Mohon tunggu...
Isson Khairul
Isson Khairul Mohon Tunggu... Jurnalis - Journalist | Video Journalist | Content Creator | Content Research | Corporate Communication | Media Monitoring

Kanal #Reportase #Feature #Opini saya: http://www.kompasiana.com/issonkhairul dan https://www.kompasiana.com/issonkhairul4358 Kanal #Fiksi #Puisi #Cerpen saya: http://www.kompasiana.com/issonkhairul-fiction Profil Profesional saya: https://id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1 Social Media saya: https://www.facebook.com/issonkhairul, https://twitter.com/issonisson, Instagram isson_khairul Silakan kontak saya di: dailyquest.data@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

KPK Ditanduk, KPK Menampar

14 September 2019   14:02 Diperbarui: 15 September 2019   07:21 2367
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Empat petinggi KPK, frustrasi. Mereka sangat tertekan. Kondisi tersebut dibidik Sigid Kurniawan dengan tepat. Picture messages dari fotografer Antara itu, menunjukkan nasib KPK, setelah ditanduk DPR dan pemerintah. KPK pun bereaksi, memberikan tamparan.

Monumen Berantas Korupsi

KPK kembalikan mandat pengelolaan lembaga antirasuah, ke Presiden Joko Widodo. Beberapa detik sebelum pengembalian mandat itu diucapkan Ketua KPK Agus Rahardjo, Sigid Kurniawan membidikkan kamera.

Bagi saya, itu momen yang sangat penting, yang secara gambar menjelaskan, betapa kuat tekanan yang dihadapi para petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Itu sekaligus menunjukkan, betapa berat tantangan yang dihadapi petinggi KPK dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Pengembalian mandat KPK ke Presiden, baru pertama kali terjadi.

"Ini tamparan keras bagi Presiden maupun pihak-pihak lain yang tidak memahami konteksnya (revisi UU KPK) adalah pelemahan," ujar Bivitri Susanti pada Jumat (13/09/2019).

Ahli Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu menyebut, KPK ditempatkan di bawah Presiden dan ada Dewan Pengawas, itu melemahkan. Jadi, kalau ada argumen mau menguatkan, itu menyesatkan masyarakat.

Dari pencermatan saya, argumen Bivitri Susanti tersebut singkron dengan sikap KPK kembalikan mandat ke Presiden Joko Widodo.   

Sikap KPK itu menjadi monumen pemberantasan korupsi. Dalam konteks penegakan hukum, independensi tentulah sangat penting. Mencampurkan DPR dan pemerintah ke dalam urusan penegakan hukum di KPK, sama saja dengan meruntuhkan KPK sebagai lembaga anti korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo pada Jumat (06/09/2019) memaparkan data korupsi sampai Juni 2019.

Pelaku korupsi terbanyak adalah anggota DPR dan DPRD, mencapai 255 perkara. Kepala daerah berjumlah 110 perkara. Pejabat tinggi di instansi, setingkat eselon I, II, dan III berjumlah 208 perkara. Menteri dan kepala lembaga, ada 27 perkara.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun