Setelah melalui tahapan pemilihan langsung yang berjalan demokratis, aman dan lancar pada tanggal 22 Mei 2020, akhirnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Manamas, Kecamatan Nai'Benu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi diambil sumpah dan dilantik. Pengambilan sumpah dan pelantikan anggota BPD Manamas Masa Bakti 2020 -- 2026 berlangsung pada tanggal 25 Juni 2020 bertempat di Aula Pertemuan Desa Manamas. Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan dipimpin oleh Camat Nai'Benu, Lorenco Colo, SP atas nama Bupati Timor Tengah Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 435/KEP/HK/VI/2020.
Dengan demikian anggota BPD yang lama resmi purnabakti dan anggota BPD yang baru atau terlantik resmi bertugas. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada anggota BPD yang purnabakti atas karya dan pengabdian selama menjadi wakil masyarakat. Selamat bertugas dan selamat menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat bagi anggota BPD terlantik sebagaimana perintah atau amanat undang -- undang.
Anggota BPD yang dilantik berjumlah 7 (tujuh) orang sebagai berikut : Yohanes Fakundo Kolo, Yuliana Lusiday, Fransiskus Xaverius Kolo Meko, S. Sos, Alexander Fallo, Yovita Elu, Ferdinandus Bene Elu, Yohanes Debrito Nule, A. Md. Kep. Dari ketujuhnya, tiga anggotanya merupakan orang lama atau figur lama yang terpilih kembali sedangkan empat anggota lainnya merupakan figur baru.
Berdasarkan Undang -- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD merupakan sebuah kelembagaan di desa yang memiliki peran yang amat vital dan tidak dapat diabaikan. Yang mana Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Dalam hal ini, BPD merupakan lembaga legislatif tingkat desa. BPD merupakan perwujudan demokrasi di desa, yang dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat desa. Â
Sebagai perwakilan masyarakat, BPD memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu : membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan pelayanan pembangunan desa. Oleh karena itu BPD harus mampu membangun hubungan yang harmonis serta bekerja sama dengan Pemerintah Desa, berinisiatif membuat Peraturan Desa, dituntut mampu menumbuhkembangkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan di desa.
Fungsi dan tugas BPD menegaskan kedudukan BPD dan Kepala Desa setara. Dimana BPD dan Kepala Desa merupakan mitra kerja dalam pengelolaan pembangunan di desa. BPD bukan musuh Pemerintah Desa atau sebaliknya. BPD juga bukan sekedar pemberi stempel untuk melegitimasi kebijakan Pemerintah Desa. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis serta partisipasi aktif di antara kedua lembaga tersebut guna kelangsungan pembangunan di desa.
BPD sebagai lembaga formal yang mempunyai peran strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, demokratisasi dan kesejahteraan warga haruslah mampu menjadi benteng dari iklim / budaya birokrasi yang tidak bersih dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Untuk itu BPD harus ikut berperan aktif dalam perencanaan pembangunan di desa sehingga dapat mengetahui dan memahami secara detail berbagai program dan agenda pembangunan di desa sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan di desa agar tujuan yang diharapkan dan target yang ditentukan dapat tercapai.
Kekuatan utama BPD terletak pada kemampuan "check and balances". BPD memiliki hak bertanya, konfirmasi mengenai pembangunan desa. Terkait apa saja program yang sudah berjalan dan yang tidak dijalankan. Oleh karena itu BPD harus benar-benar bisa menjadi partner Kepala Desa dalam membangun desa. BPD harus bisa menjadi pilar utama dan jembatan koordinasi kerja Pemerintah Desa dan masyarakat.
Sehubungan dengan fungsi dan tugas BPD serta situasi dan kondisi terkini Desa Manamas maka terdapat beberapa agenda kerja yang harus menjadi skala prioritas BPD di antaranya :
- Proses Pemilihan Kepala Desa
