis yang bisa saja liar dan seenak maunya sendiri, tanpa memperhatikan keadilan sosial maupun kemanusiaan yang beradab. Atau seringkali melanggar semua hak hak asasi manusia yang diprakarsai PBB, dan telah disetujui atau diratifikasi oleh setiap negara anggota PBB.

Kasus yang jelas menginspirasi kita adalah dari Amerika yang gaungnya telah mencapai semua pelosok dunia. Sebagai contoh konkritnya, ada beberapa fakta yang sampai sekarang masih berlaku model penunjukan jabatan seumur hidup Hakim di Supreme Court, yang mirip dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tetapi tidak sama, maka disebut saja Supreme Court atau lebih tepat terjemahannya adalah Pengadilan Tertinggi dan dibawahnya ada State Supreme Court atau pengadilan tinggi state/provinsi. Jadi bukan MA atau Attorney General maupun MK yang hanya mengadili perkara konstitusi saja:

1. Dasar Konstitusi: Konstitusi AS tidak secara eksplisit memberikan penunjukan seumur hidup kepada hakim Pengadilan Tertinggi. Namun, Pasal III menyatakan bahwa hakim "akan memegang jabatannya selama berperilaku baik."Artinya, bebas menjabat sampai mereka undur diri atau  hanya dapat dicopot melalui impeachment atau pemakzulan

2. Jumlah Jabatan Hakim Federal: Ada total 870 jabatan hakim federal dengan pengangkatan seumur hidup. Ini termasuk sembilan hakim Pengadilan Tertinggi, 179 hakim Pengadilan Tinggi. Pengadilan Banding, 673 di Pengadilan Negeri, dan sembilan di Pengadilan Perdagangan Internasional.

3. Pengangkatan di Tingkat Negara Bagian: Di tingkat negara bagian, pengangkatan hakim Pengadilan Tinggi seumur hidup sangat jarang terjadi. Rhode Island adalah satu-satunya negara bagian yang memberikan penunjukan seumur hidup kepada hakim Pengadilan Tinggi. Di negara bagian lain, hakim biasanya memiliki masa jabatan tetap antara 6 hingga 14 tahun.

4. Meningkatnya Masa Jabatan: Seiring berjalannya waktu, hakim Pengadilan Tertinggi AS telah menjabat lebih lama. Rata-rata masa jabatan hakim secara keseluruhan saat ini adalah sekitar 26 tahun, dengan hakim baru seperti Ruth Bader Ginsburg, Antonin Scalia, dan Anthony Kennedy menjabat selama beberapa dekade.

5. Model Unik: AS adalah satu-satunya negara demokrasi maju yang memberikan penunjukan seumur hidup pada lembaga peradilannya. Sebagian besar negara demokratis lainnya mempunyai batasan masa jabatan atau persyaratan usia untuk pengadilan tertinggi mereka.

Meskipun penunjukan seumur hidup memiliki keuntungan, seperti independensi dari tekanan politik, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan potensi hakim untuk menjabat jauh melampaui masa jabatannya. 

Sistem pengangkatan hakim agung seumur hidup mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut ringkasannya:

Kelebihan:

1. Independensi Peradilan: Penunjukan seumur hidup melindungi hakim dari tekanan politik, memungkinkan mereka menafsirkan Konstitusi dan hukum federal secara tidak memihak.

2. Stabilitas: Hakim bertugas dalam jangka panjang, memastikan kesinambungan dan preseden hukum yang konsisten.

3. Keahlian dan Pengalaman: Seiring berjalannya waktu, para hakim mengumpulkan pengetahuan dan keahlian, sehingga memberikan manfaat bagi Pengadilan.

Kekurangan:

1. Kurangnya Akuntabilitas: Penunjukan seumur hidup dapat menyebabkan rasa puas diri dan kurangnya pengawasan.

2. Bias Politik: Pandangan para hakim dapat menjadi ketinggalan jaman atau bias seiring berjalannya waktu.

3. Kekakuan: Sistem mencegah perubahan yang sering terjadi tetapi dapat menghambat kemampuan beradaptasi.

Secara keseluruhan, sistem ini menyeimbangkan independensi dan stabilitas namun menimbulkan kekhawatiran mengenai akuntabilitas dan bias.

Bukti kegagalan dari konsekuensi penunjukan tugas seumur umur yang merugikan siapapun baik rakyat maupun penguasa sendiri, berupa beberapa keputusan Pengadilan Tertinggi yang paling kontroversial dan banyak dikritik atau bermasalah:

1. Dred Scott v. Sanford (1857): Keputusan terkenal ini menyatakan bahwa orang Afrika-Amerika, baik merdeka atau diperbudak, tidak dapat dianggap sebagai warga negara Amerika. Hal ini membatalkan Kompromi Missouri, melarang undang-undang yang akan membebaskan budak, dan melanggengkan institusi perbudakan. Untungnya, Amandemen ke-13 dan ke-14 kemudian membatalkan keputusan ini.

2. Plessy v. Ferguson (1896): Dikenal dengan doktrin "terpisah tapi setara", kasus ini pada dasarnya melegalkan segregasi rasial terhadap orang kulit hitam Amerika.

3. Buck v. Bell (1927): Pengadilan mendukung sterilisasi paksa terhadap individu yang dianggap "tidak layak", melanggar hak reproduksi dan martabat mereka.

4. Bush v. Gore (2000): Keputusan pengadilan dalam sengketa pemilihan presiden tahun 2000 masih kontroversial dan memecah belah.

5. Bowers v. Hardwick (1986): Menjunjung tinggi konstitusionalitas undang-undang anti-sodomi Georgia, sebuah keputusan yang kemudian dibatalkan Lawrence v. Texas (2003).

Awal bulan ini, ProPublica mengungkapkan bahwa Hakim Clarence Thomas sering mengambil liburan mewah yang didanai oleh miliarder donatur Partai Republik, Harlan Crow. Salah satu kasus terkenalnya adalah Liburan ke Bali naik pesawat jet pribadi Harlan dan menyusuri pantai di Bali menggunakan yacht mewah milik Harlan, dengan imbalan putusan pengadilan yang selalu memenangkan Harlan. 

Dalam pembelaannya, Thomas mengklaim "keramahan pribadi dari teman dekat" semacam ini diperbolehkan karena Crow "tidak punya urusan di hadapan pengadilan." 

Namun klaim ini tidak sepenuhnya akurat. Seperti yang dilaporkan Bloomberg, Pengadilan Tertinggi, termasuk Hakim Thomas, mempertimbangkan sengketa hak cipta senilai $25 juta pada tahun 2005 yang melibatkan sebuah perusahaan yang sebagian dimiliki oleh Crow, yang telah memberikan banyak hadiah kepada Thomas, termasuk sebuah Alkitab senilai $19.000 yang dulunya milik Frederick Douglass.

The Real Deal

Sudah banyak diberitakan bahwa jumlah keseluruhan yang berhasil disuapkan oleh Crow kepada Hakim Thomas sebanyak $6.59M, termasuk dari bukti baru  untuk membiayai pendidikan sekolah privat cucu Hakim Thomas, yang menurut Thomas termasuk biaya komplit sekolah dan asramanya nilainya lebih dari $6.000 per bulan. Hakim Thomas pernah tersangkut kasus pelecehan pada asistennya Moira Smith tahun di tahun 2003

Hakim Neil Gorsuch mungkin juga melanggar norma etika. Menurut Politico, sebidang tanah milik Gorsuch dan dua orang lainnya telah dipasarkan selama hampir dua tahun sebelum menemukan pembeli. Pembelinya, seorang kepala eksekutif Greenberg Traurig, sebuah firma hukum yang sering berpraktik di hadapan Pengadilan Tertinggi, membeli tanah tersebut sembilan hari setelah Gorsuch dikonfirmasi ke Pengadilan Tertinggi.

Transaksi semacam itu mungkin menimbulkan pertanyaan etis bagi pejabat di cabang pemerintahan lainnya, namun peraturan yang mengatur hakim masih lemah. 

Semua hakim federal, termasuk hakim Pengadilan Tertinggi, diwajibkan oleh undang-undang federal untuk mengundurkan diri dari kasus apa pun "di mana ketidakberpihakannya mungkin dipertanyakan." Namun, tidak ada mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menerapkan undang-undang ini kepada hakim Pengadilan Tertinggi.

Meskipun hakim federal yang lebih rendah harus mematuhi Kode Etik yang panjang daftar etikanya, sembilan hakim yang paling berkuasa di negara ini tidak terikat oleh kode ini---walaupun Hakim Agung John Roberts mengklaim bahwa para hakim "mengacu pada Kode Etik dalam menilai kewajiban etis mereka, secara mandiri "

Akibatnya, dikhawatirkan sembilan pejabat paling berkuasa di Amerika yang menjabat seumur hidup dapat mencabut atau menulis ulang undang-undang apapun tanpa mencalonkan diri dalam pemilu seperti pejabat lainnya. Jadi mereka merasa sebagai  pejabat yang paling tidak dibatasi dalam pemerintahan federal, sepertinya sebagian besar kesalahan atas keadaan ini terletak pada Konstitusi itu sendiri.

Penolakan Pengadilan Tertinggi terhadap Reformasi Etika

Menurut ProPublica mengenai liburan Thomas di Bali bukanlah yang pertama kalinya. Thomas sekarang ini sedang menghadapi pengawasan ketat atas perilaku yang tidak etis dan melibatkan Harlan Crow. 

Liputan besar terakhir terjadi pada tahun 2011 ketika muncul berita tentang hadiah mahal yang diterima Thomas dari Crow. Pada tahun itu, Ketua Hakim Roberts menggunakan Laporan Akhir Tahun tahunannya untuk membantah seruan penerapan aturan etika tambahan kepada para hakim, dan menyatakan bahwa pembatasan yang dilakukan oleh Kongres tidak konstitusional.

Roberts berargumen bahwa Kode Etik hanya berlaku bagi hakim tingkat rendah dan bahwa Pengadilan Tertinggi, yang dibentuk berdasarkan Konstitusi, bersifat unik dan tidak tunduk pada pengawasan Kongres. Dia secara tidak langsung menyatakan bahwa Pengadilan Tertinggi mungkin membatalkan undang-undang ini jika Kongres bersikeras untuk memaksakan undang-undang tersebut kepada para hakim.

Terkait penolakan, Roberts menyoroti kesulitan-kesulitan praktis. Keputusan penolakan hakim di tingkat yang lebih rendah dapat ditinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi, namun tidak seorang pun dapat meninjau kembali penolakan hakim Pengadilan Tertinggi untuk menolak. 

Mengizinkan hakim lain untuk meninjau kembali keputusan-keputusan ini dapat mempengaruhi hasil kasus dengan menentukan hakim mana yang akan berpartisipasi.

Pertanyaan Etis yang Belum Terselesaikan

Laporan Roberts pada tahun 2011 merupakan pembelaan komprehensif terhadap lemahnya batasan etika di Pengadilan Tertinggi. Pernyataan kolektif terbaru dari Pengadilan, yang ditandatangani oleh kesembilan hakim, juga membela perilaku mereka, mengklaim kepatuhan terhadap pengungkapan keuangan dan batasan hadiah. 

Aturan-aturan ini melarang hakim menerima hadiah dari siapa pun yang kepentingannya mungkin terpengaruh oleh tugas resmi mereka sebuah aturan yang, jika diterapkan secara ketat, dapat menghalangi hakim Pengadilan Tertinggi untuk menerima hadiah apa pun.

Peran Konstitusi yang Mengisolasi Hakim dari Disiplin

Konstitusi membuat hampir tidak mungkin untuk mendisiplinkan atau memberhentikan hakim Pengadilan Tertinggi yang korup. Hakim federal bertugas "selama berperilaku baik," yang dipahami memerlukan pemakzulan. Proses ini membutuhkan dua pertiga anggota Senat, sebuah persyaratan sulit yang tidak mudah dicapai di Senat yang terpecah secara politik.

Selain itu, Konstitusi menjamin bahwa kompensasi hakim tidak dapat dikurangi selama masa jabatannya, dan hakim federal ditunjuk oleh pilihan partisan presiden dan dikonfirmasi oleh Senat, yang hanya untuk memastikan loyalitas ideologis. Pengaturan ini memberikan insentif kepada partai politik untuk menunjuk partisan yang dapat diandalkan dan melindungi mereka meskipun ada pelanggaran etika.

Cara yang Lebih Baik untuk Mendesain Peradilan

Beberapa negara bagian dan negara lain mempunyai sistem yang mempersulit partisan untuk mengambil alih sistem peradilan dan lebih mudah untuk memecat hakim yang tidak layak. Misalnya, komisi seleksi prestasi di Inggris mencakup anggota yang beragam dan memberikan proses seleksi yang seimbang. Demikian pula, proses seleksi peradilan di Missouri melibatkan komisi yang memilih calon yang harus dipilih oleh gubernur.

Alabama memiliki Komisi Penyelidikan Yudisial yang dapat mengajukan tuntutan terhadap hakim negara bagian, termasuk hakim agung, atas pelanggaran -- sebuah proses internal yang menjaga independensi peradilan.

Kesimpulan

Sistem federal saat ini memungkinkan adanya penerimaan suap dan partisan politik. Senat dan Kongres sudah mulai mencari jalan untuk mengoreksi salah aturan di Pengadilan Tertinggi. Atau memojokkan hakim Pengadilan Tertinggi Thomas dan Alito dengan impeachment kalau perlu. 

Dari Pengadilan Tertinggi tentunya tidak mau dengan mudah diatur atur dengan cara mengisolasi hakim dari konsekuensi buruk, karena ada 6 Hakim Republican lawan 3 Hakim Democrat. Tentunya semua tahu bahwa hakim Republican pasti selalu berlaku curang dan sangat partisan. Oleh sebab itu Hanya Senat dan Kongres yang bisa memakzulkan dan menyeimbangkan komposisi hakim, setelah Demokrat menang pemilu tentunya. Jadi masih ada harapan untuk membenahi bahkan bisa juga mengadili korupsi hakim pengadilan Tertinggi ini.

Reddit.com: US Supreme Court of Justice