Ketika Bu Susi Curi Start Pidato 17 Agustus

"Jaga tanah-tanah ini. Jangan sampai jatuh ke tangan asing. Ini pulau terluar, penting untuk pertahanan negara kita." Begitu pesan Menteri Susi Pudjiastuti kepada warga Pulo Dua, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Spirit Pidato 17 Agustus

Pesan itu disampaikan Bu Susi, pada Jumat (26/07/2019). Bulan Juli belum lagi habis, tapi spirit pesan Bu Susi sudah mengandung spirit pidato 17 Agustus. Inilah yang saya sebut sebagai curi start. Ini pula yang semakin meyakinkan saya, bahwa agenda kebangsaan tidak pernah lepas dari gerak-gerik Bu Susi. Dan, spirit tersebut mestinya diadopsi oleh para pemangku kepentingan lainnya di negeri ini.

Bu Susi bernyanyi bersama warga Pulo Dua, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ia menggugah kesadaran berbangsa warga setempat, tiap kali berkunjung ke berbagai pelosok tanah air. Menjaga ketahanan negara, bukan hanya tugas para prajurit, tapi tugas bersama seluruh anak bangsa. Foto dari beritasatu.com

Kenapa? Karena kesadaran berbangsa sudah terus tergerus oleh kepentingan kelompok di segala lini. Akibatnya, berbagai kebijakan hanya menguntungkan sekelompok atau beberapa kelompok saja. Tidak lagi mengutamakan kepentingan bangsa, sebagai kelompok besar yang kita namai Indonesia. Bahkan, kepentingan bangsa seringkali hanya dijadikan bungkus, untuk menutupi kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Bu Susi sering berhadapan dengan mereka yang kerap menggunakan kepentingan bangsa hanya sebagai bungkus. Di Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Jumat (18/08/2017), misalnya. Bu Susi bilang, ada investor yang mencoba melobi agar penenggelaman kapal bagi pelaku pencurian ikan, dihentikan. Padahal, itu agenda besar bangsa bahari ini, untuk menegakkan kedaulatan bangsa Indonesia di lautan.

Bagi saya, kebijakan Bu Susi menangkap pelaku illegal fishing, menenggelamkan kapal mereka, bukan sekadar menjaga kekayaan laut kita. Tapi, Bu Susi berupaya keras untuk menegakkan kedaulatan bangsa ini di lautan. Berpuluh tahun, negeri ini tidak berdaulat di lautnya sendiri. Laut kita dikuasai pelaku illegal fishing, dikuasai orang-orang asing.

Konteks kedaulatan bangsa inilah yang dipesankan Bu Susi kepada warga Pulo Dua, pada Jumat (26/07/2019) lalu. "Jaga tanah-tanah di Pulo Dua ini, agar menjadi milik orang-orang Pulo Dua. Jangan sampai terjual ke asing, karena Pulo Dua ini juga pulau terluar yang penting untuk pertahanan negara kita," kata Susi Pudjiastuti dengan sungguh-sungguh.

Spirit Menjaga Negara
Bu Susi berada di Pulo Dua untuk meresmikan pembukaan Festival Pulo Dua 2019. Bukan dalam acara pembukaan latihan bela negara. Namun, cermatilah pesannya: jangan sampai terjual ke asing dan penting untuk pertahanan negara. Sekali lagi, ini menunjukkan kepada kita bahwa agenda kebangsaan tidak pernah lepas dari gerak-gerik Bu Susi.

Intinya, sangat mengandung spirit pidato 17 Agustus. Inilah yang saya sebut sebagai curi start. Sebenarnya, istilah curi start itu, tidak tepat. Kenapa? Karena, sejak start sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dilantik Senin (20/10/2014), Bu Susi sudah menunjukkan ke-concern-annya untuk menjaga negara ini.

Dalam hal anggaran, misalnya. Bu Susi tidak ingin membebani anggaran negara. Saat konferensi pers di kantornya, pada Jumat (31/12/2014), ia pasang target untuk mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang selama ini dinikmati pelaku industri perikanan. Subsidi sektor perikanan mencapai Rp 11,5 triliun. Kesadaran untuk tidak membebani anggaran negara, sudah tertanam dalam diri Bu Susi sejak awal.  

Demikian pula dengan anggaran operasional kementeriannya. Ia mengelolanya dengan efisien, sekaligus efektif. Sampai tahun 2017, Bu Susi mengembalikan uang kepada negara sebesar Rp 8,09 triliun. Tahun 2018, uang yang dikembalikan ke negara Rp 1 triliun. Artinya, dalam 2 tahun terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 9 triliun.

"Kalau semua menghemat, negara tidak perlu lagi defisit," ujar Bu Susi di Gedung KKP, Jakarta Pusat, pada Jumat (21/09/2018). Menurut saya, spirit mengelola anggaran secara efisien, seperti yang dilakukan Bu Susi, adalah wujud dari menjaga keuangan negara, menjaga ketahanan negara secara finansial. Spirit yang dicanangkan Bu Susi tahun 2014, singkron dengan implementasinya ketika mengelola kementerian.

Dengan manajemen anggaran yang efisien, kinerja KKP justru cemerlang. Produksi perikanan tangkap meningkat dari 6,67 juta ton senilai Rp 120,6 triliun pada tahun 2015 menjadi 7,3 juta ton dengan nilai Rp 210,7 triliun pada tahun 2018. Tren ekspor produk perikanan Indonesia meningkat 45,9% dari 654,95 ribu ton senilai US$ 3,87 miliar pada tahun 2015 menjadi 955,88 ribu ton senilai US$ 5,17 miliar di tahun 2018.

Sesuai Kata dan Perbuatan 
Dengan demikian, pesan Bu Susi kepada warga Pulo Dua, agar menjaga tanah, jangan sampai terjual ke asing, karena penting untuk pertahanan negara, sangat sinkron dengan apa yang diimplementasikan Bu Susi di KKP. Ia menunjukkan sikapnya melalui perbuatan, bagaimana seharusnya kita menjaga serta mempertahankan negara ini.

Bagi saya, itulah hakekat kesadaran berbangsa, yang seharusnya tercermin pada pidato-pidato di momen 17 Agustus nanti. Kita sebagai warga bisa mencermati, mana pidato pemangku kepentingan yang hanya sekadar pidato, serta mana pidato yang masuk kategori: sesuai kata dan perbuatan. Dari semua itu, kita tentu bisa mengukur, tingkat kesadaran berbangsa masing-masing pemangku kepentingan di negeri ini.

Dalam hal pulau terluar seperti Pulo Dua tersebut, Bu Susi sudah menguakkannya kepada kita. Di satu sisi, ia menggugah kesadaran warga setempat, agar tanah-tanah di Pulo Dua menjadi milik orang-orang Pulo Dua. Jangan sampai terjual ke asing. Di sisi lain, Bu Susi dengan KKP, mengurus legalitas pulau-pulau tersebut, agar tidak ada lagi keraguan.

Pada Rabu (18/01/2017), Bu Susi menyebut, sekitar 1.106 pulau kita, sudah siap untuk didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, masih ada lebih dari 2.800 pulau, yang belum siap untuk didaftarkan. Kemudian, ada 111 pulau terdepan atau terluar, yang akan disertifikatkan, supaya tidak diambil oleh siapapun.

Kita tahu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Bu Susi berperan aktif dalam kegiatan toponimi, validasi, dan verifikasi pembakuan nama pulau-pulau kecil. Sejak tahun 2015 hingga Juli 2017, Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dilaporkan ke PBB. Artinya, total pulau yang sudah bernama, bertambah menjadi 16.056 pulau.

Dalam konteks menyambut peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, sesungguhnya pesan Bu Susi itu bukan hanya untuk warga Pulo Dua. Tapi, untuk kita seluruh bangsa Indonesia. Sekali lagi, ini menunjukkan kepada kita bahwa agenda kebangsaan tidak pernah lepas dari gerak-gerik Bu Susi.

isson khairul --dailyquest.data@gmail.com
Jakarta, 29 Juli 2019