Kebijakan Pemerintah Terhadap Perdagangan Internasional

A. Pengertian Kebijakan Ekonomi

 Kebijakan ekonomi merujuk pada langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas ekonomi untuk mengatur dan mengelola aktivitas ekonomi dalam suatu negara atau wilayah. tujuan utama dari kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelamjutan, stabilitas harga, pengurangan pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Kebijakan ekonomi dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan fiskal,kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan industri, dan kebijakan ketenagakerjaan. berikut adalah penjelasan dari jenis kebijakan ekonomi:

1. Kebijakan FISKAL

Kebijakan fiskal adalah suatu bentuk intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah menggunakan instrumen kebijakan seperti perubahan dalam tingkat pajak, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran publik secara keseluruhan. 

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan kebijakan terkait mata uang nasional. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Kebijakan Perdagangan

Kebijakan perdagangan merujuk pada seperangkat tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas ekonomi suatu negara untuk mengatur dan mengelola hubungan perdagangan internasional. Tujuan umum dari kebijakan perdagangan adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing industri nasional, dan memastikan keadilan dalam perdagangan internasional. Berbagai aspek kebijakan perdagangan mencakup regulasi impor, ekspor, tarif, kuota, dan perjanjian perdagangan internasional.

4. Kebijakan Industri

Kebijakan industri adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas ekonomi untuk mengatur, mengarahkan, dan mendukung perkembangan sektor industri dalam suatu negara. Tujuan kebijakan industri melibatkan peningkatan daya saing, inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja dalam sektor industri. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai bidang, seperti manufaktur, teknologi, energi, dan jasa.

5. Kebijakan Ketenagakerjaan

Kebijakan ketenagakerjaan merujuk pada serangkaian langkah dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas ekonomi untuk mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, serta untuk menciptakan kondisi kerja yang adil, aman, dan produktif. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja, meningkatkan kondisi kerja, dan mengelola hubungan industrial.

B. Kebijakan perdagangan internasional

Kebijakan perdagangan merujuk pada seperangkat tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas ekonomi suatu negra untuk mengatur dan mengelola hubungan perdagangan internasional. Banyak tindakan dan peraturan yang telah diambil dan di tetapkan oleh pemerintah indonesia dalam hal perdagangan internasional. Kebijkan perdagangan internasional yang dilakukan pemerintah pada umumnya memiliki 

a. Melindungi kelangsungan hidup perusahaan dan industri di dalam negeri

b. Menjamin ketersidiaan lapangan kerja di dalam negeri

c. Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh negatif dalam perdagangan internasional

d. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil

e. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan kurs valuta pada umumnya 

f. Menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca pembayaran internasional

Sesuai dengan sasaranya, kebijakan perdagangan internasional dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam yaitu: Keijakan Ekspor, Kebijakan Impor, Kebijakan Tarif, dan Kebijakan non Tarif

C. Apa hubungan kebijakan pemerintah dan Perdagangan Internasional

   Kebijakan pemerintah dan Perdagangan Internasional memiliki hubungan yang erat karena kebijakn yang diambil oleh pemerintah dapat signifikan mempengaruhi arus barang dan jasa antar negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan perdagangan internasional dan dapat menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politiknya. Ada beberapa hubungan antara kebijakan pemerintah dan perdagangan internasional

1. Tarif dan Kuota: Pemerintah dapat menerapkan tarif (bea masuk) dan kuota impor untuk mengatur aliran barang dan jasa antarnegara. Tarif dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri, sedangkan kuota dapat mengatur jumlah barang yang dapat diimpor.

2. Subsidi dan Insentif: Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. Subsidi ini dapat mengurangi biaya produksi dan membantu perusahaan bersaing dengan produk impor.

3. Perjanjian Perdagangan Internasional: Pemerintah dapat mengadakan perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara lain untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Perjanjian seperti ini dapat mencakup pengurangan tarif, pembukaan akses pasar, dan perjanjian lainnya untuk mendorong perdagangan bebas.

4. Regulasi dan Standar: Pemerintah dapat menetapkan regulasi dan standar yang memengaruhi ekspor dan impor. Standar ini dapat berkaitan dengan kualitas produk, keamanan, dan aspek lain yang memengaruhi kemudahan perdagangan.

5. Intervensi Mata Uang: Pemerintah dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk memengaruhi nilai tukar mata uang nasional. Nilai tukar yang terkendali dapat memengaruhi daya saing produk ekspor.

6. Kebijakan Teknologi dan Inovasi: Pemerintah dapat mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produk dan meningkatkan pangsa pasar internasional.

7. Hukum dan Peraturan Perdagangan: Pemerintah dapat menetapkan hukum dan peraturan tertentu yang mengatur perdagangan internasional, termasuk prosedur impor dan ekspor, paten, dan hak kekayaan intelektual.

Kombinasi kebijakan-kebijakan ini dapat menciptakan kondisi yang mendukung atau membatasi perdagangan internasional. Pendekatan pemerintah terhadap kebijakan perdagangan seringkali mencerminkan prioritas ekonomi dan politik nasional, serta upaya untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan partisipasi dalam pasar global.