Mohon tunggu...
Iwan Murtiono
Iwan Murtiono Mohon Tunggu... Lainnya - Google-YouTube project contractor

Pembela hak asasi dan demokrasi dengan bias sebagai orang Indonesia dalam memakai kacamata untuk melihat dunia, termasuk dalam memupuk demokrasi yang agak membingungkan antara demokrasi murni atau demokrasi a la Indonesia. Bahwa kita sering melihatnya dalam perspektif yang berbeda, karena demokrasi itu juga adalah sebuah karya kreatif dalam pembentukannya yang tidak pernah rampung, termasuk yang anti demokrasi juga tidak pernah lelah berusaha terus menguasai demi kepentingan sebagian kecil atau oligarki

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

MK Amerika Juga Rentan KKN

9 Juni 2024   06:25 Diperbarui: 9 Juni 2024   06:25 169
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Reddit.com: US Supreme Court of Justice

Pertanyaan Etis yang Belum Terselesaikan

Laporan Roberts pada tahun 2011 merupakan pembelaan komprehensif terhadap lemahnya batasan etika di Pengadilan Tertinggi. Pernyataan kolektif terbaru dari Pengadilan, yang ditandatangani oleh kesembilan hakim, juga membela perilaku mereka, mengklaim kepatuhan terhadap pengungkapan keuangan dan batasan hadiah. 

Aturan-aturan ini melarang hakim menerima hadiah dari siapa pun yang kepentingannya mungkin terpengaruh oleh tugas resmi mereka sebuah aturan yang, jika diterapkan secara ketat, dapat menghalangi hakim Pengadilan Tertinggi untuk menerima hadiah apa pun.

Peran Konstitusi yang Mengisolasi Hakim dari Disiplin

Konstitusi membuat hampir tidak mungkin untuk mendisiplinkan atau memberhentikan hakim Pengadilan Tertinggi yang korup. Hakim federal bertugas "selama berperilaku baik," yang dipahami memerlukan pemakzulan. Proses ini membutuhkan dua pertiga anggota Senat, sebuah persyaratan sulit yang tidak mudah dicapai di Senat yang terpecah secara politik.

Selain itu, Konstitusi menjamin bahwa kompensasi hakim tidak dapat dikurangi selama masa jabatannya, dan hakim federal ditunjuk oleh pilihan partisan presiden dan dikonfirmasi oleh Senat, yang hanya untuk memastikan loyalitas ideologis. Pengaturan ini memberikan insentif kepada partai politik untuk menunjuk partisan yang dapat diandalkan dan melindungi mereka meskipun ada pelanggaran etika.

Cara yang Lebih Baik untuk Mendesain Peradilan

Beberapa negara bagian dan negara lain mempunyai sistem yang mempersulit partisan untuk mengambil alih sistem peradilan dan lebih mudah untuk memecat hakim yang tidak layak. Misalnya, komisi seleksi prestasi di Inggris mencakup anggota yang beragam dan memberikan proses seleksi yang seimbang. Demikian pula, proses seleksi peradilan di Missouri melibatkan komisi yang memilih calon yang harus dipilih oleh gubernur.

Alabama memiliki Komisi Penyelidikan Yudisial yang dapat mengajukan tuntutan terhadap hakim negara bagian, termasuk hakim agung, atas pelanggaran -- sebuah proses internal yang menjaga independensi peradilan.

Kesimpulan

Sistem federal saat ini memungkinkan adanya penerimaan suap dan partisan politik. Senat dan Kongres sudah mulai mencari jalan untuk mengoreksi salah aturan di Pengadilan Tertinggi. Atau memojokkan hakim Pengadilan Tertinggi Thomas dan Alito dengan impeachment kalau perlu. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun